Tulungagung (Antara Jatim) - Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur menaikkan target penerimaan pajak sekitar 31 persen, dari sebelumnya pada 2015 sebesar Rp563 miliar menjadi Rp715 miliar.
"Target penerimaan ini tidak termasuk program amnesti pajak yang saat ini gencar kami sosialisasikan ke masyarakat, pemerintahan maupun kalangan pengusaha swasta," kata Kepala KPP Pratama Tulungagung I Ketut Jelantik di Tulungagung, Rabu.
Salah satu upaya untuk mendongkrak penerimaan pajak tersebut, kata Ketut, adalah dengan menambah jumlah wajib pajak baru di segala sektor/lapisan masyarakat.
Tidak hanya di kalangan pengusaha dan perorangan, namun juga termasuk sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di wilayah tugas KPP Pratama Tulungagung.
"Saat ini capaian penerimaan pajak di luar tax amnesti sudah 45 persen. Kami berharap sisa target bisa terpenuhi sebelum akhir tahun," ujarnya.
Ketut menjelaskan, sampai saat ini jumlah wajib pajak dari kalangan lembaga swasta, pengusaha, birokrasi pemerintahan maupun perorangan tercatat sekitar 120 ribuan WP yang tersebar di Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek.
Secara kuantitatif, jumlah itu baru 10 persen dari total jumlah penduduk Kabupate Tulungagung yang mencapai hampir 1,2 juta orang atau sekitar 2 juta penduduk jika digabung dengan Kabupaten Trenggalek.
"Potensinya masih besar dan kami menargetkan jumlah wajib pajak tahun ini bertambah minimal 1.000 WP," kata Ketut.
Ketut menjelaskan, setiap warga negara yang memiliki harta kekayaan, pekerjaan, maupun aktivitas usaha di wilayah hukum Indonesia wajib membayar pajak kepada negara dan terdaftar sebagai wajib pajak.
Aturan tersebut berlaku sama dengan pendirian lembaga usaha yang melakukan investasi dan transaksi ekonomi.
"Penyadaran terhadap masyarakat terus dilakukan, baik oleh petugas pajak maupun melalui sosialisasi penerapan Undang-undang tentang perpajakan," kata Ketut.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Target penerimaan ini tidak termasuk program amnesti pajak yang saat ini gencar kami sosialisasikan ke masyarakat, pemerintahan maupun kalangan pengusaha swasta," kata Kepala KPP Pratama Tulungagung I Ketut Jelantik di Tulungagung, Rabu.
Salah satu upaya untuk mendongkrak penerimaan pajak tersebut, kata Ketut, adalah dengan menambah jumlah wajib pajak baru di segala sektor/lapisan masyarakat.
Tidak hanya di kalangan pengusaha dan perorangan, namun juga termasuk sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di wilayah tugas KPP Pratama Tulungagung.
"Saat ini capaian penerimaan pajak di luar tax amnesti sudah 45 persen. Kami berharap sisa target bisa terpenuhi sebelum akhir tahun," ujarnya.
Ketut menjelaskan, sampai saat ini jumlah wajib pajak dari kalangan lembaga swasta, pengusaha, birokrasi pemerintahan maupun perorangan tercatat sekitar 120 ribuan WP yang tersebar di Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek.
Secara kuantitatif, jumlah itu baru 10 persen dari total jumlah penduduk Kabupate Tulungagung yang mencapai hampir 1,2 juta orang atau sekitar 2 juta penduduk jika digabung dengan Kabupaten Trenggalek.
"Potensinya masih besar dan kami menargetkan jumlah wajib pajak tahun ini bertambah minimal 1.000 WP," kata Ketut.
Ketut menjelaskan, setiap warga negara yang memiliki harta kekayaan, pekerjaan, maupun aktivitas usaha di wilayah hukum Indonesia wajib membayar pajak kepada negara dan terdaftar sebagai wajib pajak.
Aturan tersebut berlaku sama dengan pendirian lembaga usaha yang melakukan investasi dan transaksi ekonomi.
"Penyadaran terhadap masyarakat terus dilakukan, baik oleh petugas pajak maupun melalui sosialisasi penerapan Undang-undang tentang perpajakan," kata Ketut.(*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016