Surabaya (Antara Jatim) - Legislator menyikapi rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang akan mengubah sejumlah sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN) yang baru dibangun pemkot menjadi sekolah menengah pertama negeri (SMPN) menyusul pengelolaan SMA/SMK akan diambil alih Pemerintah Provinsi Jatim.
Anggota Komisi D Bidang Pendidikan DPR Surabaya Reni Astuti, di Surabaya, Minggu, mengatakan di Kota Surabaya sampai saat ini ada sekitar 54 SMPN, 22 SMAN dan 10 SMKN.
"Data itu pertanda keberadaan SMKN masih perlu ditambah. Dengan sebaran yang merata," katanya.
Menurut dia, dibangunnya SMKN oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Pemkot Surabaya itu tentu sudah berdasar kajian bahwa kebutuhan SMKN di tiga wilayah itu dibutuhkan.
"Tetap SMKN atau diubah menjadi SMPN sebaiknya berdasar pertimbangan lebih prioritas mana. Warga di sekitar situ membutuhkan keberadaannya. Bukan berdasar pertimbangan karena SMA/SMK akan dilimpahkan ke pemprov. Toh anak yang akan sekolah di SMKN juga anak-anak Surabaya," katanya.
Apalagi, lanjut dia, minat masuk SMKN saat ini cukup tinggi dan sebagian besar dari keluarga yang tidak mampu.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan SMP di Surabaya dirasakan masih kurang sehingga ada kemungkinan nanti SMK yang baru jadi SMP. "Bisa jadi tidak diserahkan (ke pemprov)," katanya.
Berdasarkan data Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota (CKTR) Surabaya, tahun 2016 ini Pemkot membangun SMKN Tanah Kalikedinding, Kelurahan Tambakwedi, Kecamatan Semampir dan SMKN di Dukuh Lempung, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep. Sedangkan SMKN di Tengger Kandangan sudah tuntas tahun 2015. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016