Tulungagung (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur berharap program pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayahnya bisa tuntas sebelum masa jabatan kepala daerah setempat berakhir pada 2018.
"Masih ada sisa penyelesaian RTLH cukup banyak, dan kami berharap dalam dua tahun ini bisa terselesaikan," kata Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dikonfirmasi usai menghadiri sosialisasi program bantuan sosial perumahan swadaya (BSPS) 2016 di lapangan Kecamatan Gondang, Tulungagung, Senin.
Syahri mengatakan, program bantuan perbaikan RTLH di Tulungagung sebenarnya sudah dimulai sejak 2014.
Hasilnya, kata dia, dari total sekitar 8 ribu RTLH yang diusulkan mendapat bantuan dari pusat, hingga saat ini baru sekitar 3.800 tertangani.
Sisanya sebanyak 5 ribu lebih, Syahri menyatakan akan mendapat bantuan secara begilir atau bertahap, disesuaikan dengan kuota bantuan yang diberikan pemerintah pusat serta ketersediaan alokasi dana APBD.
"Tahun ini ada 1.382 RTLH yang ditangani dan harus sudah tuntas sebelum akhir 2016," ujarnya.
Syahri menjelaskan, besaran bantuan yang diberikan kepada keluarga pemilik RTLH bervariasi, bergantung kondisi bangunan masing-masing.
Menurut penjelasan dia, ada rumah dengan kualitas kondisi kerusakan ringan, sedang, dan berat.
"Ada yang terimanya Rp10 juta dan ada yang Rp15 juta, tergantung kondisi bangunannya. Itupun bantuan tidak dalam bentuk tunai, tapi berupa subsidi material," kata Syahri.
Namun diakui Syahri, kekuatan APBD Tulungagung tidak mumpuni untuk mengatasi penanganan RTLH yang ada saat ini.
Ia lebih berharap agar Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat konsisten memberikan kuota bantuan ke Kabupaten Tulungagung untuk menuntaskan sisa RTLH yang masih ada sekitar 5 ribu unit di 19 kecamatan se-Tulungagung.
"Kami yakin dalam tempo dua tahun bisa segera tuntas jika Kementrian PU Perumahan rakyat terus stiap tahun memberikan bantuan," ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jendral Perumahan Swadaya Sumarno memastikan, pemerintah pusat berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan RTLH secara nasional.
"Semua daerah, termasuk Tulungagung bisa mengajukan data RTLH. Runtutannya ke pemprov dulu baru diajukan Kemen-PU PR," kata Sumarno.
Ia menegaskan, pemerintah saat ini mematok target pengurangan RTLH sebesar satu juta unit yang bisa teratasi hingga akhir 2019.
"Total RTLH berdasar database yang masuk di Kementrian PU dan Perumahan Rakyat secara keseluruhan ada 3,7 juta unit. Tahun 2019 targetnya diturunkan menjadi 2,5 juta unit," paparnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Masih ada sisa penyelesaian RTLH cukup banyak, dan kami berharap dalam dua tahun ini bisa terselesaikan," kata Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dikonfirmasi usai menghadiri sosialisasi program bantuan sosial perumahan swadaya (BSPS) 2016 di lapangan Kecamatan Gondang, Tulungagung, Senin.
Syahri mengatakan, program bantuan perbaikan RTLH di Tulungagung sebenarnya sudah dimulai sejak 2014.
Hasilnya, kata dia, dari total sekitar 8 ribu RTLH yang diusulkan mendapat bantuan dari pusat, hingga saat ini baru sekitar 3.800 tertangani.
Sisanya sebanyak 5 ribu lebih, Syahri menyatakan akan mendapat bantuan secara begilir atau bertahap, disesuaikan dengan kuota bantuan yang diberikan pemerintah pusat serta ketersediaan alokasi dana APBD.
"Tahun ini ada 1.382 RTLH yang ditangani dan harus sudah tuntas sebelum akhir 2016," ujarnya.
Syahri menjelaskan, besaran bantuan yang diberikan kepada keluarga pemilik RTLH bervariasi, bergantung kondisi bangunan masing-masing.
Menurut penjelasan dia, ada rumah dengan kualitas kondisi kerusakan ringan, sedang, dan berat.
"Ada yang terimanya Rp10 juta dan ada yang Rp15 juta, tergantung kondisi bangunannya. Itupun bantuan tidak dalam bentuk tunai, tapi berupa subsidi material," kata Syahri.
Namun diakui Syahri, kekuatan APBD Tulungagung tidak mumpuni untuk mengatasi penanganan RTLH yang ada saat ini.
Ia lebih berharap agar Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat konsisten memberikan kuota bantuan ke Kabupaten Tulungagung untuk menuntaskan sisa RTLH yang masih ada sekitar 5 ribu unit di 19 kecamatan se-Tulungagung.
"Kami yakin dalam tempo dua tahun bisa segera tuntas jika Kementrian PU Perumahan rakyat terus stiap tahun memberikan bantuan," ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jendral Perumahan Swadaya Sumarno memastikan, pemerintah pusat berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan RTLH secara nasional.
"Semua daerah, termasuk Tulungagung bisa mengajukan data RTLH. Runtutannya ke pemprov dulu baru diajukan Kemen-PU PR," kata Sumarno.
Ia menegaskan, pemerintah saat ini mematok target pengurangan RTLH sebesar satu juta unit yang bisa teratasi hingga akhir 2019.
"Total RTLH berdasar database yang masuk di Kementrian PU dan Perumahan Rakyat secara keseluruhan ada 3,7 juta unit. Tahun 2019 targetnya diturunkan menjadi 2,5 juta unit," paparnya.(*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016