Surabaya (Antaranews Jatim) - Sebanyak 1.600 dari 2.600 guru SMA/SMK di Jawa Timur yang mengikuti pre- tes Pendidikan Profesi Guru (PPG) terancam gagal mengikuti sertifikasi tersebut lantaran belum mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
Dwi, salah satu guru yang terancam gagal ikut PPG mendatangi kantor Dinas Pendidikan Jatim di Surabaya, Kamis guna mendapatkan solusi atas terancam gagalnya dia ikut sertifikasi.
Guru asal Kabupaten Jombang itu mengaku telah lolos pre- tes dan belum tahu apakah bisa mengikuti PPG. "Belum tahu masih boleh apa tidak ikut pemberkasan kalau NUPTK sampai `deadline` belum keluar," kata dia.
Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman mengaku hasil dari PPG telah menimbulkan banyak protes. Di antaranya guru yang belum ber-NUPTK ternyata bisa lolos pre- tes. Sementara guru yang sudah memiliki NUPTK malah tidak lolos.
"Kita tidak tahu tesnya, tahunya hasil. Mungkin memang nilai mereka yang belum memiliki NUPTK lebih bagus. Yang sudah NUPTK mungkin gurunya yang tidak pintar," tutur Saiful.
Karena itu, Dindik Jatim yang diberi tugas untuk memverifikasi berkas calon peserta PPG akan segera mengusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Khususnya bagi calon peserta PPG yang belum memiliki NUPTK.
Hal senada dikatakan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidik Bambang Agus Susetyo. Bambang menuturkan, saat ini banyak guru yang salah alamat mempertanyakan soal NUPTK. Persetujuan untuk mendapatkan NUPTK ada di Dindik Jatim. Sebelum akhirnya penerbitan NUPTK dilakukan oleh Dirjen GTK Kemendikbud.
"Terkait PPG ini, LPMP hanya menyocokkan data kemudian dikirim ke LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan). Kalau belum memiliki NUPTK, ya harus mencari NUPTK dulu," tutur Bambang.
Pihaknya mengaku, permasalahan NUPTK ini semestinya harus ada kelonggaran bagi mereka yang sudah lulus pretest. Tapi, dinas juga harus mempertegas kepada Dirjen GTK agar NUPTK segera dirampungkan sebagai syarat PPG.
"Provinsi bisa itu mendesak ke pusat, karena usulan NUPTK juga melalui dinas. Di samping itu, bidang GTK di dinas juga pasti punya kontak dengan Dirjen GTK. Apalagi permasalahan ini dihadapi guru dalam jumlah yang sangat besar," katanya.
Tidak hanya dinas, lanjut dia, LPMP juga siap membantu untuk membicarakan hal ini dengan pusat. Namun, harus ada data yang konkret. Sebab, LPMP sendiri tidak memiliki data guru yang memiliki NUPTK.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Dwi, salah satu guru yang terancam gagal ikut PPG mendatangi kantor Dinas Pendidikan Jatim di Surabaya, Kamis guna mendapatkan solusi atas terancam gagalnya dia ikut sertifikasi.
Guru asal Kabupaten Jombang itu mengaku telah lolos pre- tes dan belum tahu apakah bisa mengikuti PPG. "Belum tahu masih boleh apa tidak ikut pemberkasan kalau NUPTK sampai `deadline` belum keluar," kata dia.
Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman mengaku hasil dari PPG telah menimbulkan banyak protes. Di antaranya guru yang belum ber-NUPTK ternyata bisa lolos pre- tes. Sementara guru yang sudah memiliki NUPTK malah tidak lolos.
"Kita tidak tahu tesnya, tahunya hasil. Mungkin memang nilai mereka yang belum memiliki NUPTK lebih bagus. Yang sudah NUPTK mungkin gurunya yang tidak pintar," tutur Saiful.
Karena itu, Dindik Jatim yang diberi tugas untuk memverifikasi berkas calon peserta PPG akan segera mengusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Khususnya bagi calon peserta PPG yang belum memiliki NUPTK.
Hal senada dikatakan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidik Bambang Agus Susetyo. Bambang menuturkan, saat ini banyak guru yang salah alamat mempertanyakan soal NUPTK. Persetujuan untuk mendapatkan NUPTK ada di Dindik Jatim. Sebelum akhirnya penerbitan NUPTK dilakukan oleh Dirjen GTK Kemendikbud.
"Terkait PPG ini, LPMP hanya menyocokkan data kemudian dikirim ke LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan). Kalau belum memiliki NUPTK, ya harus mencari NUPTK dulu," tutur Bambang.
Pihaknya mengaku, permasalahan NUPTK ini semestinya harus ada kelonggaran bagi mereka yang sudah lulus pretest. Tapi, dinas juga harus mempertegas kepada Dirjen GTK agar NUPTK segera dirampungkan sebagai syarat PPG.
"Provinsi bisa itu mendesak ke pusat, karena usulan NUPTK juga melalui dinas. Di samping itu, bidang GTK di dinas juga pasti punya kontak dengan Dirjen GTK. Apalagi permasalahan ini dihadapi guru dalam jumlah yang sangat besar," katanya.
Tidak hanya dinas, lanjut dia, LPMP juga siap membantu untuk membicarakan hal ini dengan pusat. Namun, harus ada data yang konkret. Sebab, LPMP sendiri tidak memiliki data guru yang memiliki NUPTK.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018