Banyuwangi (Antaranews Jatim) - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan kabupaten paling timur di Pulau Jawa itu sebagai pelopor daerah yang pertama menyerahkan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).
"Kemarin tim kami telah menyerahkan PPKD Banyuwangi ke Mendikbud Muhadjir Effendy dan Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid. Banyuwangi disebut sebagai daerah pelopor karena termasuk generasi pertama yang menyerahkan PPKD ke pemerintah pusat," ujar Anas dalam keterangannya di Banyuwangi, Kamis.
Anas menyebutkan bahwa penyerahan PPKD itu merupakan upaya para budayawan Banyuwangi, masyarakat adat, dan rakyat Banyuwangi untuk pemajuan kebudayaan secara berkesinambungan melalui sebuah cetak biru yang nantinya ikut menjadi bagian dari "blueprint" strategi kebudayaan nasional.
PPKD sendiri, kata Anas, merupakan dasar dari pembuatan peta biru strategi kebudayaan RI.
"Tapi perlu saya tegaskan bahwa PPKD ini bukan bentuk birokratisasi kebudayaan. Semua sumber kebudayaan tetap dan akan selalu berasal dari rakyat. Peta biru di PPKD dan nantinya strategi kebudayaan nasional hanya bagian dari skema pemajuannya," ujar Anas.
Dalam pernyataannya, kata Anas, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid menyatakan Banyuwangi dinilai sebagai daerah yang tidak hanya menyusun pengembangan kebudayaan secara administratif, namun juga telah mengupayakan pemajuannya secara konsisten.
"Banyuwangi adalah contoh bagaimana pengembangan kebudayaannya maju pesat," ujarnya menirukan ucapan Dirjen Kebudayaan.
Penyusunan PPKD, lanjut Hilmar, merupakan bahan untuk menyusun strategi kebudayaan nasional, di mana semua daerah didorong untuk menyusunnya guna menjadi acuan hal tersebut.
"Ini merupakan tindak lanjut dari implementasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang mengamanatkan penyusunan strategi kebudayaan nasional harus berangkat dari masyarakat, yang kemudian disusun dalam PPKD," katanya.
Dalam PPKD, ada 11 aspek pemajuan kebudayaan, mulai manuskrip, tradisi lisan, ritus, adat istiadat, teknologi tradisional, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional hingga cagar budaya.
Dari semua aspek tersebut, Banyuwangi memiliki kesemuanya, yang telah banyak dikembangkan dalam beragam festival seni-budaya beberapa tahun terakhir ini.
"Dari semua aspek yang ada, di Banyuwangi ada semua. Sedikitnya ada 177 item yang menyangkut hal tersebut. Maka, kami sangat berkepentingan untuk memasukkan unsur kebudayaan Banyuwangi dalam blue print strategi kebudayaan nasional," ujar Anas.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Kemarin tim kami telah menyerahkan PPKD Banyuwangi ke Mendikbud Muhadjir Effendy dan Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid. Banyuwangi disebut sebagai daerah pelopor karena termasuk generasi pertama yang menyerahkan PPKD ke pemerintah pusat," ujar Anas dalam keterangannya di Banyuwangi, Kamis.
Anas menyebutkan bahwa penyerahan PPKD itu merupakan upaya para budayawan Banyuwangi, masyarakat adat, dan rakyat Banyuwangi untuk pemajuan kebudayaan secara berkesinambungan melalui sebuah cetak biru yang nantinya ikut menjadi bagian dari "blueprint" strategi kebudayaan nasional.
PPKD sendiri, kata Anas, merupakan dasar dari pembuatan peta biru strategi kebudayaan RI.
"Tapi perlu saya tegaskan bahwa PPKD ini bukan bentuk birokratisasi kebudayaan. Semua sumber kebudayaan tetap dan akan selalu berasal dari rakyat. Peta biru di PPKD dan nantinya strategi kebudayaan nasional hanya bagian dari skema pemajuannya," ujar Anas.
Dalam pernyataannya, kata Anas, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid menyatakan Banyuwangi dinilai sebagai daerah yang tidak hanya menyusun pengembangan kebudayaan secara administratif, namun juga telah mengupayakan pemajuannya secara konsisten.
"Banyuwangi adalah contoh bagaimana pengembangan kebudayaannya maju pesat," ujarnya menirukan ucapan Dirjen Kebudayaan.
Penyusunan PPKD, lanjut Hilmar, merupakan bahan untuk menyusun strategi kebudayaan nasional, di mana semua daerah didorong untuk menyusunnya guna menjadi acuan hal tersebut.
"Ini merupakan tindak lanjut dari implementasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang mengamanatkan penyusunan strategi kebudayaan nasional harus berangkat dari masyarakat, yang kemudian disusun dalam PPKD," katanya.
Dalam PPKD, ada 11 aspek pemajuan kebudayaan, mulai manuskrip, tradisi lisan, ritus, adat istiadat, teknologi tradisional, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional hingga cagar budaya.
Dari semua aspek tersebut, Banyuwangi memiliki kesemuanya, yang telah banyak dikembangkan dalam beragam festival seni-budaya beberapa tahun terakhir ini.
"Dari semua aspek yang ada, di Banyuwangi ada semua. Sedikitnya ada 177 item yang menyangkut hal tersebut. Maka, kami sangat berkepentingan untuk memasukkan unsur kebudayaan Banyuwangi dalam blue print strategi kebudayaan nasional," ujar Anas.(*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018