Pemkot Kediri Anggarkan Rp6 Miliar Bangun PAUD

Kediri (Antara Jatim) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, menganggarkan sekitar Rp6 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 untuk membangun tempat pendidikan anak usia dini (PAUD) di kota ini.

    

"Ada Rp6 miliar, itu untuk membangun sekitar 20 PAUD di kota ini. Saat ini, masih proses pengerjaan bangunan," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Siswanto di Kediri, Kamis.

     

Siswanto yang ditemui dalam kegiatan konferensi Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Kota Kediri 2016 di gedung Pabrik Gula Pesantren Baru, Kota Kediri, mengatakan setiap sekolah besaran yang diterima tidak sama, dan tergantung keperluannya. Dalam proses pengajuan pun juga dilakukan dengan selektif.

     

"Yang diperbaiki tergantung kesediaan lahan serta pengurus yayasan, adanya siswa, guru, dan jika sudah memenuhi syarat baru bisa menindaklanjutinya," ujarnya.

     

Ia mengatakan, secara total terdapat sekitar 200 sekolah TK maupun PAUD di Kota Kediri. Dari jumlah itu, belum semuanya mempunyai fasilitas yang baik dan sudah sesuai untuk kebutuhan anak-anak.

     

Namun, Siswanto menegaskan pemerintah selalu menyediakan anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana demi menunjang pendidikan anak-anak sejak dini. Selain perbaikan fisik, pemerintah juga membuat program peningkatan kualitas guru.

     

Di 2017, Dinas Pendidikan Kota Kediri berencana membuat berbagai macam pelatihan dan kompetensi guru. Program itu diharapkan bisa meningkatkan kualitas guru menjadi lebih baik dan bukan soal fisik yang baik.

     

Terkait dengan sertifikasi untuk guru TK dan PAUD, Siswanto mengatakan sampai saat ini masih proses. Hingga kini ada sekitar 660 guru yang sudah terdata. Dari jumlah itu, masih sekitar 20 persen yang sudah mengikuti sertifikasi.

     

"Untuk guru ada sekitar 660 orang dan yang sudah ada sekitar 20 persen. Untuk sisanya nanti bertahap di 2016 sampai 2019. Kami juga terus lakukan pendataan dan memrosesnya," jelasnya.

     

Pihaknya juga menegaskan, pemerintah juga memerhatikan para guru tersebut. Mereka yang belum terdata di pusat dan belum mendaaptkan tunjangan baik dari pusat maupun Provinsi Jatim, pemerintah kota akan mendapatkan bantuan.

     

"Kami tegaskan lagi kalau ada guru yang belum 'tersenggol' (mendapatkan honor) dari pusat nanti pemkot akan menindaklanjutinya dan anggaran juga menyesuaikan. Setiap bulan ada sekitar Rp300 ribu per guru," ujar Siswanto.(*)