Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mewacanakan sekolah menengah kejuruan (SMK) di wilayah itu menjadi badan layanan umum daerah (BLUD) agar bisa memiliki otonomi dalam mengelola keuangan sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Saiful Rachman di Surabaya, Rabu mengatakan wacana itu saat ini masih dalam proses pengkajian terutama mengenai payung hukum BLUD SMK.
"Pemprov Jatim sedang menggalakkan lembaga pemprov untuk hidup mandiri. Sudah ada contohnya, yakni rumah sakit dan diklat. SMK punya potensi produktif yang sama. Program keahlian di SMK itu potensi besar," katanya.
Dengan memiliki badan hukum, lanjut Saiful, hubungan SMK dengan industri bisa terbalik. SMK nantinya tidak lagi mengandalkan industri, melainkan industri yang membutuhkan SMK. Selain itu, sekolah akan terus dituntut kreatif bila jadi BLUD.
Menurut dia, keuangan yang dikelola BLUD dapat dipakai sebagai remunerasi guru, pembangun sekolah, dan kebutuhan lain.
Mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini menyatakan, jika undang-undang belum mewadahi pendirian BLUD di SMK, maka cukup dibuatkan peraturan gubernur (Pergub). "Mei nanti harus selesai. Sekaligus sedang kita petakan sekolah mana yang bisa dijadikan percontohan. Bentuknya bisa BLUD atau badan layanan umum sekolah (BLUS)," kata dia.
Sementara itu Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan wacana SMK menjadi BLUD itu guna menaikkan standar sumber daya manusia (SDM) berketerampilan sekolah kejuruan.
Menurut pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini, jika undang-undang tidak melarang, BLUD SMK bisa segera dibentuk. "Nanti dipilah-pilah juga SMK tipe A, B, C berdasar tempat praktik yang ada. Yang kurang kita dorong berubah, diperbaiki," ujarnya.
Disinggung terkait adanya kesenjangan antara BLUD SMK dengan SMK biasa, Pakde menjelaskan semua SMK didorong untuk kreatif dan diberi otonomi. Kesenjangan muncul karena kepala sekolah tidak kreatif.
"Solusinya, dicarikan kepala sekolah yang kreatif. Yang jelas pemerintah tidak akan lepas tangan. Pembiayaan yang pokok-pokok tetap didanai APBD," ucap Pakde Karwo
Kepala SMKN 1 Surabaya Bahrun mengaku sekolahnya memiliki program keahlian unggulan jika dijadikan BLUD oleh Pemprov Jatim. Di antaranya perhotelan, multimedia, pemasaran, serta bisnis center.
"Namanya pendidikan memang harus berkembang, tidak boleh stagnan. Kita siap dijadikan BLUD," ujarnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Saiful Rachman di Surabaya, Rabu mengatakan wacana itu saat ini masih dalam proses pengkajian terutama mengenai payung hukum BLUD SMK.
"Pemprov Jatim sedang menggalakkan lembaga pemprov untuk hidup mandiri. Sudah ada contohnya, yakni rumah sakit dan diklat. SMK punya potensi produktif yang sama. Program keahlian di SMK itu potensi besar," katanya.
Dengan memiliki badan hukum, lanjut Saiful, hubungan SMK dengan industri bisa terbalik. SMK nantinya tidak lagi mengandalkan industri, melainkan industri yang membutuhkan SMK. Selain itu, sekolah akan terus dituntut kreatif bila jadi BLUD.
Menurut dia, keuangan yang dikelola BLUD dapat dipakai sebagai remunerasi guru, pembangun sekolah, dan kebutuhan lain.
Mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini menyatakan, jika undang-undang belum mewadahi pendirian BLUD di SMK, maka cukup dibuatkan peraturan gubernur (Pergub). "Mei nanti harus selesai. Sekaligus sedang kita petakan sekolah mana yang bisa dijadikan percontohan. Bentuknya bisa BLUD atau badan layanan umum sekolah (BLUS)," kata dia.
Sementara itu Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan wacana SMK menjadi BLUD itu guna menaikkan standar sumber daya manusia (SDM) berketerampilan sekolah kejuruan.
Menurut pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini, jika undang-undang tidak melarang, BLUD SMK bisa segera dibentuk. "Nanti dipilah-pilah juga SMK tipe A, B, C berdasar tempat praktik yang ada. Yang kurang kita dorong berubah, diperbaiki," ujarnya.
Disinggung terkait adanya kesenjangan antara BLUD SMK dengan SMK biasa, Pakde menjelaskan semua SMK didorong untuk kreatif dan diberi otonomi. Kesenjangan muncul karena kepala sekolah tidak kreatif.
"Solusinya, dicarikan kepala sekolah yang kreatif. Yang jelas pemerintah tidak akan lepas tangan. Pembiayaan yang pokok-pokok tetap didanai APBD," ucap Pakde Karwo
Kepala SMKN 1 Surabaya Bahrun mengaku sekolahnya memiliki program keahlian unggulan jika dijadikan BLUD oleh Pemprov Jatim. Di antaranya perhotelan, multimedia, pemasaran, serta bisnis center.
"Namanya pendidikan memang harus berkembang, tidak boleh stagnan. Kita siap dijadikan BLUD," ujarnya.(*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017