Kabupaten Mojokerto Konservasi Lahan Kritis Antisipasi Banjir

Mojokerto (Antara Jatim) - Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur melakukan konservasi lahan-lahan kritis, membangun sumur resapan di daerah atas dan normalisasi saluran irigasi, melalui pendanaan APBD dan CSR Kabupaten Mojokerto untuk mengantisipasi banjir yang terjadi di kabupaten setempat.

Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, Kamis mengatakan, saat ini kondisi existing pada bagian atas wilayah Kabupaten Mojokerto yakni Gunung Penanggungan, Arjuno, Welirang dan Anjasmoro yang bermuara di Sungai Porong dan Sungai Brantas mulai gundul, sehingga menyebabkan daya resap buruk dan dapat memicu banjir.

"Lahan atas di Kabupaten Mojokerto yang gundul dapat mengakibatkan debit air limpasan Sungai Brangkal dan Sungai Sadar menjadi besar. Efek negatifnya dapat memicu banjir yang memanjang pada 5 kecamatan yakni Mojoanyar, Bangsal, Mojosari, Pungging dan Ngoro," katanya saat menjadi narasumber dalam acara Lokakarya Sungai "Kebijakan Daerah terhadap Sungai yang Melintas" di salah satu hotel di Mojokerto.

Ia mengemukakan, setiap tahunnya Kabupaten Mojokerto menyampaikan usulan terkait normalisasi saluran sungai dan usulan tersebut telah direspon dengan adanya kegiatan normalisasi Sungai Sadar yang akan dilakukan pada tahun 2017 dan tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp100 milliar melalui APBN.

Ia mengatakan, pembangunan bendungan sejatinya dapat mengatasi permasalahan akibat daya rusak tersebut.

"Membangun Bendungan Wiyu di Desa Wiyu, Kecamatan Pacet dan Bendungan Lebak Sumengko di Desa Lebakjabung, kecamatan Jatirejo, sebenarnya bisa digunakan sebagai solusi," katanya.

Menurutnya, bendungan bermanfaat untuk konservasi air di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, juga untuk menaikkan muka air tanah.

"Kami sudah usulkan itu melalui E-Musrenbang sehingga dapat diusulkan lewat APBN," katanya.

Ia menjelaskan, ancaman banjir memang tidak main-main karena Kabupaten Mojokerto dilewati oleh Sungai Lamong yang merupakan ordo tiga dari Sungai Bengawan Solo, yang juga membawa daya rusak pada tiga kabupaten yakni Lamongan, Gresik dan Mojokerto.

"Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, yang berada di sepanjang perbatasan Kabupaten Mojokerto-Kabupaten Gresik (sebagai daerah hilir), hampir tiap tahun terancam banjir. Berangkat dari sini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah mengusulkan kegiatan penguatan Sungai Lamong dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo," katanya.

Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Dachlan Karim, pada kegiatan ini juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas sumbangan ide dan kepedulian para pemangku kepentingan yang berperan aktif dalam pengelolaan sungai di Jawa Timur.

"Tujuan lokakarya sungai adalah terbangunnya jejaring kerja lebih solid antar pemangku kepentingan atau stakeholder baik pemerintah daerah, para aktivis lingkungan maupun masyarakat. Menurut undang-undang, sungai dikelola oleh pemerintah pusat dan Pemprov. Namun tetap ada peran Pemerintah Daerah, karena sungai diciptakan untuk hajat hidup orang banyak," kata Dachlan mengutip sambutan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, yang berhalangan hadir.(*)