Mojokerto (Antaranews Jatim) - Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari membuka Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, Senin (28/1) malam. Kegiatan itu dilaksanakan selama tiga hari Senin-Rabu (28-30/1) di Hotel Raden Wijaya Convention Hall, Kota Mojokerto.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Anang Fahruroji menjelaskan, rapat koordinasi ini mengambil tema penekanan konflik sosial. "Pandangan sosial harus kita lakukan sedini mungkin dengan melibatkan seluruh warga Kota Mojokerto, utamanya RT, RW, Babinsa, dan Babinkamtibmas, karena di tangan-tangan beliaulah deteksi dini akan segera teratasi," katanya.
Anang mengatakan, menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilpres pada 17 April 2019 dibutuhkan kebersamaan serta penyamaan persepsi. "Menyamakan persepsi diperlukan agar pilpres dan pileg betul-betul berjalan dengan cara menjaga stabilitas daerah," ujarnya.
Wali Kota Mojokerto Ita Puspitasari dalam sambutan pembukaan rakor itu mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
"Berbicara tentang konflik, bahwa di tahun politik ini tentu upaya provokatif, penyebaraan berita hoaks, saling fitnah, saling hujat, marak kita baca dan kita dengar di medsos," kata Ning Ita, sapaan akrabnya.
Ning Ita berharap kepada semua peserta yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah daerah agar ada upaya-upaya di tingkat bawah untuk mencegah terjadi perpecahan dan konflik dalam menangani hal-hal yang bersifat provokatif dan hoaks, yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan, kerukunan, serta persaudaraan.
"Jangan sampai hanya karena berbeda pilihan, sesama tetangga tidak ada lagi keakuran dan keakraban. Hanya karena perbedaan calon yang diusung, tidak ada lagi saling sapa," harapnya.
Wali Kota juga berpesan pada tahun politik ini semua warga Kota Mojokerto bersama-sama menjaga kerukunan dan mengantisipasi hal-hal yang mengakibatkan perpecahan.
Menurut ia, salah satu upaya penting meminimalisasi konflik adalah pendidikan karakter. "Seperti diketahui bersama, efek kemajuan teknologi tidak dapat kita bendung, ada efek samping dengan meningkatnya kenakalan remaja, di mana remaja adalah aset penerus bangsa," terangnya.
"Marilah bersama-sama melalui sinergi ini kita dukung upaya untuk pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku remaja di lingkungan kita," kata Ning Ita.
Ia juga menambahkan bahwa para orang tua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi anak-anak dari pergaulan yang memungkinan indikasi ke arah penyimpangan, terutama di tahun politik.
Ning Ita menjabarkan bahwa remaja dengan pola pikir yang belum sempurna adalah target yang mudah dipecah belah dan diarahkan menjadi kader penyebar hoaks, yang justru akan memecah belah persatuan dan kesatuan.
Rapat koordinasi penanganan konflik sosial diikuti sekitar 900 peserta, meliputi pengurus RT, RW, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas se-Kota Mojokerto. Pada hari pertama diikuti oleh Kecamatan Magersari dengan narasumber Prof Suko Widodo dari Unair Surabaya dan Kasi Pidum Kejari Kota Mojokerto.
Kemudian pada hari kedua diikuti peserta dari Kecamatan Kranggan dengan narasumber Danrem dan Kapolres Kota Mojokerto. Pada hari terakhir diikuti peserta dari Kecamatan Prajurit Kulon dengan narasumber Dandim dan Kepala Bakesbangpol Kota Mojokerto. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019