Bojonegoro (Antaranews Jatim) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, membagikan 1.400 kartu pedagang produktif (KPP) kepada para pedagang yang bisa dimanfaatkan untuk memperoleh pinjaman modal usaha di Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan Pemkab Bojonegoro Agus Hariyana, di Bojonegoro, Senin, mengatakan dengan memiliki KPP, pedagang bisa memperoleh kredit pinjaman modal maksimal Rp25 juta/pedagang. Pijaman tanpa jaminan itu dengan bunga 0,5 persen/tahun.
Meski demikian, dari data di lapangan rata-rata pedagang hanya membutuhkan modal pinjaman berkisar Rp3 juta sampai Rp5 juta per pedagang.
Yang jelas, menurut dia, proses pinjaman modal tersebut ada verfikasi untuk memastikan bahwa pengembalian pinjaman dari pedagang ke BPR tidak macet.
"Setelah melalui verifikasi baru data KPP kami serahkan BPR. Kami melakukan verifikasi untuk mencegah pinjaman tidak macet," ujarnya.
Ia menambahkan, KPP yang diluncurkan Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah, pada 16 Januari lalu, merupakan upaya pemberdayaan usaha mikro melalui pelatihan, pendampingan, bantuan permodalan dan perbaikan sarana dan prasarana perdagangan.
Pada saat peluncuran ada 230 orang dari 200 perwakilan dan 30 paguyuban pedagang dari berbagai kecamatan di daerah setempat.
"Saat ini sudah ada pedagang yang mulai mengajukan pinjaman ke BPR, antara lain, dari Kecamatan Kedewan dan Desa Mulyoagung, Kecamatan Kota," katanya menambahkan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan Pemkab Bojonegoro Agus Hariyana, di Bojonegoro, Senin, mengatakan dengan memiliki KPP, pedagang bisa memperoleh kredit pinjaman modal maksimal Rp25 juta/pedagang. Pijaman tanpa jaminan itu dengan bunga 0,5 persen/tahun.
Meski demikian, dari data di lapangan rata-rata pedagang hanya membutuhkan modal pinjaman berkisar Rp3 juta sampai Rp5 juta per pedagang.
Yang jelas, menurut dia, proses pinjaman modal tersebut ada verfikasi untuk memastikan bahwa pengembalian pinjaman dari pedagang ke BPR tidak macet.
"Setelah melalui verifikasi baru data KPP kami serahkan BPR. Kami melakukan verifikasi untuk mencegah pinjaman tidak macet," ujarnya.
Ia menambahkan, KPP yang diluncurkan Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah, pada 16 Januari lalu, merupakan upaya pemberdayaan usaha mikro melalui pelatihan, pendampingan, bantuan permodalan dan perbaikan sarana dan prasarana perdagangan.
Pada saat peluncuran ada 230 orang dari 200 perwakilan dan 30 paguyuban pedagang dari berbagai kecamatan di daerah setempat.
"Saat ini sudah ada pedagang yang mulai mengajukan pinjaman ke BPR, antara lain, dari Kecamatan Kedewan dan Desa Mulyoagung, Kecamatan Kota," katanya menambahkan. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019