Surabaya (Antaranews Jatim) - Inspektorat Kota Surabaya menemukan ada 41 guru yang menyalahgunakan dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) atau yang sekarang disebut jasa pelayanan (Jaspel) kepada sekolah-sekolah swasta di Kota Surabaya, Jatim.
"Hasil audit melalui sistem IT itu. Kami menemukan 41 nama guru yang menerima dana jaspel dari dua atau tiga sekolahan," kata Kepala Inspektorat Kota Surabaya Sigit Sugiharto saat menggelar jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Kamis.
Sigit Sugiharto memastikan semua dana yang dialiri dana APBD khususnya harus diaudit, termasuk dana Jaspel ini. Makanya, lanjut dia, sejak beberapa waktu lalu pihaknya melakukan audit dengan menggunakan sistem IT yang dibuat oleh inspektorat.
Setelah ditemukan 41 guru, kata dia, kemudian inspektorat turun lapangan mengecek kebenaran 41 guru yang menerima dana jaspel double itu.
Hasilnya, memang guru-guru itu mengakui menerima dana jaspel double karena memang mengajar di dua sekolah atau tiga sekolah untuk memenuhi jam mengajar 24 jam.
"Sampai kemarin, kami sudah mengecek 27 guru itu, dan sisanya 14 dilanjutkan hari ini. Kami akan cek 41 guru itu untuk membuktikan kebenaran menerima dana jaspel ini double," ujarnya.
Menurut Sigit, setelah semua proses audit dan pengecekan selesai, maka proses selanjutnya akan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Surabaya. Sebab, ini sekolah swasta, sehingga Inspektorat Surabaya tidak bisa masuk di dalam proses ini.
"Proses selanjutnya kami pasrahkan kepada Dinas Pendidikan, tapi yang pasti dana yang menerima double itu harus dikembalikan lagi," katanya.
Ia menjelaskan dana jaspel yang diaudit itu merupakan anggaran 2017. Makanya, audit semacam ini akan terus dilakukan untuk meminimalisir berbagai pelanggaran ke depannya.
Harapannya, nanti Dinas Pendidikan membuat sistem sehingga apabila ada salah satu nama guru yang sudah menerima jaspel, tidak bisa menerima jaspel lagi di sekolah satunya.
"Meskipun dia mengajar di dua atau tiga sekolahan, tapi dia cukup menerima dana jaspel di sekolah induknya," kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surabaya Aston Tambunan mengatakan setelah menerima laporan dari Inspektorat, pihaknya akan langsung menggelar pertemuan dengan pihak yayasan, kepala sekolah dan guru-guru yang menerima jaspel double itu. Sebab, ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
"Kami akan panggil mereka, sifatnya ini hanya konfirmasi. Kalau misalnya nanti harus dikembalikan, ya harus dikembalikan ke kas daerah. Selanjutnya, kami akan melakukan pembinaan kepada mereka," katanya.
Sebetulnya, lanjut dia, selama ini sudah dilakukan monitoring administrasinya setiap bulan, karena dana jaspel ini dicairkan setiap bulan. Namun syaratnya, laporan administrasi bulan lalu harus diselesaikan terlebih dahulu baru bisa dicairkan.
"Jadi, salah kalau misalnya ada anggapan bahwa jaspel ini tidak cair. Memang tidak kami cairkan kalau laporan administrasinya tidak diselesaikan, tapi kalau diselesaikan pasti kami cairkan. Selama ini, kalau dari segi administrasinya memang tidak ada masalah," ujarnya.
Aston juga menjelaskan bahwa beberapa guru swasta, memang mengajar di dua atau tiga sekolah yang lain. Sebab, mereka ingin memenuhi 24 jam mengajar sebagai syarat untuk menerima bantuan tambahan.
