Trenggalek (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Trenggalek aktif menginisiasi pertemuan lintasdaerah di pesisir selatan Jawa untuk membahas wacana pengembangan pelayaran perintis, untuk menumbuhkan geliat perekonomian daerah selatan sekaligus mendukung program pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Gagasan ini didukung penuh kemarin (Kamis, 13/7) oleh Komisi V (DPR RI), bahwa selatan-selatan ini juga harus terhubung dengan adanya 'short sea shipping' (pelayaran jarak pendek)," kata Wakil Ketua Umum APKASI bidang infrastruktur, kehutanan dan hubungan internasional, Emil Elestianto Dardak di Trenggalek, Sabtu.
Emil yang juga Bupati Trenggalek itu menyebut, ada sedikitnya delapan kabupaten di pesisir selatan Jawa yang terlibat dalam pembahasan rencana pengembangan pelayaran jarak pendek di Samudera Hindia.
Masing-masing wilayah yang dilibatkan itu, kata Emil, semuanya memiliki atau telah masuk rencana nasional pembangunan pelabuhan niaga yang memungkinkan beroperasinya pelayaran jarak pendek untuk kebutuhan ekspedisi arus ekonomi barang maupun orang melalui jalur laut selatan Jawa.
Daerah-daerah di pesisir selatan Jawa yang dipasatikan terlibat mulai dari Pelabuhan Ratu di Sukabumi dan Pangandaran di Jawa Barat, Bojong Slawe yang sedang dibangun, lalu Kabupaten Cilacap, Kulon Progo yang juga sedang dibangun, Pacitan, Prigi (Trenggalek) dan terakhir Banyuwangi.
"Tanggal 18 (Juli) kami rapat seluruh kepala bappeda (badan prencanaan daerah) dan kadishub (kepala dinas perhubungan) dari seluruh wilayah ini untuk membahas rencana tersebut," kata Emil.
Menurut Emil, aliansi daerah di pesisir selatan yang memiliki potensi dan kepentingan yang sama dalam mendorong kemajuan dari sektor maritim diperlukan agar konsep pengembangan perekonomian kawasan yang ada di Jawa selatan bagian selatan terealisasi.
Sebab kata Emil, usulan pembangunan infrastruktur itu harus benar-benar holistik, lengkap keterkaitannya dengan sektor lain.
Atas dasar pemikiran itulah, Emil mengatakan dirinya selaku Kepala Daerah di Kabupaten Trenggalek tidak lantas berpuas diri pada saat Pelabuhan Prigi masuk dalam rencana induk pelabuhan nasional.
"Kami juga tidak mau dermaga yang dibangun, akan tetapi tidak kemudian mendatangkan kapal, lewat di situ. Oleh karena itulah kami merasa perlu membangun aliansi dengan daerah-daerah lain yang juga sedang membangun pelabuhan di selatan (Jawa)," kata Emil.
Penjajakan untuk merealisasikan gagasan itu sendiri sudah dilakukan Emil dengan berkoordinasi pihak Direktur Lalu lintas Perhubungan Laut.
Hasilnya, kata Emil, ada kemungkinan pelayaran perintis yang "existing" (sudah ada/berjalan) di Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi, itu juga bisa turut melayani pelabuhan (niaga) Prigi.
"Nah ini semua tujuannya, dengan difasilitasi oleh Menko Maritim didukung Bappenas (badan perencanaan nasional), Ditjen Perhubungan Laut, ini adalah bagaiaman kita mulai merancang 'master plan', 'blue print' untuk mengembangkan pelayaran di selatan Jawa," kata Emil.
Dengan adanya pelayaran perintis di pesisir selatan Jawa itu Emil berharap nantinta aktivitas di Jawa ini tidak hanya terkonsentrasi di utara, tetapi antara daerah di selatan juga ada saling interaksi, baik melalui jalur darat maupun lautnya.
Khusus mengenai rencana pembangunan pelabuhan niaga di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Trenggalek, Emil menyatakan sudah positif.
Bahkan studi kelayakan atau "Feasibility Study" oleh tim dari Kementrian Kelautan bersama Kemen-PUPR, dan hasilnya Teluk Prigi sangat layak untuk dibangun Pelabuhan Niaga dan menjadi salah satu titik jalur pelayaran perintis di Samudera Hindia.
