Unjuk rasa dari puluhan massa pendukung calon legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di kantor Badan Pengawas Pemilu Pamekasan, Jawa Timur, masih berlangsung hingga Rabu tengah malam.
Massa tetap bertahan di kantor Bawaslu Pamekasan dan menunggu perwakilan komisioner Bawaslu menemui mereka.
"Kami akan tetap bertahan di sini sampai ada perwakilan komisioner Bawaslu Pamekasan yang menemui kami," kata juru bicara pengunjuk rasa, Zainullah, kepada ANTARA di lokasi unjuk rasa.
Massa pendukung caleg dari Kecamatan Kadur, Pamekasan, ini, tiba di kantor Bawaslu pada Rabu sore dengan mengendarai tujuh unit mobil dan puluhan sepeda motor.
Massa sempat menggelar orasi dan menuntut Bawaslu Pamekasan segera merealisasikan janjinya, yakni merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang di 2 TPS di Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Pamekasan, yakni TPS 25 dan TPS 26.
Zainullah menuturkan saat unjuk rasa sebelumnya, komisioner Bawaslu Pamekasan telah menyampaikan bahwa institusi tersebut telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Pamekasan agar menggelar pemungutan suara ulang di dua TPS yang diduga terjadi kecurangan itu.
Kala itu, perwakilan komisioner Bawaslu Pamekasan membacakan teks yang disebut-sebut sebagai salinan dari rekomendasi yang disampaikan Bawaslu kepada KPU Pamekasan.
Akan tetapi, setelah pihaknya melakukan pengecekan secara langsung ke KPU Pamekasan, Bawaslu tidak pernah menyampaikan rekomendasi apapun terkait pemungutan suara ulang di TPS 25 dan TPS 26 Desa Kadur.
"Padahal rekaman salah perwakilan komisioner Bawaslu Pamekasan saat menemui kami pada aksi sebelumnya jelas, seperti ini," kata Zainul sambil menunjukkan rekaman pernyataan Bawaslu itu dalam bentuk video.
Ketua Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi menyatakan bahwa Kecamatan Kadur memang termasuk satu dari lima kecamatan di Pamekasan yang bermasalah dalam hasil rekapitulasi pemungutan suara caleg.
Tapi, Saidi tidak menyebutkan secara khusus TPS yang dianggap bermasalah itu. Ia hanya menjelaskan bahwa Bawaslu Pamekasan telah menyampaikan rekomendasi ke KPU untuk dilakukan perbaikan.
Sementara hingga Rabu malam pukul 23.30 WIB, belum ada perwakilan komisioner Bawaslu yang menemui massa pengunjuk rasa, karena semua anggota Bawaslu menghadiri pemantauan rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilu tingkat provinsi di Surabaya.
Meski tidak ditemui Bawaslu, massa terpantau tenang. Mereka tidak lagi menggelar orasi seperti pada sore hari, akan tetapi hanya duduk duduk santai di depan kantor Bawaslu Pamekasan.
Sekitar 30 personel gabungan dari jajaran Polres Pamekasan dibantu TNI dari Kodim 0826 Pamekasan, serta Brimob Polda Jatim diterjunkan mengamankan aksi massa pendukung caleg ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Massa tetap bertahan di kantor Bawaslu Pamekasan dan menunggu perwakilan komisioner Bawaslu menemui mereka.
"Kami akan tetap bertahan di sini sampai ada perwakilan komisioner Bawaslu Pamekasan yang menemui kami," kata juru bicara pengunjuk rasa, Zainullah, kepada ANTARA di lokasi unjuk rasa.
Massa pendukung caleg dari Kecamatan Kadur, Pamekasan, ini, tiba di kantor Bawaslu pada Rabu sore dengan mengendarai tujuh unit mobil dan puluhan sepeda motor.
Massa sempat menggelar orasi dan menuntut Bawaslu Pamekasan segera merealisasikan janjinya, yakni merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang di 2 TPS di Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Pamekasan, yakni TPS 25 dan TPS 26.
Zainullah menuturkan saat unjuk rasa sebelumnya, komisioner Bawaslu Pamekasan telah menyampaikan bahwa institusi tersebut telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Pamekasan agar menggelar pemungutan suara ulang di dua TPS yang diduga terjadi kecurangan itu.
Kala itu, perwakilan komisioner Bawaslu Pamekasan membacakan teks yang disebut-sebut sebagai salinan dari rekomendasi yang disampaikan Bawaslu kepada KPU Pamekasan.
Akan tetapi, setelah pihaknya melakukan pengecekan secara langsung ke KPU Pamekasan, Bawaslu tidak pernah menyampaikan rekomendasi apapun terkait pemungutan suara ulang di TPS 25 dan TPS 26 Desa Kadur.
"Padahal rekaman salah perwakilan komisioner Bawaslu Pamekasan saat menemui kami pada aksi sebelumnya jelas, seperti ini," kata Zainul sambil menunjukkan rekaman pernyataan Bawaslu itu dalam bentuk video.
Ketua Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi menyatakan bahwa Kecamatan Kadur memang termasuk satu dari lima kecamatan di Pamekasan yang bermasalah dalam hasil rekapitulasi pemungutan suara caleg.
Tapi, Saidi tidak menyebutkan secara khusus TPS yang dianggap bermasalah itu. Ia hanya menjelaskan bahwa Bawaslu Pamekasan telah menyampaikan rekomendasi ke KPU untuk dilakukan perbaikan.
Sementara hingga Rabu malam pukul 23.30 WIB, belum ada perwakilan komisioner Bawaslu yang menemui massa pengunjuk rasa, karena semua anggota Bawaslu menghadiri pemantauan rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilu tingkat provinsi di Surabaya.
Meski tidak ditemui Bawaslu, massa terpantau tenang. Mereka tidak lagi menggelar orasi seperti pada sore hari, akan tetapi hanya duduk duduk santai di depan kantor Bawaslu Pamekasan.
Sekitar 30 personel gabungan dari jajaran Polres Pamekasan dibantu TNI dari Kodim 0826 Pamekasan, serta Brimob Polda Jatim diterjunkan mengamankan aksi massa pendukung caleg ini.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019