Surabaya (Antaranews Jatim) - Kementerian Sosial RI menginventarisasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) bagi korban bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.
"Pendamping PKH di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi sudah kami arahkan untuk menginventarisasi kondisi KPM PKH korban gempa dan tsunami di Sulteng," ujar Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Harry Hikmat.
Melalui siaran pers yang diterima Antara di Surabaya, Minggu, pihaknya memastikan bagaimana kondisi KPM, termasuk kelengkapan buku tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera apakah masih ada, rusak atau hilang.
Bagi KPM PKH, kata dia, yang kartu dan buku tabungannya hilang atau rusak maka dinas sosial akan mengeluarkan surat rekomendasi ke Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) untuk dikeluarkan kartu ATM pengganti.
Selain itu, pendamping PKH juga didorong untuk aktif dalam memberikan pendampingan pengungsi dalam layanan dukungan psikososial (LDP).
"Salah satu tugas Pendamping PKH adalah menyelenggarakan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) bersama KPM. Dalam masa tanggap darurat bencana ini saya minta kegiatan tetap dilaksanakan bertempat di posko pengungsian," ucapnya.
Dalam P2K2, lanjut dia, diberikan pemahaman tentang pentingnya pola hidup sehat, gizi yang seimbang untuk anak-anak, pengasuhan anak yang baik, dan memberikan motivasi untuk memulai penghidupan yang lebih baik setelah bencana.
Saat ini total KPM PKH Kota Palu adalah 9.722 KPM, Kabupaten Sigi 11.846 KPM dan Kabupaten Donggala sebanyak 19.709 KPM.
Tak hanya inventarisasi KPM PKH, pihaknya juga melakukan inventarisasi Pendamping PKH yang menjadi korban gempa, tsunami dan likuifaksi.
"Sekarang jumlah Pendamping PKH di Kota Palu 46 orang, di Kabupaten Donggala 86 orang dan Kabupaten Sigi 57 orang. Dari jumlah tersebut sudah kami inventarisasi, siapa saja pendamping PKH yang terdampak cukup parah. Di Palu dua orang, Donggala seorang, Sigi tiga orang. Selain itu terdampak ringan," katanya.
Sementara itu, terkait distribusi logistik bencana, Dirjen mengunjungi warga di Desa Boneoge, Donggala yang tinggal beberapa meter dari bibir pantai mengungsi ke atas bukit.
"Mereka membuat tenda sementara dengan bahan daun kelapa yang kering disusun rapi sehingga terbentuk atap dan dinding. Tapi karena hujan sering turun di malam hari, tempat tinggal mereka basah kuyup," katanya.
Ia lalu menghubungi Dinas Sosial Kabupaten Donggala untuk mengirimkan tenda gulung dan matras untuk alas tidur, rinciannya 200 tenda gulung, 200 tikar dan 200 matras.
"Mekanisme penyaluran bantuan sosial untuk korban bencana di Sulteng adalah dari Kemensos disalurkan sepenuhnya ke Dinas Sosial Sulteng. Selanjutnya diarahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Donggala untuk dibagikan kepada warganya," katanya.
Selain bantuan tersebut, Kemensos juga tetap mengoperasikan tiga dapur umum yakni di Donggala, masing-masing di Desa Lero Tatari, Desa Boneoge serta Desa Loli Pesua.
Sedangkan, dapur umum di Kantor Dinas Sosial Donggala kini telah beralih menjadi dapur umum mandiri yang dikelola masyarakat dengan bahan pangan disiapkan oleh Kemensos.
"Untuk Desa Boneoge dan Desa Loli Pesua kami mendapat dukungan dari Komunitas India di Jakarta yakni Sikh Sava Indonesia. Mereka datang ke Donggala membawa perlengkapan memasak. Lalu menyusun menu bersama warga dan mempersilakan warga memasak sesuai selera mereka," katanya.
Ia juga menyampaikan, bahan-bahan dibeli oleh komunitas Sikh dan beras dipasok dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Dinas Sosial Donggala dan dalam sehari bisa memasak untuk 500--600 pengungsi. (*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018