Malang, (Antara Jatim) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang terus berupaya menggenjot dan memaksimalkan program penataan ruang dan infrastruktur yang berkualitas serta terstruktur demi kenyamanan dan keamanan masyarakat atau pengguna fasilitas umum.
Kepala DPUPR Kota Malang, Hadi Santoso, Rabu mengatakan pihaknya akan memperbaiki dan meningkatkan kualitas penataan ruang kota pendidikan itu lebih terstruktur. "Peningakatan kualitas infrastruktur ini meliputi drainase atau saluran air, termasuk gorong-gorong, jalan rusak dan jembatan," kata Hadi Santoso yang akrab dipanddil Soni itu di Malang, Jawa Timur.
Soni mengemukakan tugas pertama di awal tahun 2017, pihaknya akan terus melakukan pantauan jalan yang rusak melalui pengaduan dari masyarakat. Untuk memantau jalan yang rusak ini DPUPR akan bekerja keras, bahkan tisak libur.
"Kami akan terus melakukan pengecekan terhadap titik-titik jalan mana yang harus diperbaiki. Tanggung jawab kami akan semakin besar dalam menangani infrastruktur jalan. Kalau jalannya bagus otomatis pengguna jalan merasa nyaman dan aman," terangnya.
Untuk memaksimalkan layanan pada masyarakat terkait infrastruktur di kota itu, Soni meminta masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan terkait infrastruktur, seperti ada jalan yang rusak maupun ketidakmaksimalan fungsi gorong-gorong, segera melapor ke Kantor DPUPR atau melalui layanan informasi Sambat Online (SMS).
"Kami membuka SMS guide untuk pengaduan informasi. Dan, layanan Sambat Online sudah dikelola Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Malang," ujarnya.
Menyinggung besarnya sisa lebih anggaran (Silpa) 2016 di DPUPR, Hadi mengatakan masih mengumpulkan data. "Kami akan segera menggelar rapat dengan para kepala bidang untuk mencari penyebab dan solusi kenapa Silpa di DPUPR cukup besar," urainya.
Namun demikian, Soni berjanji rencana umum pengadaan 2017 paling lambat pada pekan depan. Jadi, program yang sudah dianggarkan bisa dilelang pada pekan berikutnya. "Kami berusaha tepat waktu, apalagi yang sudah dianggarkan, tidak ada alasan untuk tidak dilaksankan," paparnya.
Menurut dia, proyek yang bisa dilaksanakan tanpa lelang akan segera dilakukan, seperti pembangunan yang anggarannya di bawah Rp200 juta dan proyek yang proses pembuatan DED-nya sudah dibuat pada 2015 atau 2016. Program pembangunan ini bisa dilaksanakan pada Februari.
"Kami akan berupaya mengerjakan proyek-proyek tepat waktu, disamping tetap fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur jalan, drainase dan jembatan agar pengguna jalan merasa nyaman dan aman berkendaraan," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Kepala DPUPR Kota Malang, Hadi Santoso, Rabu mengatakan pihaknya akan memperbaiki dan meningkatkan kualitas penataan ruang kota pendidikan itu lebih terstruktur. "Peningakatan kualitas infrastruktur ini meliputi drainase atau saluran air, termasuk gorong-gorong, jalan rusak dan jembatan," kata Hadi Santoso yang akrab dipanddil Soni itu di Malang, Jawa Timur.
Soni mengemukakan tugas pertama di awal tahun 2017, pihaknya akan terus melakukan pantauan jalan yang rusak melalui pengaduan dari masyarakat. Untuk memantau jalan yang rusak ini DPUPR akan bekerja keras, bahkan tisak libur.
"Kami akan terus melakukan pengecekan terhadap titik-titik jalan mana yang harus diperbaiki. Tanggung jawab kami akan semakin besar dalam menangani infrastruktur jalan. Kalau jalannya bagus otomatis pengguna jalan merasa nyaman dan aman," terangnya.
Untuk memaksimalkan layanan pada masyarakat terkait infrastruktur di kota itu, Soni meminta masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan terkait infrastruktur, seperti ada jalan yang rusak maupun ketidakmaksimalan fungsi gorong-gorong, segera melapor ke Kantor DPUPR atau melalui layanan informasi Sambat Online (SMS).
"Kami membuka SMS guide untuk pengaduan informasi. Dan, layanan Sambat Online sudah dikelola Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Malang," ujarnya.
Menyinggung besarnya sisa lebih anggaran (Silpa) 2016 di DPUPR, Hadi mengatakan masih mengumpulkan data. "Kami akan segera menggelar rapat dengan para kepala bidang untuk mencari penyebab dan solusi kenapa Silpa di DPUPR cukup besar," urainya.
Namun demikian, Soni berjanji rencana umum pengadaan 2017 paling lambat pada pekan depan. Jadi, program yang sudah dianggarkan bisa dilelang pada pekan berikutnya. "Kami berusaha tepat waktu, apalagi yang sudah dianggarkan, tidak ada alasan untuk tidak dilaksankan," paparnya.
Menurut dia, proyek yang bisa dilaksanakan tanpa lelang akan segera dilakukan, seperti pembangunan yang anggarannya di bawah Rp200 juta dan proyek yang proses pembuatan DED-nya sudah dibuat pada 2015 atau 2016. Program pembangunan ini bisa dilaksanakan pada Februari.
"Kami akan berupaya mengerjakan proyek-proyek tepat waktu, disamping tetap fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur jalan, drainase dan jembatan agar pengguna jalan merasa nyaman dan aman berkendaraan," katanya.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017