Probolinggo (Antaranews Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta Wali kota Probolinggo yang baru dilantik Habib Hadi Zainal Abidin untuk mengembangkan industri pengolahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dari struktur produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Probolinggo tahun 2017 tercatat sebesar 15,19 persen berasal dari sektor industri pengolahan.
"Peningkatan kesejahteraan yang paling cepat adalah mengubah barang setengah jadi menjadi barang jadi," kata Gubernur yang akrab dipanggil Pakde Karwo saat menghadiri serah terima jabatan (sertijab) Wali kota Probolinggo Masa Jabatan 2019-2024 dan Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo di Gedung Serbaguna Widya Harja Kota Probolinggo, Rabu.
Dalam proses industri pengolahan, lanjut dia, bahannya bisa diambil dari kabupaten atau daerah lain, namun produksinya harus dilakukan di Kota Probolinggo karena posisi perdagangan barang dan jasa sudah sangat besar.
"Selain mengembangkan industri pengolahan, yang tidak kalah penting adalah menyelesaikan urusan wajib pemerintahan dalam hal ini pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan," katanya.
Pakde Karwo mengapresiasi langkah Wali kota Probolinggo yang dalam program kerjanya akan membangun rumah sakit baru di Probolinggo, namun ia berpesan agar memaksimalkan keberadaan puskesmas pembantu (pustu) dan pondok kesehatan desa (Ponkesdes) sebagai tempat rujukan awal.
Menurutnya idealnya setiap kelurahan di Kota Probolinggo harus memiliki ponkesdes dengan satu bidan dan dua perawat, kemudian harus ada juru pemantau jentik (jumantik) yang aktif bersama dengan ibu-ibu kader PKK melakukan pemantauan jentik di lingkungannya.
"Yang paling penting sebenarnya adalah membudayakan pola hidup sehat di masyarakat karena sering kali penyakit itu datang karena kita tidak hidup sehat. Ini yang harus disampaikan kepada masyarakat," katanya.
Masih di bidang kesehatan, Pakde Karwo meminta agar masalah perbaikan pangan dan gizi terutama bagi balita untuk ditingkatkan karena mengingat tren balita stunting di Probolinggo meningkat 30,4 persen, sehingga masalah tersebut harus dioptimalkan terutama di posyandu.
Selain kesehatan, faktor yang tidak kalah penting adalah pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan untuk itu, pengembangan bidang vokasi harus terus ditingkatkan agar SDM Kota Probolinggo memiliki skill atau keahlian yang menjadi nilai tambah.
Gubernur Jatim dua periode itu memaparkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Probolinggo tahun 2017 cukup tinggi yakni 72,09 persen. Selain itu, di bidang pendidikan untuk tingkat SMA/SMK/MA di Kota Probolinggo pada tahun 2017 lalu tercatat Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 67,55 persen dan Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 89,61 persen.
"Saya kembali mengingatkan Wali kota dan Wakil Wali kota Probolinggo untuk kompak, kolaboratif dan menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD dan Forkopimda. Caranya, dengan mendatangi dan bersilaturahmi karena setiap permasalahan yang ada harus dibicarakan dengan baik dan silaturahmi itu penting," ujarnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Peningkatan kesejahteraan yang paling cepat adalah mengubah barang setengah jadi menjadi barang jadi," kata Gubernur yang akrab dipanggil Pakde Karwo saat menghadiri serah terima jabatan (sertijab) Wali kota Probolinggo Masa Jabatan 2019-2024 dan Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo di Gedung Serbaguna Widya Harja Kota Probolinggo, Rabu.
Dalam proses industri pengolahan, lanjut dia, bahannya bisa diambil dari kabupaten atau daerah lain, namun produksinya harus dilakukan di Kota Probolinggo karena posisi perdagangan barang dan jasa sudah sangat besar.
"Selain mengembangkan industri pengolahan, yang tidak kalah penting adalah menyelesaikan urusan wajib pemerintahan dalam hal ini pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan," katanya.
Pakde Karwo mengapresiasi langkah Wali kota Probolinggo yang dalam program kerjanya akan membangun rumah sakit baru di Probolinggo, namun ia berpesan agar memaksimalkan keberadaan puskesmas pembantu (pustu) dan pondok kesehatan desa (Ponkesdes) sebagai tempat rujukan awal.
Menurutnya idealnya setiap kelurahan di Kota Probolinggo harus memiliki ponkesdes dengan satu bidan dan dua perawat, kemudian harus ada juru pemantau jentik (jumantik) yang aktif bersama dengan ibu-ibu kader PKK melakukan pemantauan jentik di lingkungannya.
"Yang paling penting sebenarnya adalah membudayakan pola hidup sehat di masyarakat karena sering kali penyakit itu datang karena kita tidak hidup sehat. Ini yang harus disampaikan kepada masyarakat," katanya.
Masih di bidang kesehatan, Pakde Karwo meminta agar masalah perbaikan pangan dan gizi terutama bagi balita untuk ditingkatkan karena mengingat tren balita stunting di Probolinggo meningkat 30,4 persen, sehingga masalah tersebut harus dioptimalkan terutama di posyandu.
Selain kesehatan, faktor yang tidak kalah penting adalah pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan untuk itu, pengembangan bidang vokasi harus terus ditingkatkan agar SDM Kota Probolinggo memiliki skill atau keahlian yang menjadi nilai tambah.
Gubernur Jatim dua periode itu memaparkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Probolinggo tahun 2017 cukup tinggi yakni 72,09 persen. Selain itu, di bidang pendidikan untuk tingkat SMA/SMK/MA di Kota Probolinggo pada tahun 2017 lalu tercatat Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 67,55 persen dan Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 89,61 persen.
"Saya kembali mengingatkan Wali kota dan Wakil Wali kota Probolinggo untuk kompak, kolaboratif dan menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD dan Forkopimda. Caranya, dengan mendatangi dan bersilaturahmi karena setiap permasalahan yang ada harus dibicarakan dengan baik dan silaturahmi itu penting," ujarnya.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019