Bojonegoro (Antaranews Jatim) - Ketua KPU Pusat Arief Budiman menyatakan semua provinsi di Tanah Air menjadi barometer dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019, karena kalau ada yang bermasalah maka pelaksanaannya tidak selesai.
"Semua provinsi menjadi barometer dalam pelaksanaan pemilu tidak hanya Provinsi Jatim. Ya kalau ada kabupaten di salah satu provinsi tidak selesai, ya berarti tidak selesai (pemilu)," kata dia di Bojonegoro, Kamis (27/12) malam.
Ia yang hadir dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan tahapan pemilu 2019 tahun 2018 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jatim, mengakui Provinsi Jatim menjadi penting dalam pelaksanaan pemilu, karena memiliki kabupaten/kota terbanyak dibandingkan provinsi lain.
Apalagi, lanjut dia, Provinsi Jatim memiliki jumlah pemilih terbesar dibandingkan provinsi lainnya sehingga akan menjadi ajang perebutan kontestan pemilu dengan berbagai strateginya.
"Jajaran KPU Jatim harus bekerja dengan baik dan hati hati. Harus tranparan, dan betul-betul menjaga independen," ucapnya menegaskan.
Ia meminta jajarannya bekerja dengan integritas, transparan dan independen dalam melaksanakan tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019.
"Kalau memang ada petugas KPU yang bekerja tidak independen akan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelengga Pemilu untuk diproses," ujarnya menegaskan.
Mengenai anggota KPU yang dalam melaksanakan tugas tidak independen, menurut dia, sebelum ini banyak, seperti di Papua.
"Ada anggota KPU yang tidak independen yang sudah kita bereskan. Kalau tidak diganti ya direhabilitasi kalau memungkinkan," ucapnya.
Terkait adanya 31 juta suara pemilih dengan nomor induk kependudukan (NIK) ganda, ia menegaskan bahwa hal itu sudah diselesaikan dengan adanya penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu pada 15 Desember lalu.
"Ya adanya penetapan DPT pemilu berarti adanya NIK ganda sudah tidak ada masalah. Sesuai data jumlah pemilih yang sudah ditetapkan masuk DPT mencapai 192 juta pemilih," ucapnya.
Ia menambahkan kalau memang ada pemilih yang belum masuk dalam DPT, prosesnya akan masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK) yang bisa mencoblos hanya dengan memanfaatkan kartu tanda penduduk (KTP) 1 jam sebelum coblosan berakhir.
"Soal logistik pemilu sudah siap. Kekurangannya akan kita proses pada 2019," ucapnya.
Ketua KPU Bojonegoro Abdim Munib, menambahkan jajaran KPU Jatim, selain menggelar rapat evaluasi tahapan pelaksanaan pemilu, juga secara bersama akan menggelar kegiatan senam pagi di alun-alun, Jumat pagi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Semua provinsi menjadi barometer dalam pelaksanaan pemilu tidak hanya Provinsi Jatim. Ya kalau ada kabupaten di salah satu provinsi tidak selesai, ya berarti tidak selesai (pemilu)," kata dia di Bojonegoro, Kamis (27/12) malam.
Ia yang hadir dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan tahapan pemilu 2019 tahun 2018 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jatim, mengakui Provinsi Jatim menjadi penting dalam pelaksanaan pemilu, karena memiliki kabupaten/kota terbanyak dibandingkan provinsi lain.
Apalagi, lanjut dia, Provinsi Jatim memiliki jumlah pemilih terbesar dibandingkan provinsi lainnya sehingga akan menjadi ajang perebutan kontestan pemilu dengan berbagai strateginya.
"Jajaran KPU Jatim harus bekerja dengan baik dan hati hati. Harus tranparan, dan betul-betul menjaga independen," ucapnya menegaskan.
Ia meminta jajarannya bekerja dengan integritas, transparan dan independen dalam melaksanakan tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019.
"Kalau memang ada petugas KPU yang bekerja tidak independen akan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelengga Pemilu untuk diproses," ujarnya menegaskan.
Mengenai anggota KPU yang dalam melaksanakan tugas tidak independen, menurut dia, sebelum ini banyak, seperti di Papua.
"Ada anggota KPU yang tidak independen yang sudah kita bereskan. Kalau tidak diganti ya direhabilitasi kalau memungkinkan," ucapnya.
Terkait adanya 31 juta suara pemilih dengan nomor induk kependudukan (NIK) ganda, ia menegaskan bahwa hal itu sudah diselesaikan dengan adanya penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu pada 15 Desember lalu.
"Ya adanya penetapan DPT pemilu berarti adanya NIK ganda sudah tidak ada masalah. Sesuai data jumlah pemilih yang sudah ditetapkan masuk DPT mencapai 192 juta pemilih," ucapnya.
Ia menambahkan kalau memang ada pemilih yang belum masuk dalam DPT, prosesnya akan masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK) yang bisa mencoblos hanya dengan memanfaatkan kartu tanda penduduk (KTP) 1 jam sebelum coblosan berakhir.
"Soal logistik pemilu sudah siap. Kekurangannya akan kita proses pada 2019," ucapnya.
Ketua KPU Bojonegoro Abdim Munib, menambahkan jajaran KPU Jatim, selain menggelar rapat evaluasi tahapan pelaksanaan pemilu, juga secara bersama akan menggelar kegiatan senam pagi di alun-alun, Jumat pagi. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018