Pamekasan (Antaranews Jatim) - Sebanyak 2.788.798 dari total 3.929.038 penduduk di Pulau Madura, Jawa Timur, kini telah tercakup program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Dengan demikian, masih ada sebanyak 1.140.240 warga di Madura yang belum ikut program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan, Pamekasan ini," ujar Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pamekasan Mohammad Ismail di Pamekasan, Jumat.
Menurutnya, data kepesertaan BPJS Kesehatan itu berdasarkan hasil pendataan hingga akhir September 2018.
Perinciannya, Kabupaten Bangkalan sebanyak 680.219 jiwa atau sekitar 63,65 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 1.068.717 jiwa, dan di Kabupaten Sampang sebanyak 701.212 jiwa atau sekitar 82,72 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 847.707 jiwa.
Di Kabupaten Pamekasan, jumlah peserta BPJS Kesehatan sebanyak 654.544 jiwa atau sekitar 73,89 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 885.890 jiwa.
Sedangkan di Kabupaten Sumenep, sebanyak 752.823 jiwa atau sekitar 66,82 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 1.126.724 jiwa.
"Jika dirata-rata, dari semua kepesertaan, maka sekitar 70,98 persen," kata Ismail.
Sementara, dari total 2.788.798 jiwa peserta program BPJS Kesehatan dari empat kabupaten itu, sebanyak 2.119.627 jiwa diantaranya merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Sedangkan peserta BPJS Kesehatan dari PBI APBD, yakni sebanyak 325.017 jiwa," kata Ismail.
Dari unsur PNS/TNI dan Polri, total jumlah peserta sebanyak 158.665 jiwa, pegawai swasta sebanyak 33.690 jiwa, bukan pekerja sebanyak 45.898 jiwa dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Mandiri sebanyak 105.901 jiwa.
"Saat ini, kami terus berupaya, agar semua masyarakat di Pulau Madura ini bisa tercakup program BPJS Kesehatan, mengingat, target yang ditetapkan pemerintah pada 2019 nanti diharapkan semua penduduk Indonesia tercakup program ini," katanya.
Sebelumnya dalam acara dialog dengan wartawan, Humas BPJS Kesehatan Pamekasan Eko D Kesdu menyatakan, yang menjadi kendala saat ini, banyaknya peserta yang menunggak iuran, sehingga berpengaruh pada proses klaim di rumah sakit.
Kasus ini, tidak hanya terjadi di Pamekasan saja, akan tetapi juga terjadi di semua daerah di Indonesia. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Dengan demikian, masih ada sebanyak 1.140.240 warga di Madura yang belum ikut program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan, Pamekasan ini," ujar Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pamekasan Mohammad Ismail di Pamekasan, Jumat.
Menurutnya, data kepesertaan BPJS Kesehatan itu berdasarkan hasil pendataan hingga akhir September 2018.
Perinciannya, Kabupaten Bangkalan sebanyak 680.219 jiwa atau sekitar 63,65 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 1.068.717 jiwa, dan di Kabupaten Sampang sebanyak 701.212 jiwa atau sekitar 82,72 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 847.707 jiwa.
Di Kabupaten Pamekasan, jumlah peserta BPJS Kesehatan sebanyak 654.544 jiwa atau sekitar 73,89 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 885.890 jiwa.
Sedangkan di Kabupaten Sumenep, sebanyak 752.823 jiwa atau sekitar 66,82 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 1.126.724 jiwa.
"Jika dirata-rata, dari semua kepesertaan, maka sekitar 70,98 persen," kata Ismail.
Sementara, dari total 2.788.798 jiwa peserta program BPJS Kesehatan dari empat kabupaten itu, sebanyak 2.119.627 jiwa diantaranya merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Sedangkan peserta BPJS Kesehatan dari PBI APBD, yakni sebanyak 325.017 jiwa," kata Ismail.
Dari unsur PNS/TNI dan Polri, total jumlah peserta sebanyak 158.665 jiwa, pegawai swasta sebanyak 33.690 jiwa, bukan pekerja sebanyak 45.898 jiwa dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Mandiri sebanyak 105.901 jiwa.
"Saat ini, kami terus berupaya, agar semua masyarakat di Pulau Madura ini bisa tercakup program BPJS Kesehatan, mengingat, target yang ditetapkan pemerintah pada 2019 nanti diharapkan semua penduduk Indonesia tercakup program ini," katanya.
Sebelumnya dalam acara dialog dengan wartawan, Humas BPJS Kesehatan Pamekasan Eko D Kesdu menyatakan, yang menjadi kendala saat ini, banyaknya peserta yang menunggak iuran, sehingga berpengaruh pada proses klaim di rumah sakit.
Kasus ini, tidak hanya terjadi di Pamekasan saja, akan tetapi juga terjadi di semua daerah di Indonesia. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018