Trenggalek (Antaranews Jatim) - Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, terus mematangkan persiapan stikerisasi untuk warga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah tersebut guna meminimalkan potensi dan risiko salah sasaran.
"Rencana (stikerisasi) ini dilatarbelakangi fakta di lapangan, bahwa ternyata banyak warga yang dinilai mampu tapi masih menerima bantuan. Mungkin dulunya belum atau tidak mampu, tapi sekarang sudah mampu bisa jadi," kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Trenggalek Ratna Sulistyowati di Trenggalek, Kamis.
Dengan memasang stiker bertuliskan "Penerima Bantuan PKH" di pintu/depan rumah, diharapkan mempermudah dalam pemetaan penerima bantuan sekaligus untuk meminimalisasi realisasi program yang tidak tepat sasaran.
Ratna menyebut, sekitar 5-10 persen warga yang dinilai mampu dan masih mendapat bantuan itu berdasarkan survei kelayakan tim teknis di lapangan.
Hanya saja, Dinsos tidak dapat berbuat banyak, karena untuk memverifikasi data dilakukan secara berkala dengan jeda waktu yang sudah ditentukan.
Penerimaan bantuan masih mengacu pada basis data terpadu (BDT) tahun 2015.
Dia menegaskan, bagi yang dianggap mampu pada dasarnya bisa dicoret dari daftar penerima. Masalahnya, prosedur penggantian tidak bisa langsung, karena pendataan keluarga penerima manfaat (KPM) dari PKH bersifat periodik, baik BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) maupun PKH.
"Semua penerima bantuan mengacu pada BDT, setelah menemui komponen atau syarat penerima bantuan penanggulangan kemiskinan,” kata Ratna.
Lanjut Ratna, keberadaan stiker penerima bantuan sosial penanggulangan kemiskinan itu sekaligus sebagai kontrol sosial masyarakat secara langsung. Hanya saja, belum dapat memastikan kapan pemasangan stiker itu dapat direalisasikan.
"Karena masih menunggu anggarannya juga. Ini kami sudah konsultasi kepada Pak Ipin (Wakil Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin). Beliau menyetujui, hanya saja redaksionalnya perlu konsep khusus," katanya.
Ratna menyebut, penerima bantuan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek berjumlah puluhan ribu. Untuk penerima BPNT sebanyak 58 ribuan dan keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 34 ribuan.
Jumlah itu, lanjut Ratna hanya sekian persen dari total warga miskin di Kabupaten Trenggalek.
"Masalahnya kemampuan negara juga terbatas. Sayang kalau tidak dapat realitas tepat sasaran. Oleh sebab itu, selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga peran aktif dalam menanggulangi kemiskinan melalui program-program organisasi perangkat daerah," kata Ratna. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Rencana (stikerisasi) ini dilatarbelakangi fakta di lapangan, bahwa ternyata banyak warga yang dinilai mampu tapi masih menerima bantuan. Mungkin dulunya belum atau tidak mampu, tapi sekarang sudah mampu bisa jadi," kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Trenggalek Ratna Sulistyowati di Trenggalek, Kamis.
Dengan memasang stiker bertuliskan "Penerima Bantuan PKH" di pintu/depan rumah, diharapkan mempermudah dalam pemetaan penerima bantuan sekaligus untuk meminimalisasi realisasi program yang tidak tepat sasaran.
Ratna menyebut, sekitar 5-10 persen warga yang dinilai mampu dan masih mendapat bantuan itu berdasarkan survei kelayakan tim teknis di lapangan.
Hanya saja, Dinsos tidak dapat berbuat banyak, karena untuk memverifikasi data dilakukan secara berkala dengan jeda waktu yang sudah ditentukan.
Penerimaan bantuan masih mengacu pada basis data terpadu (BDT) tahun 2015.
Dia menegaskan, bagi yang dianggap mampu pada dasarnya bisa dicoret dari daftar penerima. Masalahnya, prosedur penggantian tidak bisa langsung, karena pendataan keluarga penerima manfaat (KPM) dari PKH bersifat periodik, baik BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) maupun PKH.
"Semua penerima bantuan mengacu pada BDT, setelah menemui komponen atau syarat penerima bantuan penanggulangan kemiskinan,” kata Ratna.
Lanjut Ratna, keberadaan stiker penerima bantuan sosial penanggulangan kemiskinan itu sekaligus sebagai kontrol sosial masyarakat secara langsung. Hanya saja, belum dapat memastikan kapan pemasangan stiker itu dapat direalisasikan.
"Karena masih menunggu anggarannya juga. Ini kami sudah konsultasi kepada Pak Ipin (Wakil Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin). Beliau menyetujui, hanya saja redaksionalnya perlu konsep khusus," katanya.
Ratna menyebut, penerima bantuan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek berjumlah puluhan ribu. Untuk penerima BPNT sebanyak 58 ribuan dan keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 34 ribuan.
Jumlah itu, lanjut Ratna hanya sekian persen dari total warga miskin di Kabupaten Trenggalek.
"Masalahnya kemampuan negara juga terbatas. Sayang kalau tidak dapat realitas tepat sasaran. Oleh sebab itu, selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga peran aktif dalam menanggulangi kemiskinan melalui program-program organisasi perangkat daerah," kata Ratna. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019