){kind=link}
Mataram, (Antara) - Presiden Joko Widodo menunggu hasil rekomendasi dari Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Konbes Nahdlatul Ulama di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama terkait ekonomi umat.
"Kami menunggu rekomendasi soal ekonomi umat, redistribusi aset yang sudah dimulai 4 bulan lalu," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Konbes Nahdlatul Ulama di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis.
Munas dan Konbes NU itu mengambil tema memperkokoh nilai kebangsaan melalui gerakan deradikalisasi dan penguatan ekonomi warga serta dihadiri oleh lebih dari 1.000 ulama dari seluruh Indonesia.
Acara itu juga akan menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah terkait kebijakan-kebijakan dan hukumnya sebagaimana perspektif Islam. Oleh karena itulah Presiden mengaku sangat menunggu hasil rekomendasi tersebut.
Menurut dia, meskipun kebijakan redistribusi aset berupa pembagian sertifikat telah dilakukan, namun Presiden mengakui sampai saat ini belum yakin bahwa skema yang dilakukannya sudah benar dan ideal.
"Kami belum meyakink bahwa skema yang kita lakukan ini benar dan betul memang sudah banyak yang kita bagikan tapi yang kita inginkan adalah distribusi aset ini bukan hanya ribuan hektare, tapi jutaan hektare," tuturnya.
Namun, ia menegaskan bahwa hal itu harus dilakukan dengan skema dan cara yang benar sehingga lahan yang telah dibagikan kepada maayarakat itu kemudian konsesinya dijual ke pihak-pihak yang selama ini menguasai konsesi penggunaan lahan dalam skala besar.
"Sehingga kami hati-hati sekali, kami ingin proses ini sesuai dengan rencana yang kita inginkan, oleh sebab itu rekomendasi kami tunggu," ujarnya.
Dalam sambutannya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan ada beberapa hal yang akan dibahas di dalam Munas, di antaranya soal UU KUHP yang masih dipertahankan hingga kini padahal di negara-negara lain sudah tidak digunakan.
Selain itu, tentang hukum jual beli frekuensi yang merupakan hajat hidup dan milik bersama, tetapi dijadikan komoditas perdagangan, soal hukum dana haji yang digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur, dan soal UU disabilitas.
"Juga akan dibahas tentang hukum Islam soal redistribusi aset, bagaimana dalilnya dalam perspektif Islam serta tentang etika berbangsa dan bernegara," tambahnya.
Munas dan Konbes NU tersebut akan berlangsung sampai dengan Minggu (25/11).(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Kami menunggu rekomendasi soal ekonomi umat, redistribusi aset yang sudah dimulai 4 bulan lalu," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Konbes Nahdlatul Ulama di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis.
Munas dan Konbes NU itu mengambil tema memperkokoh nilai kebangsaan melalui gerakan deradikalisasi dan penguatan ekonomi warga serta dihadiri oleh lebih dari 1.000 ulama dari seluruh Indonesia.
Acara itu juga akan menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah terkait kebijakan-kebijakan dan hukumnya sebagaimana perspektif Islam. Oleh karena itulah Presiden mengaku sangat menunggu hasil rekomendasi tersebut.
Menurut dia, meskipun kebijakan redistribusi aset berupa pembagian sertifikat telah dilakukan, namun Presiden mengakui sampai saat ini belum yakin bahwa skema yang dilakukannya sudah benar dan ideal.
"Kami belum meyakink bahwa skema yang kita lakukan ini benar dan betul memang sudah banyak yang kita bagikan tapi yang kita inginkan adalah distribusi aset ini bukan hanya ribuan hektare, tapi jutaan hektare," tuturnya.
Namun, ia menegaskan bahwa hal itu harus dilakukan dengan skema dan cara yang benar sehingga lahan yang telah dibagikan kepada maayarakat itu kemudian konsesinya dijual ke pihak-pihak yang selama ini menguasai konsesi penggunaan lahan dalam skala besar.
"Sehingga kami hati-hati sekali, kami ingin proses ini sesuai dengan rencana yang kita inginkan, oleh sebab itu rekomendasi kami tunggu," ujarnya.
Dalam sambutannya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan ada beberapa hal yang akan dibahas di dalam Munas, di antaranya soal UU KUHP yang masih dipertahankan hingga kini padahal di negara-negara lain sudah tidak digunakan.
Selain itu, tentang hukum jual beli frekuensi yang merupakan hajat hidup dan milik bersama, tetapi dijadikan komoditas perdagangan, soal hukum dana haji yang digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur, dan soal UU disabilitas.
"Juga akan dibahas tentang hukum Islam soal redistribusi aset, bagaimana dalilnya dalam perspektif Islam serta tentang etika berbangsa dan bernegara," tambahnya.
Munas dan Konbes NU tersebut akan berlangsung sampai dengan Minggu (25/11).(*)
Video Oleh Hanni Sofia Soepardi
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017