Sejumlah orang tua siswa mendatangi gedung DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu, untuk mengadukan nasib anaknya yang terancam tidak mendapatkan sekolah melalui penerapan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.
Perwakilan warga, Jason Sudarmanto mengatakan bahwa warga RW 07 dan RW 08 Wonokusumo, Kecamatan Semampir kesulitan mendapatkan sekolah, dengan penerapan sistem PPDB saat ini karena jarak tempat tinggal dengan SMP Negeri terdekat sekitar 1,5 kilometer.
"Padahal nilai anak-anak mereka rata-rata tinggi 9 lebih. Tapi, tak ada yang diterima di sekolah negeri. Sedangkan, sekolah swasta juga penuh. Terakhir, di sekolah swasta, hanya tersedia 7 blanko pendaftaran," katanya.
Jason mengaku beberapa SMP Negeri yang ada di sekitar tempat tinggalnya adalah, SMPN 11, SMPN 27, SMPN 15, SMPN 58, SMPN 31. Namun, dari sejumlah sekolah tersebut, siswa yang diterima terjauh jaraknya sekitar 900 meter.
Ia mengaku, saat datang ke gedung DPRD ditemui langsung oleh anggota Komisi B DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Baktiono. Saat itu, Baktiono meminta anak-anak tersebut harus sekolah.
"Warga yang belum diterima sekolah akan didata semuanya, kemudian akan dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Wali Kota Surabaya," katanya.
Baca juga: PPDB sistem zonasi juga dikeluhkan orang tua di Madiun
Baca juga: PPDB sistem zonasi bikin siswa dan orang tua di Kediri bingung
Jason mengakui, bahwa program pemerintah di bidang pendidikan dengan menerapkan sistem zonasi bertujuan untuk menyetarakan sekolah negeri, swasta dan kawasan. Namun, persoalannya di daerahnya perbandingan antara anak sekolah dengan jumlah sekolah tak sebanding.
Mengenai kelangsungan pendidikan sekolah sejumlah siswa di Wonokusumo, Jason mengatakan akan menunggu keputusan dari Pemkot Surabaya. "Kita akan serahkan urusan ini ke pemkot," ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Surabaya Baktiono mengatakan bahwa sistem zonasi seharusnya tidak kaku, melainkan harus ada perlakuan khusus bagi daerah yang tidak memiliki sekolah baik negeri maupun swasta.
"Salah satu solusinya ya sekolah negeri membuka kelas siang agar bisa melayani siswa di daerah itu. Selain itu, dinas pendidikan yang menerapkan jalur mitra warga mestinya juga harus menyosialisasikan kepada warga," katanya.
Baca juga: Dinas Pendidikan Jatim tutup sementara PPDB SMA/SMK
Baca juga: Mendikbud: Kebijakan zonasi PPDB untuk pemerataan pendidikan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Perwakilan warga, Jason Sudarmanto mengatakan bahwa warga RW 07 dan RW 08 Wonokusumo, Kecamatan Semampir kesulitan mendapatkan sekolah, dengan penerapan sistem PPDB saat ini karena jarak tempat tinggal dengan SMP Negeri terdekat sekitar 1,5 kilometer.
"Padahal nilai anak-anak mereka rata-rata tinggi 9 lebih. Tapi, tak ada yang diterima di sekolah negeri. Sedangkan, sekolah swasta juga penuh. Terakhir, di sekolah swasta, hanya tersedia 7 blanko pendaftaran," katanya.
Jason mengaku beberapa SMP Negeri yang ada di sekitar tempat tinggalnya adalah, SMPN 11, SMPN 27, SMPN 15, SMPN 58, SMPN 31. Namun, dari sejumlah sekolah tersebut, siswa yang diterima terjauh jaraknya sekitar 900 meter.
Ia mengaku, saat datang ke gedung DPRD ditemui langsung oleh anggota Komisi B DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Baktiono. Saat itu, Baktiono meminta anak-anak tersebut harus sekolah.
"Warga yang belum diterima sekolah akan didata semuanya, kemudian akan dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Wali Kota Surabaya," katanya.
Baca juga: PPDB sistem zonasi juga dikeluhkan orang tua di Madiun
Baca juga: PPDB sistem zonasi bikin siswa dan orang tua di Kediri bingung
Jason mengakui, bahwa program pemerintah di bidang pendidikan dengan menerapkan sistem zonasi bertujuan untuk menyetarakan sekolah negeri, swasta dan kawasan. Namun, persoalannya di daerahnya perbandingan antara anak sekolah dengan jumlah sekolah tak sebanding.
Mengenai kelangsungan pendidikan sekolah sejumlah siswa di Wonokusumo, Jason mengatakan akan menunggu keputusan dari Pemkot Surabaya. "Kita akan serahkan urusan ini ke pemkot," ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Surabaya Baktiono mengatakan bahwa sistem zonasi seharusnya tidak kaku, melainkan harus ada perlakuan khusus bagi daerah yang tidak memiliki sekolah baik negeri maupun swasta.
"Salah satu solusinya ya sekolah negeri membuka kelas siang agar bisa melayani siswa di daerah itu. Selain itu, dinas pendidikan yang menerapkan jalur mitra warga mestinya juga harus menyosialisasikan kepada warga," katanya.
Baca juga: Dinas Pendidikan Jatim tutup sementara PPDB SMA/SMK
Baca juga: Mendikbud: Kebijakan zonasi PPDB untuk pemerataan pendidikan
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019