Bojonegoro (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, memperkirakan sektor industri dan jasa akan semakin berkembang dengan adanya kemudahan proses perizinan juga berbagai kemudahan lainnya.
"Pemkab mempermudah proses perizinan usaha sektor industri dan jasa, bahkan pemkab bersedia menyediakan tanah dan gedung yang dibutuhkan investor," kata Kepala Badan Perizinan Pemkab Bojonegoro Kamidin, di Bojonegoro, Selasa.
Kemudahan lainnya, menurut dia, adanya upah minimum pedesaan (UMP) yang besarnya Rp1.050.000 per bulan, lebih rendah dibandingkan dengan upah minumum kabupaten (UMK) sebesar Rp1.462.000 per bulan.
"Ketersediaan air dan energi listrik PLN juga ikut mendorong masuknya investor dari luar untuk menanamkan modalnya," jelas dia.
Ia menyebutkan di daerahnya ada tiga investor yang menanamkan modalnya dengan membangun hotel yaitu Hotel "Everbride", "Grand" Tulip, dan "Fave" Hotel.
"Satu hotel diantaranya akan segera beroperasi. Dua hotel lainnya masih dalam tahap pembangunan," tandasnya.
Selain itu, lanjut dia, juga sebuah pabrik sepatu di pedesaan di Kecamatan Sumberrejo, sebuah industri minuman energi di Desa Mulyoagung, Kecamatan Kota dan sebuah objek wisata "gofun" dengan investasi yang cukup besar.
Oleh karena itu, menurut dia, sektor industri dan jasa akan menjadi pendukung perekonomian masyarakat di daerahnya setelah sektor pertanian.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Bojonegoro Heru Sugiarto, menjelaskan PLN di daerahnya memiliki cadangan listrik yang bisa dimanfaatkan mensuplai sektor industri dan jasa sebesar 118 megawatt.
"Kalau memang masih kurang PLN bisa meminta tambahan cadangan yang masih tersedia di jaringan Jawa Timur, karena masih tersedia cukup besar," ucapnya menegaskan.
Yang jelas, menurut dia, berbagai upaya yang dilakukan pemkab, mulai kemudahan proses perizinan juga yang lainnya itu sebagai usaha menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya di daerahnya.
"Adanya upah minimum pedesaan tidak menimbulkan masalah di masyarakat, sebab tumbuhnya industri di pedesaan bisa menciptakan lapangan pekerjaan," ucapnya menambahkan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Pemkab mempermudah proses perizinan usaha sektor industri dan jasa, bahkan pemkab bersedia menyediakan tanah dan gedung yang dibutuhkan investor," kata Kepala Badan Perizinan Pemkab Bojonegoro Kamidin, di Bojonegoro, Selasa.
Kemudahan lainnya, menurut dia, adanya upah minimum pedesaan (UMP) yang besarnya Rp1.050.000 per bulan, lebih rendah dibandingkan dengan upah minumum kabupaten (UMK) sebesar Rp1.462.000 per bulan.
"Ketersediaan air dan energi listrik PLN juga ikut mendorong masuknya investor dari luar untuk menanamkan modalnya," jelas dia.
Ia menyebutkan di daerahnya ada tiga investor yang menanamkan modalnya dengan membangun hotel yaitu Hotel "Everbride", "Grand" Tulip, dan "Fave" Hotel.
"Satu hotel diantaranya akan segera beroperasi. Dua hotel lainnya masih dalam tahap pembangunan," tandasnya.
Selain itu, lanjut dia, juga sebuah pabrik sepatu di pedesaan di Kecamatan Sumberrejo, sebuah industri minuman energi di Desa Mulyoagung, Kecamatan Kota dan sebuah objek wisata "gofun" dengan investasi yang cukup besar.
Oleh karena itu, menurut dia, sektor industri dan jasa akan menjadi pendukung perekonomian masyarakat di daerahnya setelah sektor pertanian.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Bojonegoro Heru Sugiarto, menjelaskan PLN di daerahnya memiliki cadangan listrik yang bisa dimanfaatkan mensuplai sektor industri dan jasa sebesar 118 megawatt.
"Kalau memang masih kurang PLN bisa meminta tambahan cadangan yang masih tersedia di jaringan Jawa Timur, karena masih tersedia cukup besar," ucapnya menegaskan.
Yang jelas, menurut dia, berbagai upaya yang dilakukan pemkab, mulai kemudahan proses perizinan juga yang lainnya itu sebagai usaha menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya di daerahnya.
"Adanya upah minimum pedesaan tidak menimbulkan masalah di masyarakat, sebab tumbuhnya industri di pedesaan bisa menciptakan lapangan pekerjaan," ucapnya menambahkan. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016