Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Kota Surabaya akan memberikan tambahan tunjangan insentif guru SD dan SMP yang diambilkan dari sebagian anggaran pendidikan untuk SMA/SMK yang akan dialokasikan dalam APBD Surabaya 2018.
"Saya ingin mulai tahun depan, semua guru SD dan SMP dapat tambahan tunjangan insentif," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, di Surabaya, Rabu.
Pengalihan alokasi anggran SMA/SMK tersebut dilakukan setelah gugatan warga Surabaya yang menolak pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke Provinsi sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah gagal di Mahkamah Konstitusi (MK).
Selama ini, Pemkot Surabaya telah mengalokasikan anggaran SMA/SMK di APBD 2017 sekitar Rp180 miliar.
Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan mengatakan anggaran SMA/SMK tidak hanya digunakan untuk penanganan SD dan SMP, namun juga TK dan PAUD dan anak putus sekolah.
Untuk jenjang SD, SMP dan juga TK PAUD, lanjut dia, Pemkot akan menyalurkan beberapa program penambahan fasilitas penunjang untuk siswa Surabaya.
"Sedangkan untuk anak putus sekolah, kami dorong lewat pendidikan kejar Paket C," ujarnya.
Menurut dia, anggaran program kejar paket bagi anak putus sekolah ini sebagai bentuk upaya pemkot dalam melakukan pengentasan dan penurunan jumlah anak putus sekolah di Surabaya.
Sementara itu saat disinggung soal keberlangsungan atas nasib pemilik ijazah kejar paket yang dikawatirkan tidak berlaku, lanjut dia, Dinas Tenaga Kerja Surabaya akan menjembatani melalui program bursa kerja bagi lulusan baru yang ingin langsung bekerja.
"Tidak hanya itu, Pemkot Surabaya juga bekerja sama dengan beberapa universitas di Kota Pahlawan untuk bisa menampung calon mahasiswa yang memiliki ijazah kejar paket," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017