Situbondo (Antaranews Jatim) - Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, pada Tahun Anggaran 2018 mengalokasikan sekitar Rp2,5 miliar untuk kegiatan pelatihan kerja masyarakat dan beberapa bidang lainnya.
"Anggaran di Disnakertrans pada tahun ini memang turun, namun hal tersebut sudah menyesuaikan anggaran yang ada untuk efisiensi. Pada tahun lalu anggaran murni untuk Disnakertrans sekitar Rp3 miliar," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo Ahmad Junaedi di Situbondo, Jumat.
Ia menyebutkan, anggaran Rp2,5 miliar tersebut akan dipergunakan pada kegiatan di beberapa bidang, seperti Bidang Penempatan Tanga Kerja, Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, dan Bidang Hubungan Industrial serta Bidang Jaminan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
Penggunaan anggaran untuk kegiatan masing-masing bidang, katanya, disesuaikan dengan kebutuhan dan paling banyak penggunaan anggaran tersebut, yaitu di bidang pelatihan.
"Seperti pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan masyarakat dan mengarahkan tenaga kerja untuk bisa menjadi mandiri, misalnya pelatihan menjahit, perbengkelan, dan salon serta pelatihan kerja lainnya," ujarnya.
Junaedi menjelaskan, pemerintah daerah hanya menggunakan anggaran tersebut untuk kebutuhan pelatihan saja, namun tidak dapat memberikan bantuan hibah, seperti peralatan yang menjadi kebutuhan kerja.
"Kami hanya menyediakan dan memberikan alat peraga pelatihan,, seperti pelatihan persalonan kami menyediakan gunting dan sisir, dan setelah mereka mengikuti pelatihan mereka dapat bermodal sendiri," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Anggaran di Disnakertrans pada tahun ini memang turun, namun hal tersebut sudah menyesuaikan anggaran yang ada untuk efisiensi. Pada tahun lalu anggaran murni untuk Disnakertrans sekitar Rp3 miliar," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo Ahmad Junaedi di Situbondo, Jumat.
Ia menyebutkan, anggaran Rp2,5 miliar tersebut akan dipergunakan pada kegiatan di beberapa bidang, seperti Bidang Penempatan Tanga Kerja, Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, dan Bidang Hubungan Industrial serta Bidang Jaminan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
Penggunaan anggaran untuk kegiatan masing-masing bidang, katanya, disesuaikan dengan kebutuhan dan paling banyak penggunaan anggaran tersebut, yaitu di bidang pelatihan.
"Seperti pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan masyarakat dan mengarahkan tenaga kerja untuk bisa menjadi mandiri, misalnya pelatihan menjahit, perbengkelan, dan salon serta pelatihan kerja lainnya," ujarnya.
Junaedi menjelaskan, pemerintah daerah hanya menggunakan anggaran tersebut untuk kebutuhan pelatihan saja, namun tidak dapat memberikan bantuan hibah, seperti peralatan yang menjadi kebutuhan kerja.
"Kami hanya menyediakan dan memberikan alat peraga pelatihan,, seperti pelatihan persalonan kami menyediakan gunting dan sisir, dan setelah mereka mengikuti pelatihan mereka dapat bermodal sendiri," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018