Kediri (Antaranews Jatim) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, memastikan pada musim panen 2018 ini, produktivitas tanaman padi di Kota Kediri, Jawa Timur, mengalami kenaikan dari sebelumnya hanya sekitar 6,5 ton per hektare menjadi delapan ton per hektare.
"Sekarang panen raya. Alhamdulillah sekitar 7-8 ton per hektare. Awalnya hanya 6,5 ton saja. Kenaikan ini karena menggunakan sistem tanam baru, jajar legowo," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri, Semeru Singgih di Kediri, Kamis.
Ia mengatakan dengan sistem itu bisa meningkatkan populasi tanaman yaitu dengan cara mengatur jarak tanam atau rekayasa teknik tanam padi. Hasil dari sistem tersebut terbukti cukup bagus, di mana produksi padi bisa meningkat dari sebelumnya.
Pada musim tanam 2018, panen padi di Kota Kediri diharapkan bisa hingga 1.700 hektare. Panen itu untuk mencukupi ketahanan pangan di kota. Para petani saat ini sudah mulai panen raya, hasil tanaman Desember 2017.
Walaupun luas lahan sedikit, Semeru mengatakan produksi bahan pokok masih melimpah dan mudah dicari. Selain dari produksi pertanian Kediri, untuk bahan baku lainnya juga dipasok dari berbagai daerah.
"Sekarang ini kan tanaman Desember 2017. Untuk panen dari pusat ditetapkan sekitar 1.700 hektare dan sudah mulai panen raya," katanya.
Ia mengaku harga gabah petani dari berbagai pengalaman selalu turun. Namun, ia memastikan turunnya harga gabah itu masih belum drastis sehingga petani juga masih mendpatkan keuntungan dari panen padi mereka.
"Harga itu kan mengikuti hukum ekonomi. Kami berharap, dari pihak bulog, berperan jika betul harga gabah turun," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional Kediri Ahmad Kholisun mengatakan untuk pembelian beras petani, Bulog telah menetapkan harga fleksibilitas, yang nominalnya lebih besar dari harga pembelian pemerintah (HPP).
Jika hingga akhir 2017, harga fleksibilitas adalah HPP ditambah dengan 10 persen, untuk pembelian 2018 ini adalah HPP ditambah menjadi 20 persen.
"Dulu HPP ditambah dengan 10 persen, saat ini HPP ditambah 20 persen. Fleksibilitas ini adalah harga pembelian pemerintah yang menyesauikan dengan kondisi pasar dan ini berlaku hingga April 2018," kata dia. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Sekarang panen raya. Alhamdulillah sekitar 7-8 ton per hektare. Awalnya hanya 6,5 ton saja. Kenaikan ini karena menggunakan sistem tanam baru, jajar legowo," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri, Semeru Singgih di Kediri, Kamis.
Ia mengatakan dengan sistem itu bisa meningkatkan populasi tanaman yaitu dengan cara mengatur jarak tanam atau rekayasa teknik tanam padi. Hasil dari sistem tersebut terbukti cukup bagus, di mana produksi padi bisa meningkat dari sebelumnya.
Pada musim tanam 2018, panen padi di Kota Kediri diharapkan bisa hingga 1.700 hektare. Panen itu untuk mencukupi ketahanan pangan di kota. Para petani saat ini sudah mulai panen raya, hasil tanaman Desember 2017.
Walaupun luas lahan sedikit, Semeru mengatakan produksi bahan pokok masih melimpah dan mudah dicari. Selain dari produksi pertanian Kediri, untuk bahan baku lainnya juga dipasok dari berbagai daerah.
"Sekarang ini kan tanaman Desember 2017. Untuk panen dari pusat ditetapkan sekitar 1.700 hektare dan sudah mulai panen raya," katanya.
Ia mengaku harga gabah petani dari berbagai pengalaman selalu turun. Namun, ia memastikan turunnya harga gabah itu masih belum drastis sehingga petani juga masih mendpatkan keuntungan dari panen padi mereka.
"Harga itu kan mengikuti hukum ekonomi. Kami berharap, dari pihak bulog, berperan jika betul harga gabah turun," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional Kediri Ahmad Kholisun mengatakan untuk pembelian beras petani, Bulog telah menetapkan harga fleksibilitas, yang nominalnya lebih besar dari harga pembelian pemerintah (HPP).
Jika hingga akhir 2017, harga fleksibilitas adalah HPP ditambah dengan 10 persen, untuk pembelian 2018 ini adalah HPP ditambah menjadi 20 persen.
"Dulu HPP ditambah dengan 10 persen, saat ini HPP ditambah 20 persen. Fleksibilitas ini adalah harga pembelian pemerintah yang menyesauikan dengan kondisi pasar dan ini berlaku hingga April 2018," kata dia. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018