Surabaya (Antara Jatim) - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yufus mengingtakan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim untuk tidak lepas tangan terkait pembayaran gaji guru dan pegawai honerer selama tiga bulan terakhir.
"Masalah-masalah itu harus diselesaikan secara bertahap. Jangan sampai ada yang dirugikan, jangan ada yang tercecer, semua harus diurus," tegasnya saat ditemui di UIN Sunan Ampel Surabaya, Selasa.
Dirinya mengatakan, Dindik Jatim seharusnya tidak tinggal diam dan mencari jalan keluar. Pihaknya mengakui, provinsi tahun ini memang belum menganggarkan untuk SMA/SMK. Namun, masalah gaji guru tetap harus diselesaikan. Sama halnya ketika Dindik mencarikan solusi untuk gaji guru honorer pada 2017 mendatang.
"Kalau 2017 bisa dibayar pakai BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Tapi yang tahun ini juga harus diurus," kata dia.
Disinggung soal tuntutan gaji setara Upah Minimum Kota (UMK), Gus Ipul menilai hal itu wajar. Karena mestinya itu memang bisa jadi patokan. Apakah itu dicarikan dari dana BOS atau duit dari yang lain.
"Intinya saya minta pak Saiful (Kepala Dindik Jatim) untuk melakukan simulasi terus terhadap tuntutan-tuntutan ini," sambung Gus Ipul.
Dia memerintahkan Dindik agar jangan sampai setelah pelimpahan SMA/SMK dilakukan terus loyo. Sebaliknya, pelimpahan ini harus disikapi dengan semangat menjadi lebih baik. Karena ini bukan kemauan provinsi, tapi amanat undang-undang.
"Kalau bukan karena undang-undang enak saja di kabupaten/kota, selesai," tutur dia.
Dia mengatakan, kalau dulu pendidikan bisa gratis, sekarang juga mestinya gratis. Tinggal bagaimana menentukan caranya saja.
"Oh uangnya kabupaten/kota dititipkan provinsi. Secara teknis nanti aturannya di Kemendagri," tandasnya.
Gus Ipul menegaskan, prinsip dalam pelimpahan ini orientasi dasarnya harus untuk rakyat. Sehingga, transisi jangan sampai dibuat suasana tegang.
Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman kekeh bahwa tangung jawab pembiayaan selama tiga bulan terakhir masih di tangan pemerintah kabupaten/kota setempat. Sebab pelimpahan wewenang SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi baru peraonel, aset dan dokumentasi.
"Sekarang ini semua berjalan seperti biasa. Baru mulai Januari 2017 mendatang ada kebijakan baru," tutur Saiful.
Dia menambahkan, jika Pemkot Surabaya selama tiga bulan terakhir ini menahan Bopda dan berimbas pada gaji guru maka konsekuensinya harus ditanggung sendiri.
"Itu resiko Surabaya. Selain Surabaya tidak ada yang mempermasalahkan soal pembiayaan tiga bulan terakhir ini," kata dia.
Para guru, lanjut Saiful, harus bersabar jika benar-benar tidak digaji selama tiga bulan ini. Karena Bopda sendiri juga belum diputuskan akan cair. "Yang jelas daerah lain tidak ada masalah seperti ini," pungkas dia. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Masalah-masalah itu harus diselesaikan secara bertahap. Jangan sampai ada yang dirugikan, jangan ada yang tercecer, semua harus diurus," tegasnya saat ditemui di UIN Sunan Ampel Surabaya, Selasa.
Dirinya mengatakan, Dindik Jatim seharusnya tidak tinggal diam dan mencari jalan keluar. Pihaknya mengakui, provinsi tahun ini memang belum menganggarkan untuk SMA/SMK. Namun, masalah gaji guru tetap harus diselesaikan. Sama halnya ketika Dindik mencarikan solusi untuk gaji guru honorer pada 2017 mendatang.
"Kalau 2017 bisa dibayar pakai BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Tapi yang tahun ini juga harus diurus," kata dia.
Disinggung soal tuntutan gaji setara Upah Minimum Kota (UMK), Gus Ipul menilai hal itu wajar. Karena mestinya itu memang bisa jadi patokan. Apakah itu dicarikan dari dana BOS atau duit dari yang lain.
"Intinya saya minta pak Saiful (Kepala Dindik Jatim) untuk melakukan simulasi terus terhadap tuntutan-tuntutan ini," sambung Gus Ipul.
Dia memerintahkan Dindik agar jangan sampai setelah pelimpahan SMA/SMK dilakukan terus loyo. Sebaliknya, pelimpahan ini harus disikapi dengan semangat menjadi lebih baik. Karena ini bukan kemauan provinsi, tapi amanat undang-undang.
"Kalau bukan karena undang-undang enak saja di kabupaten/kota, selesai," tutur dia.
Dia mengatakan, kalau dulu pendidikan bisa gratis, sekarang juga mestinya gratis. Tinggal bagaimana menentukan caranya saja.
"Oh uangnya kabupaten/kota dititipkan provinsi. Secara teknis nanti aturannya di Kemendagri," tandasnya.
Gus Ipul menegaskan, prinsip dalam pelimpahan ini orientasi dasarnya harus untuk rakyat. Sehingga, transisi jangan sampai dibuat suasana tegang.
Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman kekeh bahwa tangung jawab pembiayaan selama tiga bulan terakhir masih di tangan pemerintah kabupaten/kota setempat. Sebab pelimpahan wewenang SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi baru peraonel, aset dan dokumentasi.
"Sekarang ini semua berjalan seperti biasa. Baru mulai Januari 2017 mendatang ada kebijakan baru," tutur Saiful.
Dia menambahkan, jika Pemkot Surabaya selama tiga bulan terakhir ini menahan Bopda dan berimbas pada gaji guru maka konsekuensinya harus ditanggung sendiri.
"Itu resiko Surabaya. Selain Surabaya tidak ada yang mempermasalahkan soal pembiayaan tiga bulan terakhir ini," kata dia.
Para guru, lanjut Saiful, harus bersabar jika benar-benar tidak digaji selama tiga bulan ini. Karena Bopda sendiri juga belum diputuskan akan cair. "Yang jelas daerah lain tidak ada masalah seperti ini," pungkas dia. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016