Surabaya (Antara Jatim) - Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Machfud Arifin mengumpulkan pimpinan serikat pekerja dan buruh untuk bersilaturahim menjelang penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) pada 21 November mendatang.
Kapolda Jatim usai acara silaturahim mengatakan dalam pertemuan itu pihak kepolisian meminta buruh dan pimpinannya untuk bersama-sama menjaga keamanan serta kondusivitas di wilayah itu.
"Nomor satu adalah keamanan. Kalau aman pasti orang datang. Termasuk aman dalam hubungan idustri dan pekerjanya. Kalau ada perselihsihan harus diselesaikan dengan baik. Karena ada regulasi yang diciptakan," kata Kapolda saat silaturahim di Mapolda Jatim Surabaya, Selasa.
Terkait penetapan upah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dan penetapan UMK di pada tanggal 21 November mendatang, Machfud berharap akan ada titik temu antara pemerintah, pekerja dan pengusaha.
Selain itu, Machfud meminta semua pihak utamanya pekerja untuk menjaga kondusifitas keamanan di wilayah jatim karena tahun depan adalah tahun politik bagi jatim. Dia berharap agar tak sampai ditumpangi politik di lingkungan pekerja.
"Kalau ada ketidaksepakatan, mengadakan aksi boleh tapi harus tertib. Jangan mengganggu ketertiban umum. Aspirasi boleh karena diatur undang-undang tapi harus tertib," ujar dia.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi menjelaskan, dalam pertemuan itu serikat pekerja berjanji untuk mengedepankan dialog di tengah konflik antara pekerja dan pengusaha.
"Tapi kita tak boleh alergi dengan unjuk rasa sebagai langkah yang terakhir. UMP dari pandangan Serikat Pekerja di Jatim, kalau diterbitkan oleh pemprov Jatim dirinya takut para pekerja akan lebih memakai UMP ketimbang UMK. Itu alasan kami menolak UMP," ujar dia.
Dengan penolakan itu, kata dia, Gubernur Jatim Soekarwo sudah menandatangani bahwa dengan resminya ditetapkannya UMK maka UMP sudah tidak berlaku.
Dia berharap, pertemuan seperti ini akan berlangsung rutin mengingat hubungan yang baik natar pihak kepolisian di Jatim dan SPSI.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Kapolda Jatim usai acara silaturahim mengatakan dalam pertemuan itu pihak kepolisian meminta buruh dan pimpinannya untuk bersama-sama menjaga keamanan serta kondusivitas di wilayah itu.
"Nomor satu adalah keamanan. Kalau aman pasti orang datang. Termasuk aman dalam hubungan idustri dan pekerjanya. Kalau ada perselihsihan harus diselesaikan dengan baik. Karena ada regulasi yang diciptakan," kata Kapolda saat silaturahim di Mapolda Jatim Surabaya, Selasa.
Terkait penetapan upah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dan penetapan UMK di pada tanggal 21 November mendatang, Machfud berharap akan ada titik temu antara pemerintah, pekerja dan pengusaha.
Selain itu, Machfud meminta semua pihak utamanya pekerja untuk menjaga kondusifitas keamanan di wilayah jatim karena tahun depan adalah tahun politik bagi jatim. Dia berharap agar tak sampai ditumpangi politik di lingkungan pekerja.
"Kalau ada ketidaksepakatan, mengadakan aksi boleh tapi harus tertib. Jangan mengganggu ketertiban umum. Aspirasi boleh karena diatur undang-undang tapi harus tertib," ujar dia.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi menjelaskan, dalam pertemuan itu serikat pekerja berjanji untuk mengedepankan dialog di tengah konflik antara pekerja dan pengusaha.
"Tapi kita tak boleh alergi dengan unjuk rasa sebagai langkah yang terakhir. UMP dari pandangan Serikat Pekerja di Jatim, kalau diterbitkan oleh pemprov Jatim dirinya takut para pekerja akan lebih memakai UMP ketimbang UMK. Itu alasan kami menolak UMP," ujar dia.
Dengan penolakan itu, kata dia, Gubernur Jatim Soekarwo sudah menandatangani bahwa dengan resminya ditetapkannya UMK maka UMP sudah tidak berlaku.
Dia berharap, pertemuan seperti ini akan berlangsung rutin mengingat hubungan yang baik natar pihak kepolisian di Jatim dan SPSI.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017