){kind=link}
Ratusan wali murid bertahan di kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya hingga Rabu malam untuk memprotes pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri sistem zonasi.
Pantauan ANTARA di lokasi, ratusan wali murid berdialog dengan Kepala Dispendik Surabaya Ikhsan dan bertahan hingga pukul 22.30 WIB. Mereka menyuarakan beberapa tuntutan seperti dibatalkannya PPDB dan diubah seperti tahun-tahun sebelumnya.
Kepala Dispendik Surabaya usai berdialog dengan wali murid berjanji akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) pada Kamis (20/6).
"Sejak kemarin memang ada dari masyarakat yang menyuarakan keinginan mereka agar PPDB seperti tahun-tahun sebelumnya di Surabaya," kata Ikhsan.
Ikhsan mengungkapkan, wali murid merasa dengan adanya zonasi tidak mempertimbangkan jerih payah anak-anak yang sudah sejak jauh hari mengikuti les dan belajar, sehingga anak dengan nilai ujian nasional (NUN) tinggi tidak terfasilitasi dalam PPDB zonasi.
"Aspirasi mereka kami tampung, karena sejak pagi sudah di sini. Mereka mengusulkan banyak hal, salah satunya minta dijalankan PPDB sampai selesai dan kalau sudah selesai mereka meminta penambahan pagu di setiap kelas yang ada," tuturnya.
Ia mengungkapkan aturan pemerintah menetapkan setiap rombongan belajar berisi 32 anak, sehingga harus dikonsultasikan ke pemerintah pusat jika mau ada tambahan untuk rombel di kelas.
"Akan kami konsultasikan dengan pusat hingga selesai besok pagi. Dan kami janjian dengan orang tua bertemu lagi pukul 16.00," ucapnya.
Baca juga: Dinas Pendidikan Jatim tutup sementara PPDB SMA/SMK
Baca juga: Anak tak lolos PPDB, orang tua mengadu ke DPRD Surabaya
Tak hanya itu, ada banyak tuntutan orang tua karena banyak keluhan yang dirasakan. Seperti ada yang mau jarak masuk dalam rangking PPDB, tetapi ada yang meminta ada yang mau nilai masuk.
"Seharian kami buat rumusan-rumusan itu, sempat ada tim perwakilan orang tua juga dibatalkan. Termasuk penutupan server yang masih dikeluhkan karena ada sebagian orang tua yang datang ke sini juga belum daftar. Ini masih dirembuk lagi juga sama orang tua mereka maunya ditutup apa dibuka," katanya.
Ikhsan memastikan data pendaftar tidak akan hilang ataupun dihapus. Bahkan ketika posisi server dimatikan, hal ini menjadi kesempatan tim IT untuk menyesuaikan semua data jarak yang masuk di PPDB agar sesuai dengan data riil di masyarakat.
"Masalah pengumuman, hingga saat ini belum ada kesepakatan akan diundurnya atau tidak pengumuman PPDB SMP jalur zonasi umum," ucapnya.
Baca juga: PPDB sistem zonasi juga dikeluhkan orang tua di Madiun
Baca juga: Meski sistem zonasi, sekolah favorit di Jember masih diserbu peserta PPDB
Video Oleh Willy Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Pantauan ANTARA di lokasi, ratusan wali murid berdialog dengan Kepala Dispendik Surabaya Ikhsan dan bertahan hingga pukul 22.30 WIB. Mereka menyuarakan beberapa tuntutan seperti dibatalkannya PPDB dan diubah seperti tahun-tahun sebelumnya.
Kepala Dispendik Surabaya usai berdialog dengan wali murid berjanji akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) pada Kamis (20/6).
"Sejak kemarin memang ada dari masyarakat yang menyuarakan keinginan mereka agar PPDB seperti tahun-tahun sebelumnya di Surabaya," kata Ikhsan.
Ikhsan mengungkapkan, wali murid merasa dengan adanya zonasi tidak mempertimbangkan jerih payah anak-anak yang sudah sejak jauh hari mengikuti les dan belajar, sehingga anak dengan nilai ujian nasional (NUN) tinggi tidak terfasilitasi dalam PPDB zonasi.
"Aspirasi mereka kami tampung, karena sejak pagi sudah di sini. Mereka mengusulkan banyak hal, salah satunya minta dijalankan PPDB sampai selesai dan kalau sudah selesai mereka meminta penambahan pagu di setiap kelas yang ada," tuturnya.
Ia mengungkapkan aturan pemerintah menetapkan setiap rombongan belajar berisi 32 anak, sehingga harus dikonsultasikan ke pemerintah pusat jika mau ada tambahan untuk rombel di kelas.
"Akan kami konsultasikan dengan pusat hingga selesai besok pagi. Dan kami janjian dengan orang tua bertemu lagi pukul 16.00," ucapnya.
Baca juga: Dinas Pendidikan Jatim tutup sementara PPDB SMA/SMK
Baca juga: Anak tak lolos PPDB, orang tua mengadu ke DPRD Surabaya
Tak hanya itu, ada banyak tuntutan orang tua karena banyak keluhan yang dirasakan. Seperti ada yang mau jarak masuk dalam rangking PPDB, tetapi ada yang meminta ada yang mau nilai masuk.
"Seharian kami buat rumusan-rumusan itu, sempat ada tim perwakilan orang tua juga dibatalkan. Termasuk penutupan server yang masih dikeluhkan karena ada sebagian orang tua yang datang ke sini juga belum daftar. Ini masih dirembuk lagi juga sama orang tua mereka maunya ditutup apa dibuka," katanya.
Ikhsan memastikan data pendaftar tidak akan hilang ataupun dihapus. Bahkan ketika posisi server dimatikan, hal ini menjadi kesempatan tim IT untuk menyesuaikan semua data jarak yang masuk di PPDB agar sesuai dengan data riil di masyarakat.
"Masalah pengumuman, hingga saat ini belum ada kesepakatan akan diundurnya atau tidak pengumuman PPDB SMP jalur zonasi umum," ucapnya.
Baca juga: PPDB sistem zonasi juga dikeluhkan orang tua di Madiun
Baca juga: Meski sistem zonasi, sekolah favorit di Jember masih diserbu peserta PPDB
Video Oleh Willy Irawan
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019