Bojonegoro (Antaranews Jatim) - Ketua MPR Zulkifli Hasan meninjau keterbukaan pemerintahan yang partisipatif atau "open gouvernment patnership" (OGP) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, berupa pemasangan banner anggaran semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di gedung pemkab, Rabu.
"Apa data yang ada di sini selalu di 'update' (diperbaharui)," kata dia kepada Bupati Bojonegoro Suyoto yang mengantar Zulkifli Hasan melihat banner yang berisi paparan anggaran semua SKPD di jajaran pemkab.
Pada kesempatan itu, Suyoto menjelaskan banner yang terpasang di gedung pemkab selalu diperhabarui setelah daerahnya menjadi percontohan "OGP" tingkat dunia sejak akhir 2016.
"Sudah dua tahun terakhir banner yang berisi anggaran setiap SKPD terpasang agar bisa dilihat masyarakat umum," kata Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro Djaka Suhermanto.
Tahun lalu, menurut dia, banner yang terpasang berisi paparan realisasi APBD 2016 dan daftar pelaksanaan anggaran per bidang APBD 2017.
"Banner semua SKPD yang terpasang sekarang berisi realisasi APBD 2017 juga kegiatan per bidang APBD 2018. Di dalam paparan semua SKPD juga ada kontak telepon selular penanggung jawab kegiatan yaitu kuasa pengguna anggaran (KPA)," kata dia menjelaskan.
"OGP" di daerahnya, kata dia, juga dilakukan dengan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengadu melalui dialog rutin Jumat, pesan singkat telepon selular kepada Bupati Bojonegoro Suyoto.
Lainnya mengadu melalui radio Malowopati juga mengadu melalui media yg berbasis laman lapor.go.id maupun "sms" ke 1708.
LGBT
Menjawab pertanyaan wartawan, Zulkifli Hasan mengatakan semua fraksi di DPR RI sudah setuju untuk membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Umum Hukum Pidana (RUU KUHP) khusus larangan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di dalam Agama.
"Tetapi pembahasannya tidak kunjung dilakukan, bahkan dilakukan penundaan," ujarnya.
Namun, ia mengaku tidak tahu alasan adanya penundaan pembahasan RUU KUPH khusus LGBT. "Kalau ingin jelas tanyakan langsung ke DPR," ucapnya.
Ia menambahkan RUU KUHP tersebut sangat penting, agar nantinya tindakan hukum yang jelas terhadap pelaku LGBT, yang dilarang dalam aturan Agama.
Di Bojonegoro Zulkifli Hasan selaku Ketua DPP PAN juga melakukan pertemuan dengan jajaran PAN Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik terkait Pilkada di Jatim. Hadir dalam pertemuan di daerah setempat, antara lain, Ketua DPD PAN Jatim, Masfuk. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Apa data yang ada di sini selalu di 'update' (diperbaharui)," kata dia kepada Bupati Bojonegoro Suyoto yang mengantar Zulkifli Hasan melihat banner yang berisi paparan anggaran semua SKPD di jajaran pemkab.
Pada kesempatan itu, Suyoto menjelaskan banner yang terpasang di gedung pemkab selalu diperhabarui setelah daerahnya menjadi percontohan "OGP" tingkat dunia sejak akhir 2016.
"Sudah dua tahun terakhir banner yang berisi anggaran setiap SKPD terpasang agar bisa dilihat masyarakat umum," kata Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro Djaka Suhermanto.
Tahun lalu, menurut dia, banner yang terpasang berisi paparan realisasi APBD 2016 dan daftar pelaksanaan anggaran per bidang APBD 2017.
"Banner semua SKPD yang terpasang sekarang berisi realisasi APBD 2017 juga kegiatan per bidang APBD 2018. Di dalam paparan semua SKPD juga ada kontak telepon selular penanggung jawab kegiatan yaitu kuasa pengguna anggaran (KPA)," kata dia menjelaskan.
"OGP" di daerahnya, kata dia, juga dilakukan dengan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengadu melalui dialog rutin Jumat, pesan singkat telepon selular kepada Bupati Bojonegoro Suyoto.
Lainnya mengadu melalui radio Malowopati juga mengadu melalui media yg berbasis laman lapor.go.id maupun "sms" ke 1708.
LGBT
Menjawab pertanyaan wartawan, Zulkifli Hasan mengatakan semua fraksi di DPR RI sudah setuju untuk membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Umum Hukum Pidana (RUU KUHP) khusus larangan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di dalam Agama.
"Tetapi pembahasannya tidak kunjung dilakukan, bahkan dilakukan penundaan," ujarnya.
Namun, ia mengaku tidak tahu alasan adanya penundaan pembahasan RUU KUPH khusus LGBT. "Kalau ingin jelas tanyakan langsung ke DPR," ucapnya.
Ia menambahkan RUU KUHP tersebut sangat penting, agar nantinya tindakan hukum yang jelas terhadap pelaku LGBT, yang dilarang dalam aturan Agama.
Di Bojonegoro Zulkifli Hasan selaku Ketua DPP PAN juga melakukan pertemuan dengan jajaran PAN Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik terkait Pilkada di Jatim. Hadir dalam pertemuan di daerah setempat, antara lain, Ketua DPD PAN Jatim, Masfuk. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018