"E- Government" di Berbagai Unit Daerah Nantinya Terkoneksi Nasional

Surabaya (Antara Jatim) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mendorong pelayanan publik berbasis elektronik atau "E- Government" di berbagai unit dan instansi pemerintah daerah yang nantinya terhubung secara nasional. 

     

"Sejak menjabat Menpan RB saya sudah tekankan bahwa kita tidak boleh lagi mengelola suatu unit apakah itu di kepolisian, kementerian dan pemerintahan daerah berbasis manual. Tidak terelakkan kita harus maju ke depan menggunakan sistem berbasis elektronik," katanya, di sela mengunjungi Gedung "Command Center" di Markas Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya, Jumat.

     

Seperti "Command Center" Polrestabes Surabaya yang telah berbasis elektronik, dia mencontohkan, penerapannya harus bersinergi dan terpadu dengan instansi lain yang terkait di pemerintah daerah setempat. 

     

Lebih lanjut dia mengungkapkan, tahun ini menargetkan peresmian sebuah gedung yang menjadi pusat terpadu pelayanan publik berbasis elektronik di empat kota, yaitu Surabaya, Denpasar, Jakarta, dan Batam. 

     

"Sekarang sebenarnya kita sedang membangun masing-masing unit pelayanan publik berbasis elektronik di berbagai daerah se- Indonesia, hanya saja empat kota ini memang mengawali lebih dulu," ujarnya.  

     

Hari ini Menpan RB sekaligus meresmikan Mall Pelayanan Publik di Kota Surabaya, yang berlokasi di Gedung eks- Siola, Jalan Tunjungan Surabaya.

     

Dia menyebut Kota Surabaya selangkah lebih maju dalam hal menerapkan pelayanan publik berbasis elektronik.

     

"Di Mall Pelayanan Publik Kota Surabaya, masyarakat mau ngurus apa saja sudah jadi satu terpadu di gedung ini. Mulai dari perizinan pemerintah kota, kepolisian, imigrasi, pertanahan,  perhubungan, keuangan, pajak, termasuk mau nikah ngurusnya, ya, di gedung ini," ujarnya. 

     

Dengan begitu, lanjut dia, masyarakat Kota Surabaya tidak perlu harus berpindah-pindah kalau mau mengurus haknya. 

     

"Inilah yang akan kita dorong ke depan, yaitu pemerintahan yang mengedepankan 'hospitality' dalam melayani publik. Bukan mengedepankan birokrasi lagi. Aparatur sipil negara sekarang harus benar-benar menjadi pelayan masyarakat," tuturnya.    

     

Menpan RB akan menjadikan Mall Pelayanan Publik di Kota Surabaya sebagai model percontohan untuk diterapkan di berbagai daerah Indonesia. 

     

"Karena masih banyak pelayanan publik berbasis elektronik yang telah diterapkan di kota-kota lain namun masih harus disempurnakan, sehingga tentu harus ada model percontohan," ucapnya. (*)