"Kajian berkait aspek pendukung lain seperti arus barang, akses darat seperti jalan lintas selatan, trase dan sebagainya masih terus dilakukan. Kami berharap pembangunan (pelabuhan niaga) ini segera bisa direalisasikan dalam 1-2 tahun ke depan," ujarnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Gagasan ini didukung penuh kemarin (Kamis, 13/7) oleh Komisi V (DPR RI), bahwa selatan-selatan ini juga harus terhubung dengan adanya 'short sea shipping' (pelayaran jarak pendek)," kata Wakil Ketua Umum APKASI bidang infrastruktur, kehutanan dan hubungan internasional, Emil Elestianto Dardak di Trenggalek, Sabtu.
Emil yang juga Bupati Trenggalek itu menyebut, ada sedikitnya delapan kabupaten di pesisir selatan Jawa yang terlibat dalam pembahasan rencana pengembangan pelayaran jarak pendek di Samudera Hindia.
Masing-masing wilayah yang dilibatkan itu, kata Emil, semuanya memiliki atau telah masuk rencana nasional pembangunan pelabuhan niaga yang memungkinkan beroperasinya pelayaran jarak pendek untuk kebutuhan ekspedisi arus ekonomi barang maupun orang melalui jalur laut selatan Jawa.
Daerah-daerah di pesisir selatan Jawa yang dipasatikan terlibat mulai dari Pelabuhan Ratu di Sukabumi dan Pangandaran di Jawa Barat, Bojong Slawe yang sedang dibangun, lalu Kabupaten Cilacap, Kulon Progo yang juga sedang dibangun, Pacitan, Prigi (Trenggalek) dan terakhir Banyuwangi.
"Tanggal 18 (Juli) kami rapat seluruh kepala bappeda (badan prencanaan daerah) dan kadishub (kepala dinas perhubungan) dari seluruh wilayah ini untuk membahas rencana tersebut," kata Emil.
Menurut Emil, aliansi daerah di pesisir selatan yang memiliki potensi dan kepentingan yang sama dalam mendorong kemajuan dari sektor maritim diperlukan agar konsep pengembangan perekonomian kawasan yang ada di Jawa selatan bagian selatan terealisasi.
Sebab kata Emil, usulan pembangunan infrastruktur itu harus benar-benar holistik, lengkap keterkaitannya dengan sektor lain.
Atas dasar pemikiran itulah, Emil mengatakan dirinya selaku Kepala Daerah di Kabupaten Trenggalek tidak lantas berpuas diri pada saat Pelabuhan Prigi masuk dalam rencana induk pelabuhan nasional.
"Kami juga tidak mau dermaga yang dibangun, akan tetapi tidak kemudian mendatangkan kapal, lewat di situ. Oleh karena itulah kami merasa perlu membangun aliansi dengan daerah-daerah lain yang juga sedang membangun pelabuhan di selatan (Jawa)," kata Emil.
Penjajakan untuk merealisasikan gagasan itu sendiri sudah dilakukan Emil dengan berkoordinasi pihak Direktur Lalu lintas Perhubungan Laut.
Hasilnya, kata Emil, ada kemungkinan pelayaran perintis yang "existing" (sudah ada/berjalan) di Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi, itu juga bisa turut melayani pelabuhan (niaga) Prigi.
"Nah ini semua tujuannya, dengan difasilitasi oleh Menko Maritim didukung Bappenas (badan perencanaan nasional), Ditjen Perhubungan Laut, ini adalah bagaiaman kita mulai merancang 'master plan', 'blue print' untuk mengembangkan pelayaran di selatan Jawa," kata Emil.
Dengan adanya pelayaran perintis di pesisir selatan Jawa itu Emil berharap nantinta aktivitas di Jawa ini tidak hanya terkonsentrasi di utara, tetapi antara daerah di selatan juga ada saling interaksi, baik melalui jalur darat maupun lautnya.
Khusus mengenai rencana pembangunan pelabuhan niaga di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Trenggalek, Emil menyatakan sudah positif.
Bahkan studi kelayakan atau "Feasibility Study" oleh tim dari Kementrian Kelautan bersama Kemen-PUPR, dan hasilnya Teluk Prigi sangat layak untuk dibangun Pelabuhan Niaga dan menjadi salah satu titik jalur pelayaran perintis di Samudera Hindia.
"Kajian berkait aspek pendukung lain seperti arus barang, akses darat seperti jalan lintas selatan, trase dan sebagainya masih terus dilakukan. Kami berharap pembangunan (pelabuhan niaga) ini segera bisa direalisasikan dalam 1-2 tahun ke depan," ujarnya.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017