Tulungagung (Antara Jatim) - Ratusan guru jenjang pendidikan usia dini (PAUD) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dipastikan mendapat dana bantuan operasional pendidikan (BOP) sebesar Rp19 miliar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
"Dana BOP itu sudah cair sejak empat lalu," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Suharno di Tulungagung, Jumat.
Untuk periode awal pencairan, Suharno mengatakan dana BOP guru PAUD sudah terserap hampir 100 persen.
"Anggaran ini sebagian besar dialokasikan untuk tunjangan transportasi ratusan guru PADU yang belum pegawai negeri dan belum bersertifikasi," katanya.
Dijelaskan, dari total dana sebesar Rp19 miliar itu, Rp10 miliar dialokasikan untuk taman kanak-kanak swasta, sedangkan Rp9 miliar untuk taman kanak-kanak negeri.
Kata Suharno, setiap lembaga yang menerima BOP jumlahnya tidak sama. Alasannya, lanjut dia, BOP diberikan sesuai dengan jumlah peserta didik.
Sedangkan peruntukan di antaranya untuk perawatan, pembelian alat permainan edukasi (APE), bahkan juga membantu honor para guru non-PNS dan belum bersertifikasi.
"Penerima setiap lembaga tidak sama, karena melihat jumlah siswa, seperti dana bantuan operasional siswa," kata Suharno.
Mantan Ketua PGRI Tulungagung ini menambahkan, meski BOP telah mencukupi honor para guru, namun dinas dikpora tetap merencanakan memberikan tambahan honor bagi mereka (guru) yang belum bersertifikasi, yang jumlahnya ada sekitar 200 guru.
Dengan besaran dana setiap guru mencapai Rp100 ribu per bulan.
"Kalau guru PAUD total kurang lebih 800 orang. Tapi yang mendapatkan hanya sekitar 200 guru saja, karena yang berhak adalah guru yang belum bersertifikasi dan belum menjadi PNS," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Dana BOP itu sudah cair sejak empat lalu," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Suharno di Tulungagung, Jumat.
Untuk periode awal pencairan, Suharno mengatakan dana BOP guru PAUD sudah terserap hampir 100 persen.
"Anggaran ini sebagian besar dialokasikan untuk tunjangan transportasi ratusan guru PADU yang belum pegawai negeri dan belum bersertifikasi," katanya.
Dijelaskan, dari total dana sebesar Rp19 miliar itu, Rp10 miliar dialokasikan untuk taman kanak-kanak swasta, sedangkan Rp9 miliar untuk taman kanak-kanak negeri.
Kata Suharno, setiap lembaga yang menerima BOP jumlahnya tidak sama. Alasannya, lanjut dia, BOP diberikan sesuai dengan jumlah peserta didik.
Sedangkan peruntukan di antaranya untuk perawatan, pembelian alat permainan edukasi (APE), bahkan juga membantu honor para guru non-PNS dan belum bersertifikasi.
"Penerima setiap lembaga tidak sama, karena melihat jumlah siswa, seperti dana bantuan operasional siswa," kata Suharno.
Mantan Ketua PGRI Tulungagung ini menambahkan, meski BOP telah mencukupi honor para guru, namun dinas dikpora tetap merencanakan memberikan tambahan honor bagi mereka (guru) yang belum bersertifikasi, yang jumlahnya ada sekitar 200 guru.
Dengan besaran dana setiap guru mencapai Rp100 ribu per bulan.
"Kalau guru PAUD total kurang lebih 800 orang. Tapi yang mendapatkan hanya sekitar 200 guru saja, karena yang berhak adalah guru yang belum bersertifikasi dan belum menjadi PNS," katanya.(*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017