Kediri (Antaranews Jatim) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, menyiapkan anggaran sebesar Rp9 miliar untuk program pemberdayaan modal bergulir sebagai penyertaan modal usaha yang ditempatkan di BPR Kota, dengan harapan bisa mendorong usaha kecil setempat lebih maju.
"Pemkot sediakan Rp9 miliar untuk pinjaman. Bagi UMKM maksimal Rp25 juta dan koperasi Rp100 juta," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot Kediri Apip Permana di Kediri, Senin.
Apip mengatakan, untuk mengajukan permohonan modal bergulir tersebut juga tidak sulit. Untuk koperasi, mengajukan surat secara tertulis ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (UMTK) Kota Kediri, serta ke BPR Kota Kediri.
Setelahnya, harus juga dilampirkan sejumlah kelengkapan misalnya telah berbadan hukum, melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) dua tahun berturut-turut, jaminan, foto kegiatan usaha dan berbagai syarat lainnya.
Hal itu juga hampir sama untuk usaha mikro yang mengajukan pinjaman modal bergulir, misalnya harus berdomisili di Kota Kediri, memiliki legalitas usaha seperti SIUP, TDP, atau izin lainnya. Yang bersangkutan juga harus menyertakan salinan KTP, jaminan atau agunan, dan beragam syarat lainnya.
Pemerintah kota juga membuat kebijakan untuk menurunkan suku bunga pinjaman dari sebelumnya 6 persen per tahun menjadi 4 persen per tahun. Hal itu juga sesuai dengan Perwali yang telah dibuat. Penurunan suku bunga itu juga aktif per 2018.
"Bunga 4 persen per tahun masa angsuran tiga tahun. Jadi, ini turun. Tapi, tetap ada agunan, bisa sertifikat tanah wilayah kabupaten atau kota, BPKB tanpa batasan produksi kendaraan," kata dia.
Ia menegaskan, pemerintah kota sangat berkomitmen untuk lebih menggiatkan roda perekonomian di Kota Kediri, dengan memberikan bantuan pinjaman tersebut. Dengan itu, mereka bisa menambah modal usaha, sehingga usaha mereka terus bergerak.
"Kami giatkan perekonomian Kota Kediri dengan memberikan bantuan pinjaman pada usaha mikro, biar mereka tambah modal usaha," katanya.
Apip juga mengatakan, saat ini pemerintah kota belum melakukan evaluasi dari program tersebut, sebab pelaksanaan program itu masih awal Januari 2018. Nantinya, evaluasi baru dilakukan di tribulan tahun pertama.
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Kediri juga intensif sosialisasi program itu. Sosialisasi dilakukan di tempat masyarakat berkumpul, sehingga mereka juga tahu. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Pemkot sediakan Rp9 miliar untuk pinjaman. Bagi UMKM maksimal Rp25 juta dan koperasi Rp100 juta," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot Kediri Apip Permana di Kediri, Senin.
Apip mengatakan, untuk mengajukan permohonan modal bergulir tersebut juga tidak sulit. Untuk koperasi, mengajukan surat secara tertulis ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (UMTK) Kota Kediri, serta ke BPR Kota Kediri.
Setelahnya, harus juga dilampirkan sejumlah kelengkapan misalnya telah berbadan hukum, melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) dua tahun berturut-turut, jaminan, foto kegiatan usaha dan berbagai syarat lainnya.
Hal itu juga hampir sama untuk usaha mikro yang mengajukan pinjaman modal bergulir, misalnya harus berdomisili di Kota Kediri, memiliki legalitas usaha seperti SIUP, TDP, atau izin lainnya. Yang bersangkutan juga harus menyertakan salinan KTP, jaminan atau agunan, dan beragam syarat lainnya.
Pemerintah kota juga membuat kebijakan untuk menurunkan suku bunga pinjaman dari sebelumnya 6 persen per tahun menjadi 4 persen per tahun. Hal itu juga sesuai dengan Perwali yang telah dibuat. Penurunan suku bunga itu juga aktif per 2018.
"Bunga 4 persen per tahun masa angsuran tiga tahun. Jadi, ini turun. Tapi, tetap ada agunan, bisa sertifikat tanah wilayah kabupaten atau kota, BPKB tanpa batasan produksi kendaraan," kata dia.
Ia menegaskan, pemerintah kota sangat berkomitmen untuk lebih menggiatkan roda perekonomian di Kota Kediri, dengan memberikan bantuan pinjaman tersebut. Dengan itu, mereka bisa menambah modal usaha, sehingga usaha mereka terus bergerak.
"Kami giatkan perekonomian Kota Kediri dengan memberikan bantuan pinjaman pada usaha mikro, biar mereka tambah modal usaha," katanya.
Apip juga mengatakan, saat ini pemerintah kota belum melakukan evaluasi dari program tersebut, sebab pelaksanaan program itu masih awal Januari 2018. Nantinya, evaluasi baru dilakukan di tribulan tahun pertama.
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Kediri juga intensif sosialisasi program itu. Sosialisasi dilakukan di tempat masyarakat berkumpul, sehingga mereka juga tahu. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018