Tulungagung (Antaranews Jatim) - LSM Pusat Pendidikan Lingkungan hidup (PPLH) Mangkubumi meminta para kontestan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur untuk memperbaiki visi-misinya yang dinilai tidak menyentuh isu lingkungan hidup.
"Setidaknya mereka bisa membuat pernyataan resmi dan terbuka yang bisa diakses publik Tulungagung berkaitan dengan komitmen masing-masing calon dalam isu-isu lingkungan. Baik dalam hal penanganan dan penindakan kasus-kasus perusakan lingkungan hingga komitmen konservasi," kata direktur PPLH Mangkubumi Muhammad Ichwan di Tulungagung, Kamis.
Menurut Ichwan, kerusakan lingkungan di sejumlah wilayah Tulungagung perlu mendapat porsi yang besar dalam ajang kampanye pilkada.
"Kita masih ingat kasus bencana banjir tahun 2015 di Kecamatan Campudarat, Kecamatan Besuki, Kecamatan Kalidawir dan bencana longsor di Kecamatan Pagerwojo dan Sendang yang disebabkan hutan sudah berubah fungsi menjadi lahan pertanian dan kebun sayur-sayuran," ucapnya.
Data di PPLH Mangkubumi, kondisi hutan di Tulungagung terus mengalami deforestasi.
Dari sebelumnya luas kawasan hutan mencapai 40 ribu hektare lebih, sekitar 62,5 persen rusak bahkan hilang berganti peladangan berpindah serta penggalian tambang.
"Luas tutupan kurang dari 10 persen. Ini berakibat meningkatnya berbagai bencana seperti banjir bandang, longsor di musim hujan dan krisis air saat kemarau," ujarnya.
Menurut Ichwan, berbagai masalah tersebut kini berjalin-kelindan saat momentum pemilihan kepala daerah.
"Karena politik uang merupakan salah satu modus bagi pembelian pengaruh politik oleh korporasi yang selama ini mendukung ekspansi izin tambang. Resistensi terhadap pengetatan penegakkan standar lingkungan hidup industri dan intimidasi terhadap masyarakat yang anti industri tambang dan polusi," katanya.
Akibatnya setelah pilkada, kepala daerah dan wakil rakyat terpilih seringkali lebih berpihak pada donatur politik semasa kampanye daripada kepentingan kelestarian lingkungan hidup dan kepentingan rakyat.
PPLH Mangkubumi sebelumnya telah mengkritik visi-misi dua pasang calon Bupati-Wakil Bupati Tulungagung yang dinilai tidak menyentuh sama sekali isu lingkungan hidup. (T.KR-DHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Setidaknya mereka bisa membuat pernyataan resmi dan terbuka yang bisa diakses publik Tulungagung berkaitan dengan komitmen masing-masing calon dalam isu-isu lingkungan. Baik dalam hal penanganan dan penindakan kasus-kasus perusakan lingkungan hingga komitmen konservasi," kata direktur PPLH Mangkubumi Muhammad Ichwan di Tulungagung, Kamis.
Menurut Ichwan, kerusakan lingkungan di sejumlah wilayah Tulungagung perlu mendapat porsi yang besar dalam ajang kampanye pilkada.
"Kita masih ingat kasus bencana banjir tahun 2015 di Kecamatan Campudarat, Kecamatan Besuki, Kecamatan Kalidawir dan bencana longsor di Kecamatan Pagerwojo dan Sendang yang disebabkan hutan sudah berubah fungsi menjadi lahan pertanian dan kebun sayur-sayuran," ucapnya.
Data di PPLH Mangkubumi, kondisi hutan di Tulungagung terus mengalami deforestasi.
Dari sebelumnya luas kawasan hutan mencapai 40 ribu hektare lebih, sekitar 62,5 persen rusak bahkan hilang berganti peladangan berpindah serta penggalian tambang.
"Luas tutupan kurang dari 10 persen. Ini berakibat meningkatnya berbagai bencana seperti banjir bandang, longsor di musim hujan dan krisis air saat kemarau," ujarnya.
Menurut Ichwan, berbagai masalah tersebut kini berjalin-kelindan saat momentum pemilihan kepala daerah.
"Karena politik uang merupakan salah satu modus bagi pembelian pengaruh politik oleh korporasi yang selama ini mendukung ekspansi izin tambang. Resistensi terhadap pengetatan penegakkan standar lingkungan hidup industri dan intimidasi terhadap masyarakat yang anti industri tambang dan polusi," katanya.
Akibatnya setelah pilkada, kepala daerah dan wakil rakyat terpilih seringkali lebih berpihak pada donatur politik semasa kampanye daripada kepentingan kelestarian lingkungan hidup dan kepentingan rakyat.
PPLH Mangkubumi sebelumnya telah mengkritik visi-misi dua pasang calon Bupati-Wakil Bupati Tulungagung yang dinilai tidak menyentuh sama sekali isu lingkungan hidup. (T.KR-DHS)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018