Surabaya (Antara Jatim) - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya meminta pemerintah kota mengoptimalkan perbaikan saluran air dan pavingisasi hingga tuntas Desember 2017.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifudin Zuhri, di Surabaya, Jumat, mengatakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya mengalokasikan anggaran sekitar Rp40 miliar pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2017 untuk perbaikan saluran air dan pavingisasi di kawasan pemukiman.
"Kami berharap perbaikan saluran mulai dari primer, sekunder hingga tersier bisa terkoneksi dengan baik. Kalau sporadis, fungsi saluran untuk mengalirkan tak sesuai dengan tujuan," katanya.
Menurut dia, beberapa proyek perbaikan saluran, terutama untuk saluran primer, yang sebelumnya ditangani Dinas PU, Bina Marga dan Pematusan, kini beralih ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
Ia mengatakan perbaikan saluran tersier sebagian besar berada di wilayah pinggiran kota. Namun, proyek tersebut selain lanjutan dari program Dinas PU Bina Marga dna Pematusan, juga berasal dari usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
"Sebagian mengakomodir musrenbang untuk mengurangi titik banjir," katanya.
Ia optimistis alokasi anggaran Rp40 miliar guna perbaikan lingkungan itu bisa terserap, meski penyelesaianyanya hanya berselang sekitar dua bulan. Hal ini dikarenakan sebagian merupakan perencanaan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan sebelumnya.
"Banyak yang sudah direncanakan PU, tapi di Cipta Karya sebelumnya tidak ada anggarannya," katanya.
Sementara untuk pavingisasi, Syaifudin mengaku pengerjaanya tidak membutuhkan waktu yang lama karena sesuai peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa, prosesnya bisa dilakukan tanpa lelang, jika nilainya tak lebih dari Rp200 juta.
Apalagi, lanjut dia, lokasi pengerjaan di banyak titik sehingga serapannya dimungkinkan sesuai target. Tetapi, sebaliknya, jika digunakan untuk pembangunan box culvert, ia yakin tak akan selesai hingga akhir tahun.
"Karena tergantung pada jaringan utilitas, pengukuran dan lainnya," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017