Surabaya (Antara Jatim) - Legislator mendesak Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menunjuk Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) definitif.
Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya Mazlan Mansyur, di Surabaya, Kamis, mengatakan untuk memaksimalkan potensi yang ada di KBS sudah saatnya ditunjuk direktur utama definitif.
"Pada hakekatnya kewenangan Dirut Plt (Pelaksana Tugas) dan Dirut definitif itu sama. Namun dari pengalaman selama ini, pelaksana tugas tidak memiliki keleluasaan dalam mengambil kebijakan," katanya.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berharap agar segera ada Dirut definitif sehingga KBS ke depan bisa lebih baik.
Menurut Mazlan, pengalaman PDTS KBS dipegang oleh Plt harus dijadikan pelajaran bagi pemerintah kota. Apalagi, selama dipegang Plt diketahui banyak persoalan yang tidak terselesaikan.
Ia mencontohkan keluhan sekitar 50 karyawan mengirimkan surat keluhan ke Pemkot Surabaya. Mereka mengeluhkan pelanggaran dalam pengangkatan pegawai KBS yang non prosedural.
"Pemkot harus berkaca sejak KBS dipegang Ibu Erna (mantan Dirut PDTS). Lebih cepat lebih baik karena tidak ada jangka waktunya untuk pergantian itu," katanya.
Disinggung dua nama yang muncul sebagai calon Dirut PDTS yaitu Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PDTD KBS Aschta Boestani Tajudin dan Dirut PDAM Kabupaten Pasuruan, Khoirul Anwar, Mazlan enggan berkomentar banyak.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini hanya berharap sosok yang ditunjuk nantinya berasal dari kalangan profesional dan melalui proses seleksi yang transparan.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan proses seleksi calon Dirut PDTS KBS sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Namun seleksi tersebut terhenti.
Terkait desakan anggota dewan agar Plt Dirut PDTS KBS Aschta segera dicopot Risma mengaku memiliki cara sendiri dalam menentukan Dirut yang baru. "Prosesnya sudah berlangsung, tapi saya kan tidak bisa melanjutkan karena baru dilantik," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya Mazlan Mansyur, di Surabaya, Kamis, mengatakan untuk memaksimalkan potensi yang ada di KBS sudah saatnya ditunjuk direktur utama definitif.
"Pada hakekatnya kewenangan Dirut Plt (Pelaksana Tugas) dan Dirut definitif itu sama. Namun dari pengalaman selama ini, pelaksana tugas tidak memiliki keleluasaan dalam mengambil kebijakan," katanya.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berharap agar segera ada Dirut definitif sehingga KBS ke depan bisa lebih baik.
Menurut Mazlan, pengalaman PDTS KBS dipegang oleh Plt harus dijadikan pelajaran bagi pemerintah kota. Apalagi, selama dipegang Plt diketahui banyak persoalan yang tidak terselesaikan.
Ia mencontohkan keluhan sekitar 50 karyawan mengirimkan surat keluhan ke Pemkot Surabaya. Mereka mengeluhkan pelanggaran dalam pengangkatan pegawai KBS yang non prosedural.
"Pemkot harus berkaca sejak KBS dipegang Ibu Erna (mantan Dirut PDTS). Lebih cepat lebih baik karena tidak ada jangka waktunya untuk pergantian itu," katanya.
Disinggung dua nama yang muncul sebagai calon Dirut PDTS yaitu Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PDTD KBS Aschta Boestani Tajudin dan Dirut PDAM Kabupaten Pasuruan, Khoirul Anwar, Mazlan enggan berkomentar banyak.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini hanya berharap sosok yang ditunjuk nantinya berasal dari kalangan profesional dan melalui proses seleksi yang transparan.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan proses seleksi calon Dirut PDTS KBS sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Namun seleksi tersebut terhenti.
Terkait desakan anggota dewan agar Plt Dirut PDTS KBS Aschta segera dicopot Risma mengaku memiliki cara sendiri dalam menentukan Dirut yang baru. "Prosesnya sudah berlangsung, tapi saya kan tidak bisa melanjutkan karena baru dilantik," katanya. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016