Surabaya (Antaranews Jatim) - Pegawai yang ada di lingkungan Kanwilkumham Jatim menggalang dana yang ditujukan untuk korban bencana alam gempa dan tsunami yang Ada di Palu Sulawesi Tengah sebagai bentuk solidaritas kepada sesama.
Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati, Selasa mengatakan, penggalangan dana ini dilakukan untuk meningkatkan rasa solidaritas terhadap sesama yang sedang terkena musibah bencana alam gempa bumi dan tsunami.
"Ini untuk aksi kemanusiaan, jadi harus berlomba-lomba," ujarnya usai kegiatan FGD dan Sosialisasi Unit Pemberantasan Pungli (UPP) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) kepada pejabat yang ada di lingkungan Kanwilkumham Jatim.
Dirinya juga mengaku senang karena aksi yang spontan itu ternyata mendapat tanggapan positif dari jajarannya dimana para kepala UPT berbondong-bondong memberikan anjangsana.
"Penggalangan dana ini rencananya masih akan dilaksanakan. Jika sudah terkumpul, maka akan disalurkan melalui Sekretariat Jenderal RI. Ini jadi langkah kami untuk meneladani sifat-sifat dari pengayoman," ujarnya.
Ke depan, dirinya berharap dana akan terus bertambah mengingat, dana yang dibutuhkan untuk pemulihan korban dan lokasi gempa sangat besar.
"Minimal bantuan dari Kanwil Kemenkumham Jatim dan jajaran bisa meringankan beban yang ada. Hari ini pimpinan sudah memberi contoh, para pegawai lain juga harus mengikuti," ucapnya.
Dalam kegiatan FGD itu, pejabat struktural dan kepala UPT jajaran di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jatim mendapatkan pembekalan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya pemberantasan pungutan liar (pungli) dan pengendalian gratifikasi.
Susy sebagai pemateri pertama lebih banyak memberikan laporan terkait capaian kinerja dari Kanwil Kemenkumham Jatim. Terutama dalam melakukan upaya-upaya preventif pemberantasan pungli dan pengendalian gratifikasi.
"Kami tidak pernah berhenti melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh pegawai dan jajaran," katanya.
Ia menjelaskan, berbagai kegiatan juga sudah dilakukan mulai dari pengukuhan, internalisasi hingga sidak-sidak dan hal yang paling sulit adalah mengubah budaya birokrasi dari yang terbiasa dilayani menjadi melayani. Tidak bisa satu atau dua tahun saja.
"Tapi harus terus menerus dan menyeluruh dilakukan," ujarnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati, Selasa mengatakan, penggalangan dana ini dilakukan untuk meningkatkan rasa solidaritas terhadap sesama yang sedang terkena musibah bencana alam gempa bumi dan tsunami.
"Ini untuk aksi kemanusiaan, jadi harus berlomba-lomba," ujarnya usai kegiatan FGD dan Sosialisasi Unit Pemberantasan Pungli (UPP) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) kepada pejabat yang ada di lingkungan Kanwilkumham Jatim.
Dirinya juga mengaku senang karena aksi yang spontan itu ternyata mendapat tanggapan positif dari jajarannya dimana para kepala UPT berbondong-bondong memberikan anjangsana.
"Penggalangan dana ini rencananya masih akan dilaksanakan. Jika sudah terkumpul, maka akan disalurkan melalui Sekretariat Jenderal RI. Ini jadi langkah kami untuk meneladani sifat-sifat dari pengayoman," ujarnya.
Ke depan, dirinya berharap dana akan terus bertambah mengingat, dana yang dibutuhkan untuk pemulihan korban dan lokasi gempa sangat besar.
"Minimal bantuan dari Kanwil Kemenkumham Jatim dan jajaran bisa meringankan beban yang ada. Hari ini pimpinan sudah memberi contoh, para pegawai lain juga harus mengikuti," ucapnya.
Dalam kegiatan FGD itu, pejabat struktural dan kepala UPT jajaran di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jatim mendapatkan pembekalan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya pemberantasan pungutan liar (pungli) dan pengendalian gratifikasi.
Susy sebagai pemateri pertama lebih banyak memberikan laporan terkait capaian kinerja dari Kanwil Kemenkumham Jatim. Terutama dalam melakukan upaya-upaya preventif pemberantasan pungli dan pengendalian gratifikasi.
"Kami tidak pernah berhenti melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh pegawai dan jajaran," katanya.
Ia menjelaskan, berbagai kegiatan juga sudah dilakukan mulai dari pengukuhan, internalisasi hingga sidak-sidak dan hal yang paling sulit adalah mengubah budaya birokrasi dari yang terbiasa dilayani menjadi melayani. Tidak bisa satu atau dua tahun saja.
"Tapi harus terus menerus dan menyeluruh dilakukan," ujarnya.(*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018