Jember (Antaranews Jatim) - Senior Program Officer SDGs International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Hamong Santoso mengatakan ada tiga tantangan yang akan dihadapi pemerintah pusat hingga daerah terkait dengan pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.
"Indonesia cukup semangat dalam melaksanakan SDGs, namun di sisi lain masih ada persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah pusat dan daerah terkait dengan penyebarluasan informasi SDGs kepada birokrasi dan masyarakat," katanya, usai memberikan materi workshop tentang SDGs, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis.
Menurutnya, ada tiga tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan SDGs, yakni strategi komunikasi, pembiayaan, dan menyiapkan daerah untuk mengadopsi dan melaksanakan SDGs pada masing-masing kabupaten/kota.
"Ada problem sosialisasi secara vertikal dan horisontal untuk menyebarluaskaan SDGs baik kepada aparatur sipil negara maupun masyarakat karena kadang yang tahu tentang SDGs hanya Bappeda di birokrasi, sedangkan organisasi perangkat daerah yang lainnya tidak tahu," katanya pula.
Selain itu, sosialisasi SDGs kepada masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah pusat dan daerah karena harapannya SDGs itu melibatkan semua pihak (inklusi), agar tercapai tujuan pembangunan berkelanjutan itu.
"Sejak awal, kami sudah meminta kepada pemerintah pusat untuk melakukan strategi komunikasi yang baik dalam menerjemahkan SDGs itu seperti apa, sehingga SDGs bisa dipahami ASN dan masyarakat melalui strategi komunikasi tersebut," katanya lagi.
Ia mengatakan tantangan besar kedua yakni masalah pembiayaan dalam pelaksanaan SDGs yang memiliki 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator karena sejauh ini belum ada kajian apakah Indonesia akan kekurangan atau tercukupi untuk pendanaan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan itu.
"Dalam persiapan pelaksanaan SDGs, Indonesia sudah memiliki regulasinya, yakni Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDGs, kemudian saat ini sedang dibahas tentang tim koordinasi nasional SDGs yang melibatkan semua pihak, dan selanjutnya disusun rencana aksi nasional SDGs," ujarnya.
Tantangan ketiga yakni menyiapkan daerah untuk mengadopsi dan melaksanakan SDGs karena persoalan pada masing-masing kabupaten/kota sangat kompleks, sehingga diharapkan banyak daerah yang sudah memahami dan melaksanakan SDGs.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Indonesia cukup semangat dalam melaksanakan SDGs, namun di sisi lain masih ada persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah pusat dan daerah terkait dengan penyebarluasan informasi SDGs kepada birokrasi dan masyarakat," katanya, usai memberikan materi workshop tentang SDGs, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis.
Menurutnya, ada tiga tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan SDGs, yakni strategi komunikasi, pembiayaan, dan menyiapkan daerah untuk mengadopsi dan melaksanakan SDGs pada masing-masing kabupaten/kota.
"Ada problem sosialisasi secara vertikal dan horisontal untuk menyebarluaskaan SDGs baik kepada aparatur sipil negara maupun masyarakat karena kadang yang tahu tentang SDGs hanya Bappeda di birokrasi, sedangkan organisasi perangkat daerah yang lainnya tidak tahu," katanya pula.
Selain itu, sosialisasi SDGs kepada masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah pusat dan daerah karena harapannya SDGs itu melibatkan semua pihak (inklusi), agar tercapai tujuan pembangunan berkelanjutan itu.
"Sejak awal, kami sudah meminta kepada pemerintah pusat untuk melakukan strategi komunikasi yang baik dalam menerjemahkan SDGs itu seperti apa, sehingga SDGs bisa dipahami ASN dan masyarakat melalui strategi komunikasi tersebut," katanya lagi.
Ia mengatakan tantangan besar kedua yakni masalah pembiayaan dalam pelaksanaan SDGs yang memiliki 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator karena sejauh ini belum ada kajian apakah Indonesia akan kekurangan atau tercukupi untuk pendanaan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan itu.
"Dalam persiapan pelaksanaan SDGs, Indonesia sudah memiliki regulasinya, yakni Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDGs, kemudian saat ini sedang dibahas tentang tim koordinasi nasional SDGs yang melibatkan semua pihak, dan selanjutnya disusun rencana aksi nasional SDGs," ujarnya.
Tantangan ketiga yakni menyiapkan daerah untuk mengadopsi dan melaksanakan SDGs karena persoalan pada masing-masing kabupaten/kota sangat kompleks, sehingga diharapkan banyak daerah yang sudah memahami dan melaksanakan SDGs.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018