DPD RI Minta Pemerintah Batasi Impor Garam

Sampang (Antara Jatim) - Anggota DPD RI asal Sampang, Jawa Timur Ahmad Nawardi meminta pemerintah tetap membatasi kuota impor garam, meski saat ini persediaan garam langkah.

"Impor garam tetap harus dibatas, karena petani di sejumlah daerah penghasil garam segera panen, termasuk di Sampang, Madura ini," kata Nawardi di Sampang, Senin.

Ia memperkirakan, panen garam di Kabupaten Sampang, serta di kabupaten lain penghasil garam di Madura mulai Agustus hingga September 2017 ini.

"Jadi kuota impor garam untuk pertengahan Agustus ini harus dibatasi, apalagi cuaca saat ini sudah bagus, kalau tidak dibatasi dikhawatirkan harga garam ditingkat petani bisa rendah dan jika itu terjadi, maka kasihan petani garam," ujarnya.

Ia menjelaskan, kelangkaan garam saat ini, memang berdampak pada naiknya harga di pasaran. Namun disatu sisi, hal ini menguntungkan bagi para petani garam.

Oleh karenanya, sambung dia, solusi alternatif dibutuhkan oleh menyelesaikan permasalah garam nasional kali ini, yakni impor dibutuhkan untuk memenuhi kuota garam, namun disatu sisi harus dibatasi agar tidak merugikan petani garam.

"Petani kita kan menginginkan harga garam tetap mahal," kata Nawardi.

Selain itu, Nawardi juga mengusulkan agar pemerintah hendaknya membuat kebijakan tentang harga eceran tertinggi dan harga eceran terendah. 

Sebelum stok garam langka, petani selalu menjual garam hasil produksi mereka di bawah harga eceran terendah serta belum adanya tindakan tegas dari pemerintah bagi perusahaan yang membeli garam rakyat di bawah harga eceran terendah itu.

Sementara, saat ini harga garam komsumsi di Sampang mencapai Rp3.700 per kilogram, sedangkan di Pamekasan mencapai Rp4.000 per kilogram, naik dibanding biasanya yang hanya Rp400 per kilogram.(*)