Sebanyak 154 Panitia Pengawas Kelurahan se-Kota Surabaya mengikuti rapat kerja teknis yang digelar Badan Pengawas Pemilu setempat di salah satu hotel di Kota Pahlawan, Jawa Timur, Jumat, guna mempersiapkan Pemilu 2019 pada 17 April mendatang.
"Rakernis (Rapat Kerja Teknis) ini untuk meningkatkan kapasitas Panwas Kelurahan," kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Surabaya Hidayat.
Selain itu, lanjut dia, tujuan digelar rakernis kali ini untuk mempersiapkan Panwas Kelurahan se-Kota Surabaya dalam menghadapi pemungutan suara dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara pada Pemilu 2019.
"Yang dibahas kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang ada dalam TPS (tempat pemungutan suara) dan bagaimana menyelesaikannya," ujarnya.
Hal sama juga dikatakan Koordinator Divisi Hukum Data Informasi Bawaslu Surabaya Yaqub Baliyya. Ia berharap dengan rakersnis ini Panwas Kelurahan bisa memperkirakan kendala apa saja yang akan terjadi pada proses tersebut dan bisa memberikan solusi pada saat Pemilu 2019 berlangsung.
"Kami berharap hasil dari rakernis ini menambah wawasan Panwas Kelurahan untuk meningkatkan kualitas pengawas TPS sehingga Pemilu 2019 di Surabaya berjalan, tertib, lancar dan damai," katanya.
Untuk mengoptimalkan pengawasan Pemilu 2019, lanjut Yaqub, Bawaslu Surabaya juga mengintensifkan lima pojok pengawasan guna mencegah politik uang dan sebagai pusat pelaporan warga jika mengetahui adanya pelanggaran pemilu baik secara administrasi maupun pidana.
Adapun pojok pengawasan ini didirikan di lima kecamatan mewakili daerah pemilihan (dapil) yang ada di Kota Surabaya yaitu Bubutan untuk dapil 1, Kenjeran untuk dapil 2, Rungkut untuk dapil 3, Wonokromo untuk dapil 4, Lakarsantri untuk dapil 5. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Rakernis (Rapat Kerja Teknis) ini untuk meningkatkan kapasitas Panwas Kelurahan," kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Surabaya Hidayat.
Selain itu, lanjut dia, tujuan digelar rakernis kali ini untuk mempersiapkan Panwas Kelurahan se-Kota Surabaya dalam menghadapi pemungutan suara dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara pada Pemilu 2019.
"Yang dibahas kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang ada dalam TPS (tempat pemungutan suara) dan bagaimana menyelesaikannya," ujarnya.
Hal sama juga dikatakan Koordinator Divisi Hukum Data Informasi Bawaslu Surabaya Yaqub Baliyya. Ia berharap dengan rakersnis ini Panwas Kelurahan bisa memperkirakan kendala apa saja yang akan terjadi pada proses tersebut dan bisa memberikan solusi pada saat Pemilu 2019 berlangsung.
"Kami berharap hasil dari rakernis ini menambah wawasan Panwas Kelurahan untuk meningkatkan kualitas pengawas TPS sehingga Pemilu 2019 di Surabaya berjalan, tertib, lancar dan damai," katanya.
Untuk mengoptimalkan pengawasan Pemilu 2019, lanjut Yaqub, Bawaslu Surabaya juga mengintensifkan lima pojok pengawasan guna mencegah politik uang dan sebagai pusat pelaporan warga jika mengetahui adanya pelanggaran pemilu baik secara administrasi maupun pidana.
Adapun pojok pengawasan ini didirikan di lima kecamatan mewakili daerah pemilihan (dapil) yang ada di Kota Surabaya yaitu Bubutan untuk dapil 1, Kenjeran untuk dapil 2, Rungkut untuk dapil 3, Wonokromo untuk dapil 4, Lakarsantri untuk dapil 5. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019