Tulungagung (Antaranews Jatim) - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 2018 dengan kategori B, karena dinilai memiliki manajemen layanan publik dan penganggaran yang baik.
Plt Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo mengatakan, penghargaan SAKIP kategori B diterima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kalimantan Selatan.
"Penghargaan SAKIP ini sudah kesekian kalinya diterima pemkab. Hal ini menandakan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah baik," katanya.
Salah satu kunci sukses dalam manajemen pelayanan publik dan penganggaran di pemerintahan Kabupaten Trenggalek adalah aplikasi program berbasis kinerja. Kiat itu disebutnya mengena sasaran, karena bisa dirasakan seluruh masyarakat Tulungagung.
Dengan adanya pengakuan melalui penghargaan SAKIP untuk kali kesekian tersebut, Maryoto berharap hal ini kian memotivasi seluruh jajaran di lingkup Pemkab Tulungagung untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan pemerintahan yang terbaik untuk masyarakat.
"Kinerja ini melalui APBD yang berupa pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Maryoto menjelaskan, pelayanan kepada masyarakat yang berasal dari APBD umumnya adalah pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya.
"Setiap pelayanan dasar harus tepat sasaran kepada masyarakat yang merasakannya," katanya.
Khusus untuk bidang kesehatan, jika ada keluarga tak mampu berobat, Maryoto memastikan Pemkab Tulungagung memprioritaskan penanganan pasien tersebut.
Soal beban biaya bakal ditanggung pemerintah daerah dengan catatan pasien bersangkutan memang berasal dari keluarga tidak mampu dan ber-KTP wilayah tersebut yang bisa dibuktikan melalui data administrasi kependudukan. Begitu pun untuk infrastruktur jalan yang rusak juga harus segera diperbaiki.
"Bidang lain pun juga diberi program serupa agar semua lapisan masyarakat bisa merasakan manfaatnya," ujarnya.
Kabag Humas dan Protokol Sudarmaji menambahkan, dari evaluasi SAKIP bukan sebagai ajang kompetisi tentang keberhasilan mencapai indikator penilaian, melainkan lebih kepada bagaimana mengasistensi, mendampingi dan memberi saran perbaikan untuk masalah yang dialami.
Masih menurut Sudarmaji, saat ini bukan saatnya lagi bekerja hanya untuk membuat laporan, atau hanya untuk menyerap anggaran, namun sekarang waktunya bekerja fokus dari hilir ke hulu program.
Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. Misalnya penerapan e-government melalui e-budgeting untuk menghindari program siluman yang berpotensi penyimpangan.
"Untuk Tulungagung sudah terhitung baik. Hal ini terlihat dari apresiasi yang diterima dari pemerintah pusat kali ini," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Plt Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo mengatakan, penghargaan SAKIP kategori B diterima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kalimantan Selatan.
"Penghargaan SAKIP ini sudah kesekian kalinya diterima pemkab. Hal ini menandakan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah baik," katanya.
Salah satu kunci sukses dalam manajemen pelayanan publik dan penganggaran di pemerintahan Kabupaten Trenggalek adalah aplikasi program berbasis kinerja. Kiat itu disebutnya mengena sasaran, karena bisa dirasakan seluruh masyarakat Tulungagung.
Dengan adanya pengakuan melalui penghargaan SAKIP untuk kali kesekian tersebut, Maryoto berharap hal ini kian memotivasi seluruh jajaran di lingkup Pemkab Tulungagung untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan pemerintahan yang terbaik untuk masyarakat.
"Kinerja ini melalui APBD yang berupa pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Maryoto menjelaskan, pelayanan kepada masyarakat yang berasal dari APBD umumnya adalah pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya.
"Setiap pelayanan dasar harus tepat sasaran kepada masyarakat yang merasakannya," katanya.
Khusus untuk bidang kesehatan, jika ada keluarga tak mampu berobat, Maryoto memastikan Pemkab Tulungagung memprioritaskan penanganan pasien tersebut.
Soal beban biaya bakal ditanggung pemerintah daerah dengan catatan pasien bersangkutan memang berasal dari keluarga tidak mampu dan ber-KTP wilayah tersebut yang bisa dibuktikan melalui data administrasi kependudukan. Begitu pun untuk infrastruktur jalan yang rusak juga harus segera diperbaiki.
"Bidang lain pun juga diberi program serupa agar semua lapisan masyarakat bisa merasakan manfaatnya," ujarnya.
Kabag Humas dan Protokol Sudarmaji menambahkan, dari evaluasi SAKIP bukan sebagai ajang kompetisi tentang keberhasilan mencapai indikator penilaian, melainkan lebih kepada bagaimana mengasistensi, mendampingi dan memberi saran perbaikan untuk masalah yang dialami.
Masih menurut Sudarmaji, saat ini bukan saatnya lagi bekerja hanya untuk membuat laporan, atau hanya untuk menyerap anggaran, namun sekarang waktunya bekerja fokus dari hilir ke hulu program.
Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. Misalnya penerapan e-government melalui e-budgeting untuk menghindari program siluman yang berpotensi penyimpangan.
"Untuk Tulungagung sudah terhitung baik. Hal ini terlihat dari apresiasi yang diterima dari pemerintah pusat kali ini," katanya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019