Tulungagung (Antara Jatim) - Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mengakui pelaksanaan program bebas pasung di wilayahnya sejauh ini belum optimal lantaran terkendala kurangnya inisiatif serta motivasi dari keluarga penderita.
"Kendala kami untuk menuntaskan bebas pasung adalah pihak keluarga banyak yang tidak tega kalau di ODGJ dibawa ke rumah sakit. Ada juga yang merasa malu memiliki keluarga ODGJ," kata Kabid Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Ana Saripah di Tulungagung, Selasa.
Ana mengatakan, sampai saat ini jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang berada dalam pasungan tercatat 29 orang.
Jumlah itu berdasar data sementara yang tercatat di Dinkes. Ana tidak menampik kemungkinan masih adanya ODGJ korban pasung, namun belum terdata di Dinkes.
"Kami terus melakukan pengawasan dan pendataan ODGJ yang ada, termasuk pembaruan data jika ada temuan baru," katanya.
Ana Saripah menjelaskan, Pemprov Jatim memberikan tenggat hingga Akhir Desember agar Jawa Timur bebas pasung.
Oleh karena itu, Dinkes Tulungagung saat ini terus berupaya mengoptimalkan fungsi dan peran puskesmasdi tingkat desa maupun kecamatan, selain juga menggandeng instansi lain yang selama ini telah bekerjasama dengan dinkes dalam menangani masalah pasung, seperti satpol PP, kepolisian hingga TNI.
"Pemprov Jatim memberikan tenggat waktu di wilayah kabupaten/kota untuk bebas pasung hingga 2018. Kami optimis bisa menjalankannya, dengan rentan waktu yang tak sedikit ini," katanya.
Selain itu, lanjut Ana, dinkes juga mempertimbangkan adanya konseling keliling ke rumah pasien pemasungan dengan menggandeng puskesmas dan RSUD dr Iskak yang memiliki ahli dalam bidang ini.
Harapannya, kata dia, ke depan ada pemahaman kepada pasien sekaligus kepada keluarganya agar keluarga rela dan mengijinkan pasien untuk dirujuk ke rumah sakit.
"Seluruh biaya pengobatan ODGJ selama di rumah sakit bahkan hingga mereka pulih kembali ditanggung oleh pemerintah," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Kendala kami untuk menuntaskan bebas pasung adalah pihak keluarga banyak yang tidak tega kalau di ODGJ dibawa ke rumah sakit. Ada juga yang merasa malu memiliki keluarga ODGJ," kata Kabid Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Ana Saripah di Tulungagung, Selasa.
Ana mengatakan, sampai saat ini jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang berada dalam pasungan tercatat 29 orang.
Jumlah itu berdasar data sementara yang tercatat di Dinkes. Ana tidak menampik kemungkinan masih adanya ODGJ korban pasung, namun belum terdata di Dinkes.
"Kami terus melakukan pengawasan dan pendataan ODGJ yang ada, termasuk pembaruan data jika ada temuan baru," katanya.
Ana Saripah menjelaskan, Pemprov Jatim memberikan tenggat hingga Akhir Desember agar Jawa Timur bebas pasung.
Oleh karena itu, Dinkes Tulungagung saat ini terus berupaya mengoptimalkan fungsi dan peran puskesmasdi tingkat desa maupun kecamatan, selain juga menggandeng instansi lain yang selama ini telah bekerjasama dengan dinkes dalam menangani masalah pasung, seperti satpol PP, kepolisian hingga TNI.
"Pemprov Jatim memberikan tenggat waktu di wilayah kabupaten/kota untuk bebas pasung hingga 2018. Kami optimis bisa menjalankannya, dengan rentan waktu yang tak sedikit ini," katanya.
Selain itu, lanjut Ana, dinkes juga mempertimbangkan adanya konseling keliling ke rumah pasien pemasungan dengan menggandeng puskesmas dan RSUD dr Iskak yang memiliki ahli dalam bidang ini.
Harapannya, kata dia, ke depan ada pemahaman kepada pasien sekaligus kepada keluarganya agar keluarga rela dan mengijinkan pasien untuk dirujuk ke rumah sakit.
"Seluruh biaya pengobatan ODGJ selama di rumah sakit bahkan hingga mereka pulih kembali ditanggung oleh pemerintah," katanya.(*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017