Komisi II DPR RI memantau kesiapan pelaksanaan pemilihan umum yang akan digelar 17 April 2019 di Pulau Madura, dengan mendatangi penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum di wilayah itu.
"Tadi pagi di Bangkalan, kemarin di Sumenep, dan malam ini, kami memantau dan berdialog secara langsung di Bawaslu Pamekasan ini," kata Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali di Pamekasan, Selasa malam.
Ia menjelaskan, berdasarkan serap informasi yang dilakukan Komisi II DPR RI selama ini, umumnya penyelenggara pemilu sudah siap menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan ini.
Namun, ada juga yang bermasalah, terkait rekrutmen pengawas di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).
"Untuk rekrutmen pengawas di TPS ini, sebagian Bawaslu menemui kendala, karena persyaratan harus berumur 25 tahun dan lulusan minimal SMA dan yang sederajat, ternyata sulit," ujarnya.
Namun, Zainuddin Amali meminta agar rekrutmen itu menggunakan cara-cara cerdas, karena yakin saat ini tingkat pendidikan masyarakat sudah bagus.
"Masak dalam satu desa, tidak ada sepuluh orang saja yang lulus SMA. Saya yakin ada," ucapnya.
Selain itu, kendala lain yang juga ditemukan di lapangan adalah letak geofrafis, khusus di Kabupaten Sumenep, yang merupakan kabupaten kepulauan.
"Tapi, hasil koordinasi kami, di sana semuanya sudah siap, termasuk pengiriman logistik ke kepulauan," kata Amali.
Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali datang ke Pamekasan bersama Ketua Bawaslu Jawa Timur Moh Amin dan Komisioner KPU Jatim Miftahur Rozaq. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Tadi pagi di Bangkalan, kemarin di Sumenep, dan malam ini, kami memantau dan berdialog secara langsung di Bawaslu Pamekasan ini," kata Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali di Pamekasan, Selasa malam.
Ia menjelaskan, berdasarkan serap informasi yang dilakukan Komisi II DPR RI selama ini, umumnya penyelenggara pemilu sudah siap menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan ini.
Namun, ada juga yang bermasalah, terkait rekrutmen pengawas di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).
"Untuk rekrutmen pengawas di TPS ini, sebagian Bawaslu menemui kendala, karena persyaratan harus berumur 25 tahun dan lulusan minimal SMA dan yang sederajat, ternyata sulit," ujarnya.
Namun, Zainuddin Amali meminta agar rekrutmen itu menggunakan cara-cara cerdas, karena yakin saat ini tingkat pendidikan masyarakat sudah bagus.
"Masak dalam satu desa, tidak ada sepuluh orang saja yang lulus SMA. Saya yakin ada," ucapnya.
Selain itu, kendala lain yang juga ditemukan di lapangan adalah letak geofrafis, khusus di Kabupaten Sumenep, yang merupakan kabupaten kepulauan.
"Tapi, hasil koordinasi kami, di sana semuanya sudah siap, termasuk pengiriman logistik ke kepulauan," kata Amali.
Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali datang ke Pamekasan bersama Ketua Bawaslu Jawa Timur Moh Amin dan Komisioner KPU Jatim Miftahur Rozaq. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019