Surabaya (Antara Jatim) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dengan menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Eksekutif Pengelolaan Daerah yang digelar di salah satu hotel di Kota Surabaya pada 9-10 Mei 2017.
"Kami berharap agar kepala daerah yang memiliki keberhasilan mau berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait pengelolaan keuangan daerah di Surabaya," kata Kasubid Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Resky Wijaya di acara pembukaan Bimbingan Teknis Eksekutif Pengelolaan Daerah.
Menurut dia, tujuan kegiatan ini memberikan bimbingan teknis, pendampingan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sharing knowledge keberhasilan keuangan di Kota Surabaya kepada 100 pejabat bidang keuangan dari 50 kota/kabupaten se-Indonesia untuk belajar tentang pengelolaan keuangan di Surabaya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang juga hadir di acara tersebut menjelaskan pengelolaan keuangan Surabaya telah mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran daerah (e-planning dan e-budgetting), informasi urusan bisnis dan pelayanan bagi warganya, (e-goverment), pendapatan daerah, belanja daerah, hingga evaluasi keuangan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.
"Semua itu dapat berjalan dengan lancar karena database kami baik," katanya.
Dengan menerapkan sistem pengelolaan berbasis teknologi (e-budgeting, e-goverment dan e-planning), Risma berharap efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran bisa ditingkatkan.
Selain itu, lanjut dia, program atau kegiatan "siluman" bisa dicegah melalui transparansi sistem penganggaran. Begitu juga dengan penggunaan e-budgeting dan e-goverment dapat mempermudah pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan meningkatkan transparansi.
"ASN tidak disibukkan dengan pekerjaan dokumentatif, namun fokus pada pelaksanaan tugas pokok, yaitu melayani dan mensejahterakan masyarakat," katanya. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017