Kediri (Antaranews Jatim) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Jawa Timur, aktif melakukan kampanye gerbang pembayaran nasional (GPN), yang merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.
Manajer Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri Sonaji mengemukakan GPN merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai kanal pembayaran dengan memfasilitasi transaksi elektronik.
"Adanya interkoneksi dan interopabilitas, GPN memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan untuk transaksi elektronik, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan transaksi elekstronik yang aman, berkualitas dan efisien," kata dia di Kediri, Senin.
Ia mengungkapkan, untuk interkoneksi antarsistem awalnya tidak saling terkoneksi. Dicontohkan, sebelum ada GPN, proses pembayaran di jalan tol tidak hanya dapat dapat dilakukan dengan menggunakan uang elektronik dari bank tertentu.
Selain itu, selama ini satu merchant diketahui banyak mempunyai kanal pembayaran (EDC/ elektronic data capture) dan hal ini dinilai tidak efisien. Hal itu juga didasari bahwa tidak semua kartu dapat dapat diproses di seluruh EDC. Bahkan, sebelum GPN ini mulai dikampanyekan, tidak ada koneksi antar switching untuk transaksi kartu debet.
Bank Indonesia memutuskan untuk aktif mengampanyekan program GPN tersebut. BI ingin mewujudkan sistem pembayaran nasional yang lancar, aman, hingga handal dalam membangun berbagai ketahanan, pengembangan hingga meningkatkan daya saing.
Terlebih lagi, saat ini masyarakat sudah mulai banyak yang memanfaatkan transaksi nontunai yang dilakukan dengan kartu. setiap perbankan tentunya juga mengeluarkan kartu, sehingga dengan interkoneksi yang lebih baik, tentunya pemrosesan transaksi bisa secepatnya dilakukan.
Dengan sistem GPN, bisa terwujud sistem dimana seluruh uang elektronik bisa digunakan untuk pembayaran di setiap rus jalan tol. Jaringan bisa terkoneksi dengan baik, sehingga dengan GPN tersebut kartu juga lebih bisa diterima di berbagai kanal pembayaran.
"Selain itu, dengan GPN tersebut untuk EDC juga dapat diproses di seluruh kartu. Koneksi antarswitching untuk trasaksi kartu debet juga lebih mudah," kata dia.
BI kini juga melakukan program pekan penukaran kartu berlogo GPN. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut acara peluncuran bersama kartu berlogo GPN di Jakarta pada 3 Mei 2018. Di wilayah BI Kantor Perwakilan Kediri, yang meliputi Keresidenan Kediri dan Madiun, juga telah dilakukan tidak lanjut peluncuran kampanye tersebut.
Dalam realisasinya, terdapat kartu berlogo GPN diharapkan bisa memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran pada seluruh kanal pembayaran yang sudah saling terkoneksi dan interoperabilitas, sehingga akan meningkatkan efisiensi waktu dan biaya.
GPN juga dijamin untuk keamanan data lebih terjaga, karena seluruh proses dilakukan di dalam negeri melalui jaringan domestik (ATM Bersama, Prima, Alto, dan Link) dan tidak menggunakan jasa pihak asing. Masyarakat juga dapat menikmati biaya administrasi yang lebih murah karena seluruh pemrosesan dilakukan di dalam negeri, dengan biaya transaksi yang lebih rendah dan bank tidak dikenakan biaya lisensi logo.
Proses pencatuman logo nasional untuk kartu ATM ataupun debet dilakukan sejak 1 Januari 2018, dimana penerbit wajib mulai menerbitkan kartu ATM atau kartu debet yang berlogo nasional. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Manajer Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri Sonaji mengemukakan GPN merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai kanal pembayaran dengan memfasilitasi transaksi elektronik.
"Adanya interkoneksi dan interopabilitas, GPN memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan untuk transaksi elektronik, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan transaksi elekstronik yang aman, berkualitas dan efisien," kata dia di Kediri, Senin.
Ia mengungkapkan, untuk interkoneksi antarsistem awalnya tidak saling terkoneksi. Dicontohkan, sebelum ada GPN, proses pembayaran di jalan tol tidak hanya dapat dapat dilakukan dengan menggunakan uang elektronik dari bank tertentu.
Selain itu, selama ini satu merchant diketahui banyak mempunyai kanal pembayaran (EDC/ elektronic data capture) dan hal ini dinilai tidak efisien. Hal itu juga didasari bahwa tidak semua kartu dapat dapat diproses di seluruh EDC. Bahkan, sebelum GPN ini mulai dikampanyekan, tidak ada koneksi antar switching untuk transaksi kartu debet.
Bank Indonesia memutuskan untuk aktif mengampanyekan program GPN tersebut. BI ingin mewujudkan sistem pembayaran nasional yang lancar, aman, hingga handal dalam membangun berbagai ketahanan, pengembangan hingga meningkatkan daya saing.
Terlebih lagi, saat ini masyarakat sudah mulai banyak yang memanfaatkan transaksi nontunai yang dilakukan dengan kartu. setiap perbankan tentunya juga mengeluarkan kartu, sehingga dengan interkoneksi yang lebih baik, tentunya pemrosesan transaksi bisa secepatnya dilakukan.
Dengan sistem GPN, bisa terwujud sistem dimana seluruh uang elektronik bisa digunakan untuk pembayaran di setiap rus jalan tol. Jaringan bisa terkoneksi dengan baik, sehingga dengan GPN tersebut kartu juga lebih bisa diterima di berbagai kanal pembayaran.
"Selain itu, dengan GPN tersebut untuk EDC juga dapat diproses di seluruh kartu. Koneksi antarswitching untuk trasaksi kartu debet juga lebih mudah," kata dia.
BI kini juga melakukan program pekan penukaran kartu berlogo GPN. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut acara peluncuran bersama kartu berlogo GPN di Jakarta pada 3 Mei 2018. Di wilayah BI Kantor Perwakilan Kediri, yang meliputi Keresidenan Kediri dan Madiun, juga telah dilakukan tidak lanjut peluncuran kampanye tersebut.
Dalam realisasinya, terdapat kartu berlogo GPN diharapkan bisa memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran pada seluruh kanal pembayaran yang sudah saling terkoneksi dan interoperabilitas, sehingga akan meningkatkan efisiensi waktu dan biaya.
GPN juga dijamin untuk keamanan data lebih terjaga, karena seluruh proses dilakukan di dalam negeri melalui jaringan domestik (ATM Bersama, Prima, Alto, dan Link) dan tidak menggunakan jasa pihak asing. Masyarakat juga dapat menikmati biaya administrasi yang lebih murah karena seluruh pemrosesan dilakukan di dalam negeri, dengan biaya transaksi yang lebih rendah dan bank tidak dikenakan biaya lisensi logo.
Proses pencatuman logo nasional untuk kartu ATM ataupun debet dilakukan sejak 1 Januari 2018, dimana penerbit wajib mulai menerbitkan kartu ATM atau kartu debet yang berlogo nasional. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018