Bojonegoro, (Antaranews Jatim) - Presiden Joko Widodo, menurut rencana akan menghadiri panen raya raya jagung seluas 7,5 hektare tutup tanam 2017 di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Tuban, Jawa Timur dan menyerahkan kredit usaha rakyat (KUR), Jumat (9/3).
Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tuban Agus Santoso, di Tuban, Rabu, menjelaskan
di kawasan hutan di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, lokasi tanaman jagung seluas 7,5 hektare yang digarap 17 anggota lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) dengan sistem tumpang sari.
"Hasil tanaman jagung di kawasan hutan KPH Tuban mencapai 4,5 ton pipilan kering per hektare," ucap dia menjelaskan.
Ia menyebutkan KPH Tuban memiliki kawasan hutan seluas 28,602,8 hektare, dengan lokasi terluas di Tuban, selain juga di Lamongan dan Gresik.
"Di kawasan hutan KPH Tuban, untuk luas tanaman jagung berkisar 6.000-7.000 hektare per tahunnya," katanya menjelaskan.
Sesuai data dari Dinas Pertanian Tuban, katanya, produksi tanaman jagung di kawasan Tuban, terbesar di Jawa Timur, tidak hanya untuk lokal, tetapi juga dikirim ke berbagai daerah di Jawa Timur, juga Jawa Tengah.
Pengelolaan kawasan hutan untuk tanaman jagung itu, lanjut dia, sudah berjalan sejak zaman Belanda sampai sekarang ini.
"Sesuai data pada Dinas Pertanian Tuban produksi jagung kawasan hutan Tuban terbesar di Jawa Timur," ucapnya menegaskan.
Di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, lanjut dia, Presiden Joko Widodo, juga akan menyerahkan sertifikat kehutanan sosial bagi petani hutan di berbagai KPH di Jawa Timur.
Ia menambahkan dalam acara panen raya jagung yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo itu, juga akan diikuti anggota LMDH dari berbagai KPH di Jawa Timur.
"LMDH KPH Bojonegoro juga akan hadir," ucapnya.
Presiden Joko Widodo juga akan menyerahkan kredit usaha rakyat (KUR) "Luas sertifikat kehutanan soial yang diserahkan sekarang ini masih diitung. Tapi lokasinya, antara lain, di Bojonegoro, Malang, dan Blitar," ucapnya menambahkan.
Sehari sebelumnya, di Gresik Presiden Joko Widodo akan menyerahkan kartu Indonesia pintar (KIP) dan program keluarga harapan (PKH) di GOR Tridharma, dan di Lamongan akan menyerahkan sertifikat tanah. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tuban Agus Santoso, di Tuban, Rabu, menjelaskan
di kawasan hutan di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, lokasi tanaman jagung seluas 7,5 hektare yang digarap 17 anggota lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) dengan sistem tumpang sari.
"Hasil tanaman jagung di kawasan hutan KPH Tuban mencapai 4,5 ton pipilan kering per hektare," ucap dia menjelaskan.
Ia menyebutkan KPH Tuban memiliki kawasan hutan seluas 28,602,8 hektare, dengan lokasi terluas di Tuban, selain juga di Lamongan dan Gresik.
"Di kawasan hutan KPH Tuban, untuk luas tanaman jagung berkisar 6.000-7.000 hektare per tahunnya," katanya menjelaskan.
Sesuai data dari Dinas Pertanian Tuban, katanya, produksi tanaman jagung di kawasan Tuban, terbesar di Jawa Timur, tidak hanya untuk lokal, tetapi juga dikirim ke berbagai daerah di Jawa Timur, juga Jawa Tengah.
Pengelolaan kawasan hutan untuk tanaman jagung itu, lanjut dia, sudah berjalan sejak zaman Belanda sampai sekarang ini.
"Sesuai data pada Dinas Pertanian Tuban produksi jagung kawasan hutan Tuban terbesar di Jawa Timur," ucapnya menegaskan.
Di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, lanjut dia, Presiden Joko Widodo, juga akan menyerahkan sertifikat kehutanan sosial bagi petani hutan di berbagai KPH di Jawa Timur.
Ia menambahkan dalam acara panen raya jagung yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo itu, juga akan diikuti anggota LMDH dari berbagai KPH di Jawa Timur.
"LMDH KPH Bojonegoro juga akan hadir," ucapnya.
Presiden Joko Widodo juga akan menyerahkan kredit usaha rakyat (KUR) "Luas sertifikat kehutanan soial yang diserahkan sekarang ini masih diitung. Tapi lokasinya, antara lain, di Bojonegoro, Malang, dan Blitar," ucapnya menambahkan.
Sehari sebelumnya, di Gresik Presiden Joko Widodo akan menyerahkan kartu Indonesia pintar (KIP) dan program keluarga harapan (PKH) di GOR Tridharma, dan di Lamongan akan menyerahkan sertifikat tanah. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018