Surabaya (Antara Jatim) - Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Timur meminta pemerintah membatasi impor garam dengan cara tidak ada kegiatan impor ketika garam rakyat memasuki persiapan panen.
Ketua HMPG Jatim M Hasan di Surabaya, Senin mengatakan kegiatan impor harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan hingga kini izin impor garam konsumsi sebanyak 226 ribu ton.
"Dari kuota izin impor garam konsumsi itu, tahap awal baru terealisasi 75 ribu ton. Rinciannya, 20 ribu ton dari India dan 55 ribu ton dari Australia. Impor tersebut untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi di dalam negeri. Sebagaimana diketahui, produksi garam 2016 mengalami gagal panen, dan hal itu tidak ada masalah," katanya.
Namun, kata Hasan, HMPG Jatim juga meminta agar realisasi impor garam konsumsi tersebut bisa segera dilakukan atau setelah April tidak ada lagi garam impor masuk, karena garam rakyat memasuki persiapan panen.
Sementara itu, berdasarkan kuota yang ditetapkan KKP semestinya tidak ada lagi garam impor yang masuk, namun demikian dijumpai kegiatan bongkar muat garam industri di terminal Jamrud Tanjung Perak sebanyak 26.765 ton.
"Padahal konfirmasi dari KKP, mereka tidak mengeluarkan izin impor untuk pabrik tersebut. Oleh karena itu, kami masih menunggu hasil investasi dari KKP terkait itu," katanya.
Ia mengatakan, meski garam industri mekanisme pengajuan impor sendiri tidak jauh berbeda dengan garam konsumsi, yakni mengajukan rekomendasi dari KKP, kemudian izin impor berasal dari Kementerian Perdagangan sesuai pasal pengawasan UU 7/2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam.
Namun, Hasan khawatir, peraturan yang tidak ada ketentuan mengatur tentang keterlibatan pemerintah, khususnya ikut serta melakukan pengawasan impor garam industri memberi peluang bagi para perusahaan untuk bebas melakukan impor garam.
"Bisa jadi itu yang dipakai acuan pabrik dalam mengimpor garam industri. Tapi semestinya tidak bisa demikian, sebab kalau perusahaan bebas melakukan impor garam industri, maka peluang untuk merembes ke garam konsumsi besar," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Ketua HMPG Jatim M Hasan di Surabaya, Senin mengatakan kegiatan impor harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan hingga kini izin impor garam konsumsi sebanyak 226 ribu ton.
"Dari kuota izin impor garam konsumsi itu, tahap awal baru terealisasi 75 ribu ton. Rinciannya, 20 ribu ton dari India dan 55 ribu ton dari Australia. Impor tersebut untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi di dalam negeri. Sebagaimana diketahui, produksi garam 2016 mengalami gagal panen, dan hal itu tidak ada masalah," katanya.
Namun, kata Hasan, HMPG Jatim juga meminta agar realisasi impor garam konsumsi tersebut bisa segera dilakukan atau setelah April tidak ada lagi garam impor masuk, karena garam rakyat memasuki persiapan panen.
Sementara itu, berdasarkan kuota yang ditetapkan KKP semestinya tidak ada lagi garam impor yang masuk, namun demikian dijumpai kegiatan bongkar muat garam industri di terminal Jamrud Tanjung Perak sebanyak 26.765 ton.
"Padahal konfirmasi dari KKP, mereka tidak mengeluarkan izin impor untuk pabrik tersebut. Oleh karena itu, kami masih menunggu hasil investasi dari KKP terkait itu," katanya.
Ia mengatakan, meski garam industri mekanisme pengajuan impor sendiri tidak jauh berbeda dengan garam konsumsi, yakni mengajukan rekomendasi dari KKP, kemudian izin impor berasal dari Kementerian Perdagangan sesuai pasal pengawasan UU 7/2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam.
Namun, Hasan khawatir, peraturan yang tidak ada ketentuan mengatur tentang keterlibatan pemerintah, khususnya ikut serta melakukan pengawasan impor garam industri memberi peluang bagi para perusahaan untuk bebas melakukan impor garam.
"Bisa jadi itu yang dipakai acuan pabrik dalam mengimpor garam industri. Tapi semestinya tidak bisa demikian, sebab kalau perusahaan bebas melakukan impor garam industri, maka peluang untuk merembes ke garam konsumsi besar," katanya.(*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017