Bojonegoro (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur belum mencairkan
tunjangan guru tidak tetap (GTT), pegawai tidak tetap (PTT), baik
kategori dua (K2) maupun non-K2 karena belum ada pengajuan dari dinas
pendidikan (disdik).
"Pemkab belum bisa mencairkan, karena belum ada pengajuan dari disdik," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Pemkab Bojonegoro Ibnoe Soeyoethi, di Bojonegoro, Jumat.
Pemkab, menurut dia, sudah mengalokasi anggaran lebih dari Rp12 miliar untuk membayar tunjangan bagi sekitar 4.000 GTT kategori dua dan sekitar 12.000 GTT kategori non-K2. Perolehan tunjangannya berkisar Rp500 ribu-Rp600 ribu per bulannya.
"Jumlah GTT cukup banyak, sebab sekolahan mengangkat gurunya sendiri-sendiri," jelas dia.
Kepala Disdik Bojonegoro Hanafi, masih belum bisa dihubungi, karena teleponnya terdengar nada sambung tetapi tidak diangkat.
"Kemungkinan disdik belum mengajukan pencairan tunjangan GTT dan PTT karena masih menunggu tiga bulan sekaligus," ucap Ibnoe, menegaskan.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Bojonegoro Donny Bayu Setiawan menyayangkan disdik lambat mengajukan pencairan tunjangan GTT/PTT (K2 dan Non-K2), karena sampai sekarang masih proses verifikasi.
"Kalau disdik beralasan sekarang masih proses verifikasi maka kurang bisa diterima," ujarnya.
Menurut dia, disdik sudah memiliki daftar nama GTT/PTT sejak lama, sehingga proses pencairan tunjangan seharusnya bisa disederhanakan.
"Tinggal memperbaharui saja, bukan malah melakukan verifikasi," katanya, menegaskan.
Apalagi, lanjut dia, proses verifikasi seharusnya bisa dilakukan sejak awal tahun, bahkan setelah APBD disahkan.
"Data sudah ada sehingga tidak setiap tahun selalu melakukan verifikasi setiap akan pencairan tunjangan," tegasnya.
Oleh karena itu, ia meminta disdik melakukan evaluasi dan memperbaiki kinerjanya, agar pencairan tunjangan GTT/PTT tidak selalu terlambat.
"Kita harus apresiasi kinerja GTT/PTT, Sebab tanpa keberadaan mereka dipastikan kita kekurangan guru pegawai," ujarnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Pemkab belum bisa mencairkan, karena belum ada pengajuan dari disdik," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Pemkab Bojonegoro Ibnoe Soeyoethi, di Bojonegoro, Jumat.
Pemkab, menurut dia, sudah mengalokasi anggaran lebih dari Rp12 miliar untuk membayar tunjangan bagi sekitar 4.000 GTT kategori dua dan sekitar 12.000 GTT kategori non-K2. Perolehan tunjangannya berkisar Rp500 ribu-Rp600 ribu per bulannya.
"Jumlah GTT cukup banyak, sebab sekolahan mengangkat gurunya sendiri-sendiri," jelas dia.
Kepala Disdik Bojonegoro Hanafi, masih belum bisa dihubungi, karena teleponnya terdengar nada sambung tetapi tidak diangkat.
"Kemungkinan disdik belum mengajukan pencairan tunjangan GTT dan PTT karena masih menunggu tiga bulan sekaligus," ucap Ibnoe, menegaskan.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Bojonegoro Donny Bayu Setiawan menyayangkan disdik lambat mengajukan pencairan tunjangan GTT/PTT (K2 dan Non-K2), karena sampai sekarang masih proses verifikasi.
"Kalau disdik beralasan sekarang masih proses verifikasi maka kurang bisa diterima," ujarnya.
Menurut dia, disdik sudah memiliki daftar nama GTT/PTT sejak lama, sehingga proses pencairan tunjangan seharusnya bisa disederhanakan.
"Tinggal memperbaharui saja, bukan malah melakukan verifikasi," katanya, menegaskan.
Apalagi, lanjut dia, proses verifikasi seharusnya bisa dilakukan sejak awal tahun, bahkan setelah APBD disahkan.
"Data sudah ada sehingga tidak setiap tahun selalu melakukan verifikasi setiap akan pencairan tunjangan," tegasnya.
Oleh karena itu, ia meminta disdik melakukan evaluasi dan memperbaiki kinerjanya, agar pencairan tunjangan GTT/PTT tidak selalu terlambat.
"Kita harus apresiasi kinerja GTT/PTT, Sebab tanpa keberadaan mereka dipastikan kita kekurangan guru pegawai," ujarnya.(*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017