Tulungagung (Antara Jatim) - Sedikitnya 120 dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Tulungagung, Jawa Timur, Senin, menolak rencana pemerintah memberlakukan program studi khusus untuk dokter layanan primer (DLP).
Penolajan itu diwujudkan dalam aksi penandatangan petisi dilakukan di atas lembaran media spanduk putih berbahan plastik (polyester) yang telah dipersiapkan di depan kantor IDI Tulungagung, jalan dr Wahidi Sudirohusodo.
Selesai melakukan apel pagi bersama yang diisi laporan dan pernyataan sikap menolak rencana pebrelakuan DLP, puluhan dokter secara bergantian membubuhkan tanda tangan petisi di media spanduk yang dipasang di pagar kantor IDI.
Aksi masih dilanjutkan dengan berdiri di tepi jalan sembari membentangkan poster berisi penolakan rencana prodi DLP yang kini sedang digodok pemerintah dengan DPR RI.
"Aksi ini serentak yang diinstruksikan oleh IDI pusat kepada seluruh jaringan IDI di daerah-daerah, termasuk Tulungagung. Intinya adalah penyampaian sikap IDI yang menolak wacana program studi baru untuk dokter layanan primer," kata Wakil Ketua IDI Tulungagung, dr Hanis Suprobo dikonfirmasi usai aksi damai.
Menurut Hanis, rencana pemerintah memberlakukan kewajiban prodi DLP untuk dokter umum yang bertugas di fasilitas kesehatan tingkat I layanan primer daerah sangat meresahkan.
Sebab, kata dia, tenaga dokter umum yang baru/telah lulus dan bekerja di struktur layanan primer dalam skema pelayanan masyarakat yang menggunakan fasilitas BPJS, pada dasarnya sudah memiliki kompetensi di bidang pelayanan primer dimaksud.
"Sekalipun program tersebut dibiayai negara, prodi DLP kami anggap tidak tepat sasaran dan memberatkan bagi dokter karena masih harus menjalani pendidikan lagi selama empat semester. Padahal 'output' (status) tidak jelas, mereka bilang setara spesialis tapi sebenarnya bukan spesialis," ujarnya.
Ketua Persatuan Dokter Umum Kabupaten Tulungagung dr Aris Setyawan tegas meminta pemerintah untuk membatalkan rencana pemberlakuan regulasi prodi DLP yang saat ini ditunda pelaksanaannya.
Ia mengaku khawatir, program tersebut dipaksakan hanya untuk kepentingan proyek yang mengeluarkan anggaran besar.
"Lebih baik alokasi anggaran untuk prodi DLP dialihkan untuk melengkapi sarana dan prasarana layanan kesehatan di tingkat layanan primer daerah," ujarnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Penolajan itu diwujudkan dalam aksi penandatangan petisi dilakukan di atas lembaran media spanduk putih berbahan plastik (polyester) yang telah dipersiapkan di depan kantor IDI Tulungagung, jalan dr Wahidi Sudirohusodo.
Selesai melakukan apel pagi bersama yang diisi laporan dan pernyataan sikap menolak rencana pebrelakuan DLP, puluhan dokter secara bergantian membubuhkan tanda tangan petisi di media spanduk yang dipasang di pagar kantor IDI.
Aksi masih dilanjutkan dengan berdiri di tepi jalan sembari membentangkan poster berisi penolakan rencana prodi DLP yang kini sedang digodok pemerintah dengan DPR RI.
"Aksi ini serentak yang diinstruksikan oleh IDI pusat kepada seluruh jaringan IDI di daerah-daerah, termasuk Tulungagung. Intinya adalah penyampaian sikap IDI yang menolak wacana program studi baru untuk dokter layanan primer," kata Wakil Ketua IDI Tulungagung, dr Hanis Suprobo dikonfirmasi usai aksi damai.
Menurut Hanis, rencana pemerintah memberlakukan kewajiban prodi DLP untuk dokter umum yang bertugas di fasilitas kesehatan tingkat I layanan primer daerah sangat meresahkan.
Sebab, kata dia, tenaga dokter umum yang baru/telah lulus dan bekerja di struktur layanan primer dalam skema pelayanan masyarakat yang menggunakan fasilitas BPJS, pada dasarnya sudah memiliki kompetensi di bidang pelayanan primer dimaksud.
"Sekalipun program tersebut dibiayai negara, prodi DLP kami anggap tidak tepat sasaran dan memberatkan bagi dokter karena masih harus menjalani pendidikan lagi selama empat semester. Padahal 'output' (status) tidak jelas, mereka bilang setara spesialis tapi sebenarnya bukan spesialis," ujarnya.
Ketua Persatuan Dokter Umum Kabupaten Tulungagung dr Aris Setyawan tegas meminta pemerintah untuk membatalkan rencana pemberlakuan regulasi prodi DLP yang saat ini ditunda pelaksanaannya.
Ia mengaku khawatir, program tersebut dipaksakan hanya untuk kepentingan proyek yang mengeluarkan anggaran besar.
"Lebih baik alokasi anggaran untuk prodi DLP dialihkan untuk melengkapi sarana dan prasarana layanan kesehatan di tingkat layanan primer daerah," ujarnya.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016