"Makanya, ke depan kami akan tertibkan, guru swasta yang mengajar di dua atau tiga sekolah hanya bisa menerima dana jaspel di satu sekolah induknya atau sekolah pertama yang paling banyak dia mengajar. Kami berharap tidak ada lagi masalah serupa ke depannya," katanya. (ADV) (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Hasil audit melalui sistem IT itu. Kami menemukan 41 nama guru yang menerima dana jaspel dari dua atau tiga sekolahan," kata Kepala Inspektorat Kota Surabaya Sigit Sugiharto saat menggelar jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Kamis.
Sigit Sugiharto memastikan semua dana yang dialiri dana APBD khususnya harus diaudit, termasuk dana Jaspel ini. Makanya, lanjut dia, sejak beberapa waktu lalu pihaknya melakukan audit dengan menggunakan sistem IT yang dibuat oleh inspektorat.
Setelah ditemukan 41 guru, kata dia, kemudian inspektorat turun lapangan mengecek kebenaran 41 guru yang menerima dana jaspel double itu.
Hasilnya, memang guru-guru itu mengakui menerima dana jaspel double karena memang mengajar di dua sekolah atau tiga sekolah untuk memenuhi jam mengajar 24 jam.
"Sampai kemarin, kami sudah mengecek 27 guru itu, dan sisanya 14 dilanjutkan hari ini. Kami akan cek 41 guru itu untuk membuktikan kebenaran menerima dana jaspel ini double," ujarnya.
Menurut Sigit, setelah semua proses audit dan pengecekan selesai, maka proses selanjutnya akan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Surabaya. Sebab, ini sekolah swasta, sehingga Inspektorat Surabaya tidak bisa masuk di dalam proses ini.
"Proses selanjutnya kami pasrahkan kepada Dinas Pendidikan, tapi yang pasti dana yang menerima double itu harus dikembalikan lagi," katanya.
Ia menjelaskan dana jaspel yang diaudit itu merupakan anggaran 2017. Makanya, audit semacam ini akan terus dilakukan untuk meminimalisir berbagai pelanggaran ke depannya.
Harapannya, nanti Dinas Pendidikan membuat sistem sehingga apabila ada salah satu nama guru yang sudah menerima jaspel, tidak bisa menerima jaspel lagi di sekolah satunya.
"Meskipun dia mengajar di dua atau tiga sekolahan, tapi dia cukup menerima dana jaspel di sekolah induknya," kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surabaya Aston Tambunan mengatakan setelah menerima laporan dari Inspektorat, pihaknya akan langsung menggelar pertemuan dengan pihak yayasan, kepala sekolah dan guru-guru yang menerima jaspel double itu. Sebab, ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
"Kami akan panggil mereka, sifatnya ini hanya konfirmasi. Kalau misalnya nanti harus dikembalikan, ya harus dikembalikan ke kas daerah. Selanjutnya, kami akan melakukan pembinaan kepada mereka," katanya.
Sebetulnya, lanjut dia, selama ini sudah dilakukan monitoring administrasinya setiap bulan, karena dana jaspel ini dicairkan setiap bulan. Namun syaratnya, laporan administrasi bulan lalu harus diselesaikan terlebih dahulu baru bisa dicairkan.
"Jadi, salah kalau misalnya ada anggapan bahwa jaspel ini tidak cair. Memang tidak kami cairkan kalau laporan administrasinya tidak diselesaikan, tapi kalau diselesaikan pasti kami cairkan. Selama ini, kalau dari segi administrasinya memang tidak ada masalah," ujarnya.
Aston juga menjelaskan bahwa beberapa guru swasta, memang mengajar di dua atau tiga sekolah yang lain. Sebab, mereka ingin memenuhi 24 jam mengajar sebagai syarat untuk menerima bantuan tambahan.
"Makanya, ke depan kami akan tertibkan, guru swasta yang mengajar di dua atau tiga sekolah hanya bisa menerima dana jaspel di satu sekolah induknya atau sekolah pertama yang paling banyak dia mengajar. Kami berharap tidak ada lagi masalah serupa ke depannya," katanya. (ADV) (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018