Surabaya (Antara Jatim) - Legislator di Kota Surabaya mengeluhkan minimnya pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkot Surabaya di sejumlah kawasan di Kota Pahlawan.
Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Sudirjo, di Surabaya, Senin, mengatakan ada beberapa wilayah di Surabaya yang penerangan jalannya masih minim seperti halnya wilayah Semampir, Bogangin dan Karang Pilang.
"Surabaya tidak hanya pusat kota. Jika pusat kota terus dipercantik, mestinya untuk wilayah pinggiran seperti penerangan jalannya juga di perhatikan," katanya.
Menurut dia, kondisi di wilayah pinggiran berbanding terbalik dengan di tengah kota. Sudirjo kemudian membandingkan Jalan Tunjungan yang terus dipercantik.
"Di wilayah pinggiran penerangan jalan umumnya saja masih minim. Sedangkan di Tunjungan terus saja dibangun," katanya.
Ia mengatakan pengadaan PJU di wilayah pinggiran semestinya menjadi prioritas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkot Surabaya. Salah satu tujuannya untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan di wilayah tersebut.
"Daerah yang saya sebutkan tadi itu rawan kejahatan seperti begal. Mestinya pemkot tanggap dengan kondisi tersebut," ujarnya.
Ia menyoroti masih rendahnya serapan anggaran di DKP. Hingga memasuki tri wulan kedua ternyata untuk serapan anggaran pengadaan PJU baru sekitar 16 persen.
Padahal, lanjut dia, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2016, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mendapat anggaran sebesar Rp4 miliar.
"Tolong semua program segera direalisasikan karena ini sudah memasuki bulan Agustus," katanya.
Menanggapi kritikan dari anggota dewan, Kepala DKP Kota Surabaya, Khalid Buchari menyatakan untuk pengadaan PJU di wilayah pinggiran kota sudah dilakukan, tepatnya dimulai dari Kandangan, Kecamatan Benowo.
"Sebenarnya kita sudah mulai. Kita lakukan secara perlahan," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Sudirjo, di Surabaya, Senin, mengatakan ada beberapa wilayah di Surabaya yang penerangan jalannya masih minim seperti halnya wilayah Semampir, Bogangin dan Karang Pilang.
"Surabaya tidak hanya pusat kota. Jika pusat kota terus dipercantik, mestinya untuk wilayah pinggiran seperti penerangan jalannya juga di perhatikan," katanya.
Menurut dia, kondisi di wilayah pinggiran berbanding terbalik dengan di tengah kota. Sudirjo kemudian membandingkan Jalan Tunjungan yang terus dipercantik.
"Di wilayah pinggiran penerangan jalan umumnya saja masih minim. Sedangkan di Tunjungan terus saja dibangun," katanya.
Ia mengatakan pengadaan PJU di wilayah pinggiran semestinya menjadi prioritas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkot Surabaya. Salah satu tujuannya untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan di wilayah tersebut.
"Daerah yang saya sebutkan tadi itu rawan kejahatan seperti begal. Mestinya pemkot tanggap dengan kondisi tersebut," ujarnya.
Ia menyoroti masih rendahnya serapan anggaran di DKP. Hingga memasuki tri wulan kedua ternyata untuk serapan anggaran pengadaan PJU baru sekitar 16 persen.
Padahal, lanjut dia, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2016, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mendapat anggaran sebesar Rp4 miliar.
"Tolong semua program segera direalisasikan karena ini sudah memasuki bulan Agustus," katanya.
Menanggapi kritikan dari anggota dewan, Kepala DKP Kota Surabaya, Khalid Buchari menyatakan untuk pengadaan PJU di wilayah pinggiran kota sudah dilakukan, tepatnya dimulai dari Kandangan, Kecamatan Benowo.
"Sebenarnya kita sudah mulai. Kita lakukan secara perlahan," katanya. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016