Surabaya (Antaranews Jatim) - Presiden Joko Widodo memasrahkan nasib penyeberangan kapal feri jalur Dermaga Ujung, Surabaya - Kamal, Bangkalan, Madura, kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo, pascapembebasan tarif tol Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).
"Setiap kebijakan selalu ada pro dan kontra, itu biasa," katanya kepada wartawan di Surabaya, Jawa Timur, usai meresmikan Jembatan Suramadu sebagai jalan non-tol, Sabtu sore.
Dengan peresmian tersebut, terhitung mulai petang hari ini seluruh jenis kendaraan dapat melintasi Jembatan Suramadu tanpa lagi dipungut tarif tol.
Jokowi menjelaskan, pembebasan tarif tol dilakukan menindaklanjuti masukan dari berbagai tokoh masyarakat di Madura dan Jawa Timur.
Dimulai pada tahun 2015, setelah dilakukan kajian, pemerintah menggratiskan tarif tol bagi kendaraan roda dua yang melintas di Jembatan Suramadu. Kemudian pada tahun 2016, pemerintah menyetujui pemotongan tarif sebesar 50 persen untuk tarif tol kendaraan roda empat atau lebih.
"Ternyata itu belum memberi dampak bagi pertumbuham ekonomi masyarakat Madura. Masih terjadi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan di Madura jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain sekitarnya, seperti Surabaya dan Gresik," katanya.
Jokowi menyebut angka kemiskinan di berbagai daerah di Jawa Timur hanya sekitar 4,6 persen, sedangkan di Madura mencapai 16 hingga 23 persen.
untuk itu, Presiden berharap pembebasan biaya tol di Jembatan Suramadu bisa memacu pertumbuhan ekonomi di Madura.
Jokowi menyadari kebijakannya yang menggratiskan tarif tol Jembatan Suramadu berdampak pada penyeberangan kapal feri jalur Ujung-Kamal yang semakin lesu.
"Itu nanti biar Gubernur Pakde Karwo yang mencarikan solusinya," ucapnya.
Jembatan Suramadu dibangun pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri di tahun 2003 dan diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 juni 2009.
Biaya pembangunannya menghabiskan anggaran sekitar Rp4,5 triliun, yang 45 persen di antaranya atau senilai Rp2,1 triliun merupakan pinjaman lunak dari China.
Bagi Jokowi, bukan soal pemerintah diuntungkan atau dirugikan dari kebijakannya yang telah menggratiskan tarif tol Jembatan Suramadu.
"Tetap prioritas yang paling utama adalah pertumbuhan ekonomi, khususnya di Pulau Madura. Biar nanti perawatan Jembatan Suramadu diambilkan dari APBN," katanya. (*)
Baca juga: Presiden Resmikan Jembatan Suramadu menjadi Non-Tol alias Gratis
Baca juga: Suramadu Gratis, IKAMA Optimistis Investor Berdatangan ke Madura
Baca juga: Gus Ipul: Libatkan Ulama Bangun Madura
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Setiap kebijakan selalu ada pro dan kontra, itu biasa," katanya kepada wartawan di Surabaya, Jawa Timur, usai meresmikan Jembatan Suramadu sebagai jalan non-tol, Sabtu sore.
Dengan peresmian tersebut, terhitung mulai petang hari ini seluruh jenis kendaraan dapat melintasi Jembatan Suramadu tanpa lagi dipungut tarif tol.
Jokowi menjelaskan, pembebasan tarif tol dilakukan menindaklanjuti masukan dari berbagai tokoh masyarakat di Madura dan Jawa Timur.
Dimulai pada tahun 2015, setelah dilakukan kajian, pemerintah menggratiskan tarif tol bagi kendaraan roda dua yang melintas di Jembatan Suramadu. Kemudian pada tahun 2016, pemerintah menyetujui pemotongan tarif sebesar 50 persen untuk tarif tol kendaraan roda empat atau lebih.
"Ternyata itu belum memberi dampak bagi pertumbuham ekonomi masyarakat Madura. Masih terjadi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan di Madura jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain sekitarnya, seperti Surabaya dan Gresik," katanya.
Jokowi menyebut angka kemiskinan di berbagai daerah di Jawa Timur hanya sekitar 4,6 persen, sedangkan di Madura mencapai 16 hingga 23 persen.
untuk itu, Presiden berharap pembebasan biaya tol di Jembatan Suramadu bisa memacu pertumbuhan ekonomi di Madura.
Jokowi menyadari kebijakannya yang menggratiskan tarif tol Jembatan Suramadu berdampak pada penyeberangan kapal feri jalur Ujung-Kamal yang semakin lesu.
"Itu nanti biar Gubernur Pakde Karwo yang mencarikan solusinya," ucapnya.
Jembatan Suramadu dibangun pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri di tahun 2003 dan diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 juni 2009.
Biaya pembangunannya menghabiskan anggaran sekitar Rp4,5 triliun, yang 45 persen di antaranya atau senilai Rp2,1 triliun merupakan pinjaman lunak dari China.
Bagi Jokowi, bukan soal pemerintah diuntungkan atau dirugikan dari kebijakannya yang telah menggratiskan tarif tol Jembatan Suramadu.
"Tetap prioritas yang paling utama adalah pertumbuhan ekonomi, khususnya di Pulau Madura. Biar nanti perawatan Jembatan Suramadu diambilkan dari APBN," katanya. (*)
Baca juga: Presiden Resmikan Jembatan Suramadu menjadi Non-Tol alias Gratis
Baca juga: Suramadu Gratis, IKAMA Optimistis Investor Berdatangan ke Madura
Baca juga: Gus Ipul: Libatkan Ulama Bangun Madura
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018